Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua bergerak cepat mendokumentasikan hasil evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Melalui Rapat Evaluasi Capaian Semester I dan Penyusunan Strategi Semester II Tahun 2026, seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum Papua menyusun langkah-langkah strategi guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat Papua.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Humboldt Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Selasa (7/7), dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw, Kepala Bagian Umum, Victor Lucky Maturbongs, para pejabat administrator dan pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Jabatan Fungsional Umum (JFU), serta para siswa magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua.

Dalam arahannya, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba memaparkan hasil Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Semester I Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam menyusun strategi peningkatan kinerja pada Semester II Tahun 2026.

Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk melihat capaian yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara konkrit agar target organisasi dapat tercapai secara optimal.

Pada bagian pertama materi, Kakanwil menjelaskan mengenai pengawasan dan pemantauan tindak lanjut temuan eksternal maupun internal. Pembahasannya meliputi kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2026, saldo hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kementerian Hukum, temuan hasil pemeriksaan internal, serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Ia mendorong pentingnya penyelesaian seluruh tindak lanjut sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, pada bagian kedua dipaparkan rekapitulasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selain itu, juga disampaikan kondisi sumber daya dan realisasi anggaran sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja.

Materi berikutnya membahas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kakanwil menjelaskan proses evaluasi, hasil panel pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, serta capaian satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK maupun WBBM di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Menurutnya, Pembangunan Integritas harus terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas ASN, dan komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi.

Mengakhiri penyampaian materi, Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan sejumlah pesan dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum yang harus menjadi pedoman bagi seluruh ASN Kanwil Kemenkum Papua dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pesan tersebut antara lain meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga keutuhan, kekompakan, kebersamaan, dan sinergitas dalam bekerja. Selain itu, setiap pemimpin yang diharapkan mampu menjadi teladan yang melindungi serta menghargai anggotanya, sekaligus memastikan setiap Arah yang diberikan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan-undangan.

Inspektorat Jenderal juga menekankan pentingnya loyalitas yang diwujudkan melalui kontribusi nyata terhadap organisasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta upaya menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin maupun etika. Seluruh jajaran juga diingatkan untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi serta melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan tetap menjaga integritas.

Hal lain menyankut evaluasi kinerja kanwil kemenkum papua juga turut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw, Kepala Bagian Umum, Victor Lucky Maturbongs .

Kakanwil menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekedar menilai capaian kinerja, melainkan menjadi pijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif pada Semester II Tahun 2026. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh jajaran, Kanwil Kementerian Hukum Papua optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan berfokus pada kepuasan masyarakat di Tanah Papua.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Jayapura – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, memimpin apel pagi yang diikuti seluruh jajaran pegawai di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Senin (6/7).

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Evaluasi tersebut menjadi perhatian seluruh jajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Kakanwil menegaskan bahwa memasuki Semester II Tahun 2026, seluruh pegawai harus semakin fokus terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Menurutnya, Triwulan III dan Triwulan IV merupakan periode yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran kinerja organisasi sehingga diperlukan komitmen, kerja sama, serta kedisiplinan dari seluruh jajaran.

“Seluruh unit kerja harus melakukan evaluasi terhadap capaian yang telah dicapai pada semester pertama, kemudian menyusun langkah-langkah strategi untuk memastikan seluruh target kinerja pada semester kedua dapat tercapai secara optimal,” tegas Kakanwil.

Lebih lanjut Anthonius Mathius Ayorbaba menyampaikan bahwa hasil pelaksanaan kinerja pada Semester II nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Sekretaris Jenderal serta Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. Oleh karena itu, setiap bidang yang diminta untuk bekerja lebih terarah, meningkatkan koordinasi, dan memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhiri Arahnya Anthonius meminta seluruh jajaran pegawai untuk dapat mengikuti kegiatan pemaparan materi Sekjen dan Menpan RB yang akan sampaikan di aula Humbolt untuk di pedomani sebagai bahan evaluasi kinerja.

Melalui apel pagi tersebut, Kakanwil berharap seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Papua terus menjaga semangat kerja, integritas, profesionalisme, dan sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan target kinerja organisasi secara maksimal hingga akhir tahun 2026.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

JAYAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil) RI Papua bergerak cepat menyusun langkah perbaikan pasca Rapat Koordinasi pusat. Bertempat di Aula Humboldt, seluruh jajaran ASN berkumpul dalam Rapat Evaluasi Capaian Semester I dan Penyusunan Strategi Semester II Tahun 2026, Senin (6/7).

Kegiatan ini digelar tak lama setelah Rapat Koordinasi Pengendalian Semester I yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI di tingkat pusat. Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Anthonius M. Ayorbaba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs selaku moderator, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah menuju peningkatan kinerja yang nyata.

Dalam arahannya, Kakanwil Ayorbaba, menyampaikan kembali poin-poin strategis dari Kemenpan RB terkait transformasi pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan Kementerian Hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif.

"Standar layanan publik kini berubah. Masyarakat tidak lagi sekadar butuh layanan yang ada, melainkan layanan yang mudah diakses, cepat diproses, dan pasti hasilnya. Digitalisasi serta kenyamanan pengguna kini menjadi tolok ukur utama," tegas Ayorbaba.

Dari sisi capaian, Kementerian Hukum mencatat prestasi membanggakan:

- Indeks Pelayanan Publik: 4,58 (Kategori A / Pelayanan Prima)
- Survei Kepuasan Masyarakat: 97,17 (Predikat A)
- Catatan: Perlu peningkatan pengelolaan SDI dan aset, serta nilai Survei Penilaian Integritas 2025 yang mencapai 77,17.

Meski nilai tata kelola terus naik, penguatan integritas menjadi kunci agar tidak sekadar mengejar angka, melainkan menghasilkan layanan yang berdampak nyata. Empat pilar utama perbaikan yang diarahkan: Transformasi Digital Terintegrasi, Reformasi Regulasi, Akselerasi Kekayaan Intelektual, dan Perluasan Akses Keadilan hingga ke Desa.

Beralih ke materi Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Kakanwil menyampaikan kabar menggembirakan sekaligus tantangan besar. Tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum mencapai 95,20, naik signifikan 4,82 poin dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya: Nilai RB Generik 89,27 dan RB Tematik 5,93.

"Kenaikan ini bukan angka semata. Ini bukti komitmen kita, dan pintu menuju penyesuaian tunjangan kinerja hingga 100% kini semakin terbuka lebar," ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Namun, capaian nasional ini harus diimbangi oleh kinerja seluruh wilayah. Kakanwil menegaskan, Kepala Bagian, Bidang, hingga Kadiv wajib memantau nilai RB setiap minggu agar Kanwil Papua selaras dengan target pusat.

Di tengah semangat keberhasilan nasional, Kakanwil menyampaikan keprihatinan mendalam. "Saat ini kinerja kita masih sering berada di urutan paling akhir. Ini hal yang sangat memprihatinkan," ujarnya jujur.

Ayorbaba mengakui belum berani bertanya atau berbagi dalam forum pusat karena belum ada capaian yang pantas dibanggakan. "Saya akan terus mengawal setiap minggu. Perubahan tidak ditentukan oleh skema baru, melainkan oleh sikap pimpinan. Jika kita masa bodoh, kita tidak akan pernah bergerak maju," tegasnya.

Kunci peningkatan nilai organisasi bukan sekadar mengejar angka tinggi, melainkan memastikan indikator tepat, capaian merata, bukti kuat, target realistis, dan predikat SAKIP yang membaik. "Rumusnya sederhana: Perbaiki kualitas manajemen kinerja, maka nilai organisasi pun otomatis naik," tambahnya.

Rapat ini berakhir dengan komitmen bersama untuk segera menyusun rencana aksi konkret, mengejar ketertinggalan, dan memastikan layanan hukum di tanah Papua semakin baik, berkeadilan, dan membanggakan. (*)

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar kegiatan pembukaan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Merauke, Senin, 6 Juli 2026 pukul 14.00 WIB, bertempat di Aula Youtefa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw.

Harmonisasi ini dilaksanakan membenarkan surat Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Sekretariat Daerah Nomor 100.3/3220 tanggal 29 Juni 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Merauke mengajukan dua rencana peraturan bupati untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan-undangan.

Adapun dua rencana peraturan tersebut yaitu Rancangan Peraturan Bupati Merauke tentang Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Jereukom Tahun 2025–2029, serta Rancangan Peraturan Bupati Merauke tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jereukom Merauke.

Dalam berbagai hal, Kakanwil menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, setiap rancangan peraturan perlu disusun secara cermat agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan secara efektif di daerah.

Kakanwil juga menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Papua siap mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang berkualitas, termasuk dalam penguatan tata kelola badan usaha milik daerah agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Raperbup yang dibahas dapat semakin matang secara substansi, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung optimalisasi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jereukom Merauke.

Kegiatan pembukaan berlangsung secara tertib dan dilanjutkan dengan proses pembahasan serta verifikasi substansi bersama jajaran terkait, sebagai bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Papua dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang tertib, harmonis, dan berkualitas.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Jayapura - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, SH., M.Si menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Papua, Sutarno bc.IP., S.H., M.H beserta jajaran di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Senin 6 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan diawali dengan perkenalan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua yang baru bertugas di Provinsi Papua. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, sebagai bentuk penguatan komunikasi antarunit kerja.

Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan sinergi lintas unit kerja seraya menjajaki kolaborasi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pemasyarakatan di Papua.

“Ini adalah langkah fundamental bagi saya sebagai Kakanwil yang baru. Komunikasi intensif dan sinergi yang kuat sangat penting untuk mendorong kemajuan Pemasyarakatan di Papua,” ujar Sutarno

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif, keduanya berdiskusi mengenai kolaborasi serta strategi bersama dalam menghadapi tantangan di bidang hukum dan Pemasyarakatan. Sutarno juga menyampaikan komitmennya untuk segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah Papua agar setiap program dapat tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya berharap dengan koordinasi yang baik, kita bisa menghadirkan Pemasyarakatan yang lebih humanis dan produktif," harap Sutarno

Selaku Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba menyambut baik semangat kolaboratif yang diusung Kakanwil Ditjenpas Papua. Ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai program dan inisiatif di bawah kepemimpinan baru Sutarno.

“Kami merasa terhormat atas kunjungan ini, menjadi bukti nyata komitmen beliau dalam mempererat persaudaraan dan kerja sama antarunit. Kami siap mendukung penuh demi pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat Papua dan Juga di daerah Otonomi baru,” tegas Anthonius

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kolaboratif, dan sarat semangat kebersamaan. Melalui silaturahmi ini diharapkan hubungan kerja antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua semakin solid, sehingga mampu menghadirkan sinergi yang lebih kuat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan hukum di Provinsi Papua.

=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah