Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dan turut dihadiri Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I.C BPK RI, Ida Irawati, serta seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Hukum se-Indonesia.

Dari Kanwil Kementerian Hukum Papua, kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius M. Ayorbaba, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs, serta jajaran pegawai pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Exit Meeting ini merupakan bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menegaskan bahwa seluruh satuan kerja harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN secara tertib, transparan, serta akuntabel. Ia juga meminta agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan bertanggung jawab.

Kegiatan berlangsung secara virtual dengan tertib dan menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan aset negara di lingkungan Kementerian Hukum.

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum#Layananhukummakinmudah

Pangkal Pinang - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan 393 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/05/2026). Peresmian tersebut menjadi langkah pemerintah menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Supratman menegaskan bahwa Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat layanan hukum, tetapi juga ruang dialog masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan.

“Budaya musyawarah dan persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat Bangka Belitung merupakan kekuatan penting dalam membangun layanan hukum yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat,” ujar Supratman di Gedung Mahligai Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurutnya, tradisi musyawarah yang kuat, termasuk peran tokoh adat dan tokoh agama, menjadi modal sosial penting dalam menjaga harmoni masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, Posbankum diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat mencari jalan tengah sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menteri Hukum juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan pada 7 kabupaten/kota.

Pembentukan Posbankum tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Untuk mendukung kualitas layanan, Kementerian Hukum terus memperkuat kapasitas paralegal dan aparatur desa melalui pelatihan berbasis digital. Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 83.980 Posbankum Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum meminta seluruh layanan Posbankum dicatat dan dilaporkan secara rutin melalui aplikasi pelaporan yang disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

“Setiap layanan yang diberikan harus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan,” tegasnya.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Menurutnya, keberadaan hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Karena itu, ia mengapresiasi program Posbankum yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Hidayat menambahkan, Posbankum diharapkan dapat menjadi tempat pengaduan, pelayanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia berharap kehadiran Posbankum dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keberadaan 393 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Bangka Belitung dibangun melalui kolaborasi lintas sektor antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, aparat desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan empat perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna memperkuat pembinaan dan pendampingan layanan Posbankum di masyarakat.

“Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat pengembangan layanan Posbankum agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Johan.

Dengan semangat persaudaraan dan budaya musyawarah yang kuat di tengah masyarakat Bangka Belitung, kehadiran Posbankum diharapkan dapat menjadi ruang hadirnya akses keadilan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Posbankum juga diharapkan menjadi penguat perlindungan hukum serta menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Jayapura – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Ruben K. Samai, memimpin apel pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Kamis (21/5/2026).

Dalam arahannya, Ruben menekankan pentingnya disiplin bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam mengikuti apel pagi secara rutin dan tepat waktu sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmen dalam pelaksanaan tugas.

Ia menyampaikan bahwa disiplin merupakan salah satu kunci utama dalam membangun etos kerja yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui apel pagi ini, seluruh jajaran diharapkan terus menjaga kedisiplinan dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua,” ujarnya.

Selain menekankan kedisiplinan, Ruben juga menyampaikan sejumlah agenda kegiatan para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang pada hari ini akan dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan regulasi yang harmonis, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan proses penyusunan regulasi daerah dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

Melalui pelaksanaan apel pagi ini, jajaran Kanwil Kemenkum Papua juga menegaskan komitmen untuk terus menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum#Layananhukummakinmudah

Jayapura _ Rabu, 20 Mei 2026, bertempat di Ruang Kadiv P3H, telah dilaksanakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Asmat tentang Percepatan Penanggulangan Malaria.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv P3H) Bapak Max Wambrauw, Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu Bapak Dwi Agus dan Bapak Saut Tambunan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Bapak Yonathan Kambu, SKM., M.Kes., beserta pejabat dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Asmat Bapak Ismail, SH.

Kegiatan harmonisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pembobotan, masukan, tanggapan, maupun usulan guna menyelaraskan materi muatan dalam Raperbup dimaksud agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Raperbup ini merupakan prakarsa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, mengingat tingginya angka kasus malaria di Kabupaten Asmat sehingga Pemerintah Daerah berinisiatif untuk merumuskan regulasi yang dapat menjadi dasar dalam percepatan penanggulangan malaria.

Pelaksanaan harmonisasi dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting. Raperbup tersebut terdiri dari 7 BAB, 13 Pasal, serta lampiran, dengan beberapa penambahan rumusan baik pada bagian dasar hukum, ketentuan umum, maupun batang tubuh dalam Raperbup.

Melalui kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Raperbup ini, diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang efektif serta mampu mendukung upaya penyelesaian permasalahan kesehatan, khususnya penanggulangan malaria di Kabupaten Asmat.

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #Harkitnas2026 #HariKebangkitanNasional

Jayapura - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua (Kanwil Kemenkum Papua) menggelar upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118.

Rangkaian kegiatan ini berlangsung di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Papua, Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara nasional tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Jajaran instansi vertikal tersebut memaknai momentum ini untuk diterapkan dalam kinerja pelayanan publik.

Agenda upacara diikuti oleh Kakanwil dan para pejabat administrator, pejabat fungsional, dan seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Papua.

Hadir pula jajaran Kanwil Kementerian HAM Papua Barat Perwakilan Papua serta para peserta magang dari kementerian ketenagakerjaan, mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi.

Bertindak selaku pembina upacara, Kepala Kanwil Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Papua membacakan berbagai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Amanat tersebut menekankan bahwa hakikat Harkitnas bukan sekadar peringatan sejarah berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Hari nasional ini menjadi refleksi atas semangat perjuangan intelektual dalam menghadapi tantangan zaman.

Anthonius menyampaikan bahwa tantangan kebangsaan saat ini telah mengalami transformasi.

Komponen perlindungan bangsa tidak lagi hanya berkaitan dengan habitat wilayah, melainkan juga informasi.

“Semangat Kebangkitan Nasional harus terus hidup dalam diri setiap anak bangsa. Di era digital saat ini, menjaga generasi muda dari ancaman ruang digital yang tidak sehat merupakan bagian penting dari menjaga pengawasan negara,” ujar Anthonius.

Masa depan komoditas bangsa Indonesia dinilai sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi yang sehat.

Kualitas generasi muda harus dilindungi secara ketat dari paparan dampak negatif digitalisasi.

Sebagai bentuk kehadiran negara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan strategi berupa PP Nomor 17 Tahun 2025.

Peraturan tersebut mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Melalui aturan baru itu, pemerintah menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial.

Pembatasan juga berlaku pada platform digital yang berisiko tinggi demi ekosistem tumbuh kembang anak.

Selain isu digital, Kakanwil juga menyoroti berbagai program strategi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut mencakup sektor pangan, pendidikan dasar, hingga kesehatan.

Beberapa proyek prioritas yang digaungkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Sekolah Rakyat serta Sekolah Garuda.

Pemerintah juga fokus pada pemerataan layanan kesehatan gratis dan penguatan Koperasi Desa.

Anthonius Mathius Ayorbaba menegaskan jajaran Kemenkum Papua siap mendukung penuh seluruh agenda pembangunan nasional tersebut.

“Kami siap memastikan berkontribusi dalam membangun budaya hukum serta generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” tegasnya.

Kegiatan ini di lanjutkan dengan salam salaman dan sekaligus kakanwil dan jajaran kanwil Papua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso yang tepat di momen hari ini juga merayakan Hari Ulang Tahun dan di akhiri dengan sesi foto bersama. (*)

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah