Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan, Rekonsiliasi Data Pengaduan Masyarakat, dan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin Pegawai Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum pada tanggal 19–21 Mei 2026 secara hybrid di BPSDM Hukum, Depok dan melalui media virtual, Selasa (19/06).

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, Kabid AHU Muhammad Ilham, Ketua Pokja Humas Mulia Wari Sonny, Ketua Pokja Keuangan Alwi, serta Admin SIPIDU dan Operator SIMWAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026, tata cara pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mekanisme rekonsiliasi data pengaduan, hingga pengelolaan data hukuman disiplin pegawai melalui aplikasi SIPIDU dan SIMWAS Inspektorat Jenderal Versi 3.0.

Pada sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang, menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

“Pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan disiplin pegawai harus dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal dan memastikan setiap data yang disampaikan valid serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hantor Situmorang.

Selain mengikuti sesi sosialisasi dan diskusi, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua juga berpartisipasi aktif dalam rekonsiliasi data pengaduan masyarakat dan data hukuman disiplin pegawai guna memastikan kesesuaian, validitas, dan akurasi data yang dicatat dalam sistem pengawasan internal Kementerian Hukum.

Turut secara virtual dari ruang rapat Youtefa Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pelayanan publik.

“Melalui kegiatan sosialisasi dan rekonsiliasi ini, kami berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua,” ungkap Anthonius

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum khususnya khusus di kanwil Kemenkum Papua dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong, Senin (18/5/2026).

Dalam sambutannya, Supratman mengapresiasi penampilan para pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara yang harmonis pada kegiatan tersebut. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda dari tanah Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.

“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujar Supratman.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum menawarkan kesempatan kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di Kementerian Hukum. Bagi mahasiswa yang berminat, pendidikan akan dimulai kembali dari semester awal dengan kesempatan menjadi ASN setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, Supratman juga memberikan pilihan kepada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Ia menegaskan, Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua.

“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.

Sementara itu, bagi pelajar yang masih berada pada jenjang SMP dan SMA, Supratman mendorong agar mempersiapkan diri sejak dini untuk memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.

Melalui langkah tersebut, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda dari tanah Papua yang memiliki kesempatan untuk berkembang, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.

Sorong - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan 970 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Barat serta 1.055 Posbankum di Provinsi Papua Barat Daya, pada Senin (18/05/2026).

Peresmian ini bertujuan memperluas akses keadilan hingga tingkat kampung, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan aksesibilitas di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Supratman menegaskan bahwa konsep people centered justice sangat relevan diterapkan di Tanah Papua yang masih menjunjung tinggi budaya musyawarah dan peran tokoh adat.

“Penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus berakhir di ruang sidang. Di Papua Barat dan Papua Barat Daya, musyawarah dan peran tokoh adat masih menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya.

Menurutnya, keberadaan tokoh adat (Ondofolo/Kepala Suku) dan tokoh masyarakat akan menjadi mitra penting bagi paralegal, kepala kampung, dan lurah dalam menjalankan layanan Posbankum secara damai dan berkeadilan.

Supratman juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam menghadirkan layanan bantuan hukum berbasis masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi hukum dan pemerataan akses keadilan di seluruh Indonesia.

Guna meningkatkan kualitas layanan, Kementerian Hukum akan memperkuat kompetensi para pelaksana Posbankum melalui pelatihan berbasis digital. Hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk sebanyak 83.980 Posbankum Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia.

Menteri Hukum meminta seluruh paralegal, kepala kampung, lurah, dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk secara rutin melaporkan layanan Posbankum melalui aplikasi pelaporan yang disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

“Setiap layanan yang diberikan harus tercatat dengan baik sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan,” tegasnya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan bahwa peresmian Posbankum ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memperluas akses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum.

“Kami mendukung penuh kehadiran Posbankum hingga ke tingkat kampung dan kelurahan agar masyarakat semakin mudah memperoleh akses informasi dan layanan hukum,” ujar Elisa.

Ia berharap Posbankum dapat menjadi ruang layanan hukum yang ramah bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan akses keadilan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyoroti bahwa akses masyarakat terhadap layanan hukum dan pengadilan masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat jarak yang jauh dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kehadiran Posbankum diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam memperoleh layanan dan pendampingan hukum dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Akses keadilan adalah hak seluruh warga negara dan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Mohamad Lakotani.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengungkapkan bahwa pembentukan Posbankum Kampung dan Kelurahan di kedua provinsi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, pemerintah daerah, kepala kampung dan lurah, paralegal, serta enam Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi.

“Pembentukan Posbankum ini merupakan kerja bersama untuk memastikan masyarakat semakin mudah mengakses layanan hukum,” ujar Sahata.

Ia berharap Posbankum dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

JAYAPURA, 18 MEI 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H., M.Si, menghadiri secara resmi Acara Syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih Tahun 2026, yang digelar di Markas Besar Kodam Cenderawasih, Jayapura.

Mengusung semangat besar "Ksatria Pelindung Rakyat" dengan tema utama "Bersama Rakyat Mewujudkan Papua Maju dan Sejahtera", peringatan ini menjadi momen penting untuk mengenang sejarah, menghargai pengabdian, serta mempererat sinergi antara TNI dan seluruh elemen bangsa di Tanah Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Anthonius M. Ayorbaba mewakili seluruh jajaran Kemenkum Papua menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas usia ke-63 tahun berdirinya Kodam XVII Cenderawasih.

"Selamat dan sukses yang kami sampaikan kepada segenap Pimpinan, Prajurit, dan seluruh keluarga besar Kodam XVII Cenderawasih. Usia 63 tahun bukan sekadar angka, melainkan bukti panjang sejarah pengabdian, keteguhan, dan perjuangan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keamanan masyarakat Papua," ujar Anthonius.(18/5)

Ia menegaskan, julukan "Ksatria Pelindung Rakyat" yang disandang Kodam Cenderawasih bukan sekadar nama, melainkan amanah nyata yang selalu dihayati dan dibuktikan dalam setiap langkah pengabdian. Selama lebih dari enam dekade, Kodam Cenderawasih hadir menjadi garda terdepan, berdiri tegak berdampingan dengan rakyat, hadir di tengah kesulitan, menjadi penengah, serta menjaga kedamaian dan persatuan di seluruh pelosok Tanah Papua.

"Tema besar hari ini: 'Bersama Rakyat Mewujudkan Papua Maju dan Sejahtera', sangat sejalan dengan cita-cita kita bersama. Kemajuan dan kesejahteraan tidak bisa diraih sendiri, melainkan harus dibangun dengan kerja sama, saling percaya, dan sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah, Lembaga Hukum, dan seluruh elemen Masyarakat," tambahnya.

Anthonius juga menyampaikan komitmen penuh jajaran Kemenkum Papua untuk terus bersinergi dan bekerja sama dengan Kodam XVII Cenderawasih. Menurutnya, penegakan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia adalah pilar yang sama pentingnya dengan keamanan, untuk membangun Papua yang damai, tertib, dan maju.

"Kemenkum Papua akan selalu berdiri bersama Kodam Cenderawasih, bahu-membahu menjaga kondusivitas, memastikan aturan berjalan baik, dan mendukung segala upaya pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua," tegasnya.

Di akhir wawancara bersama Tim Humas, Ayorbaba berdoa agar Kodam XVII Cenderawasih senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan, dan kemampuan yang semakin tangguh. Semoga terus menjadi kekuatan yang dicintai rakyat, semakin kokoh dalam menjaga persatuan, dan mampu mewujudkan cita-cita luhur: Papua yang damai, aman, adil, maju, dan sejahtera bagi semua anak bangsa.

Acara syukuran ini berlangsung penuh kekeluargaan, dihadiri unsur pimpinan TNI, Polri, Forkopimda, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, agama, dan undangan lainnya, sebagai wujud persatuan yang kokoh di Bumi Cenderawasih. (*)

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

JAYAPURA 18 MEI 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si, menghadiri secara langsung Pembukaan Rapat Paripurna DPR Provinsi Papua, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPR Papua. Rapat tersebut memiliki agenda strategis penting, antara lain Penetapan Rekomendasi DPR Papua atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2025, Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, serta pembahasan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) terkait perubahan atas Perdasi Nomor 17 Tahun 2023 dan Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah, Pemula, dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kehadiran Anthonius M. Ayorbaba dalam sidang paripurna ini merupakan wujud sinergi dan perhatian serius lembaga-lembaganya terhadap setiap kebijakan, peraturan, dan tata kelola pemerintahan yang disusun dan ditetapkan di Tanah Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum, organisasi, dan pembangunan daerah.

Usai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rapat paripurna tersebut, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan harapannya yang besar terkait hasil keputusan dan penetapan yang telah disepakati bersama.

“Melihat agenda yang dibahas hari ini sangatlah substansial dan menyentuh hal-hal dasar penyelenggaraan pemerintahan, saya berharap, pertama-tama Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun 2025 ini benar-benar menjadi Arahan yang konstruktif, akuntabel, dan menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya, agar setiap program dan anggaran yang digunakan tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Anthonius. (18/5)

Terkait Perubahan Propemperda Tahun 2026, Ayorbaba berharap program pembentukan peraturan masyarakat daerah ke depan mampu menjawab kebutuhan hukum yang dinamis di tengah Papua. Menurutnya, peraturan yang lahir harus selaras dengan semangat Otonomi Khusus, berpihak pada keadilan, serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, namun tetap kental memperhatikan nilai-nilai budaya dan hak-hak Orang Asli Papua.

“Kami berharap perubahan Propemperda ini dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan masyarakat, dan memperkuat tata tertib kehidupan masyarakat. Tidak hanya jumlahnya, namun yang lebih penting adalah kualitas dan daya yang berguna untuk kemajuan daerah,” tambahnya.

Secara khusus mengenai pembahasan Perdasus dan Raperdasi tentang Perubahan Perangkat Daerah (Perdasi No. 17 dan 18 Tahun 2023), Anthonius menekankan bahwa penataan organisasi perangkat daerah adalah kunci efektivitas pelayanan publik.

“Perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah ini saya diperkirakan mampu menciptakan birokrasi yang lebih ramping, cepat, tepat fungsi, dan profesional. Jangan sampai perubahan ini justru memperlebar birokrasi atau menambah beban, melainkan harus memperpendek jarak pelayanan, mempermudah akses masyarakat, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota. Semua ini bertujuan agar pemerintahan berjalan semakin efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Anthonius menegaskan kembali komitmen Kemenkum Papua untuk terus berperan aktif memberikan pelatihan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap pembentukan peraturan daerah, guna menjamin kepastian hukum di tanah Papua. Ia berharap sinergitas antara DPR Papua, Pemerintah Daerah, dan lembaga hukum dapat terus terjalin kuat demi mewujudkan Papua yang damai, tertib hukum, maju, dan sejahtera.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah