Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan dan menyusun langkah-langkah strategi dalam mendukung program prioritas tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Humboldt Kanwil Kemenkum Papua, Rabu (8/7/2026), menjadi forum penting untuk mencapai kinerja Semester I Tahun 2026 sekaligus meningkatkan strategi peningkatan layanan KI di wilayah Papua.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Vicktor Lucky Maturbongs. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua.
Dalam pembahasannya, rapat menelaah hasil evaluasi kinerja bidang Kekayaan Intelektual, mencakup konsistensi pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di wilayah kerja Kanwil Kemenkum Papua.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada mekanisme penyelesaian berbagai isu yang berkaitan dengan pencapaian kinerja bidang KI serta rekomendasi strategi bagi peningkatan kualitas layanan.
“Pembahasan lebih lanjut dikonsentrasikan pada mekanisme penyelesaian isu-isu yang berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja bidang KI, identifikasi tantangan di daerah, serta perumusan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepastian hukum, dan efektivitas pengelolaan sistem KI nasional,” ujar Slamet.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara kantor wilayah dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan Kekayaan Intelektual. Menurutnya, optimalisasi layanan berbasis digital, penyelarasan prosedur pelayanan, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan pelaku usaha, inovator, akademisi, dan masyarakat harus terus menjadi perhatian bersama.
Rapat evaluasi ini juga menjadi strategi ruang untuk menyelaraskan kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, sistem pelindungan Kekayaan Intelektual diharapkan mampu berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi wilayah kerja masyarakat Kanwil Kemenkum Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan pelayanan KI di tingkat wilayah. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan kualitas kinerja data serta memperkuat peran Kanwil sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.
“Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar kompilasi rekomendasi strategi yang mampu mendukung peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara nasional. Setiap unit kerja harus memiliki komitmen untuk menghadirkan pelayanan KI yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” tegas Anthonius.
Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kinerja yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual sekaligus memperkuat sistem pelindungan KI sebagai landasan pembangunan ekonomi berbasis inovasi di Tanah Papua.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
