Jayapura – Dalam upaya memperkuat pengelolaan kehumasan dan meningkatkan kualitas publikasi di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar Rapat Evaluasi Kehumasan yang membahas tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (ERB), Media Monitoring, serta strategi komunikasi publik melalui media konvensional dan media sosial. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, di Aula Humboldt Kanwil Kemenkum Papua, Rabu (8/7/2026).
Rapat evaluasi diawali dengan pemaparan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kehumasan, Mulia Wari Sonny, yang menyampaikan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi, hasil penilaian kinerja organisasi Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan komunikasi publik, layanan hukum, kerja sama dalam negeri, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan.
Dalam pemaparannya, Mulia Wari Sonny menekankan pentingnya sinergi seluruh unit kerja dalam mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa maupun media sosial, sehingga berbagai program dan layanan Kementerian Hukum dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, memberikan arahan terkait hasil evaluasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum mengenai publikasi pemberitaan di lingkungan Kementerian Hukum, baik di tingkat pusat maupun kantor wilayah. Menurutnya, kualitas publikasi dan strategi komunikasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung citra positif organisasi.
“Kehumasan harus mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat. Publikasi yang baik tidak hanya meningkatkan keterbukaan informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Hukum,” tegas Anthonius.
Ia juga menyiarkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan kualitas pemberitaan konten, mengoptimalkan pengelolaan media sosial dan website resmi, serta melakukan monitoring terhadap pemberitaan secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jangkauan informasi, interaksi publik, serta memperoleh penilaian yang lebih baik pada platform digital Kementerian Hukum.
Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kehumasan yang profesional, adaptif, dan inovatif sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi. Selain itu, media pemantauan secara berkelanjutan diharapkan mampu menjadi dasar dalam menyusun strategi komunikasi publik yang efektif sehingga setiap program, kebijakan, dan layanan hukum dapat tersampaikan kepada masyarakat secara optimal.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
