Jayapura – Sehubungan dengan pembahasan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat serta revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua pada Kamis (5/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretariat Bagian Hukum Kabupaten Jayapura Ribka Pattian bersama staf Lidia Fera Kogoya dan Apolos Daap yang bertemu langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Manutur Simbolon dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Yostavia Mun.

Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait rencana revisi Peraturan Daerah mengenai Kampung Adat serta Pemerintahan Kampung di Kabupaten Jayapura. Koordinasi ini dilakukan guna memastikan proses penyusunan dan perubahan regulasi daerah tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui para perancang peraturan perundang-undangan siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan maupun revisi peraturan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya proses harmonisasi agar substansi regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penguatan peran kampung adat dan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kabupaten Jayapura.

Melalui koordinasi ini diharapkan revisi kedua peraturan daerah tersebut dapat disusun secara komprehensif, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan kampung yang lebih baik di wilayah Kabupaten Jayapura. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaMenujuWBBM
#NyamanBersama

Jayapura - Satu Jam ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Memahami Arah Baru Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Kegiatan sosialisasi KUHP Dan KUHAP ini berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026, bertempat di Aula Humboldt Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, Pejabat Struktural beserta jajaran pegawai.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap substansi dan paradigma baru hukum pidana nasional yang menandai berakhirnya nuansa kolonial dalam KUHP serta peralihan menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada nilai Pancasila.

Dalam kegiatan ini, materi disampaikan oleh Narasumber Analis Kekayaan Intelektual Kevin Alviano di dampingi Moderator Analis Hukum Ahli Pertama Ayu Mukti Satya

Dalam pemaparannya, Kevin menjelaskan latar belakang pembaruan KUHP yang meliputi dekolonialisasi hukum pidana, demokratisasi rumusan tindak pidana, konsolidasi ketentuan pidana, harmonisasi dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, serta modernisasi hukum pidana.

KUHP Nasional juga menegaskan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan mengedepankan pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Selain itu, sosialisasi turut mengulas sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian publik, antara lain " Kesalahan Pertanggung Jawaban Pidana Dan Alasan Pemaaf Dalam KUHP baru ".

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi KUHP Nasional secara komprehensif dan berkeadilan, sekaligus mendorong pemahaman yang utuh bagi aparatur agar mampu menyampaikan informasi hukum yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaMenujuWBBM
#NyamanBersama

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Perseroan Perorangan pada Aplikasi AHU Link yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Rabu–Kamis, 3–4 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Gran Melia Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kemenkum Papua diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Muhammad Ilham, SH., MH., yang didampingi Operator JFU Abdi Pranata Fimbai.

Pada hari pertama, Selasa (3/3/2026) pukul 15.00 WIB, kegiatan diawali dengan pertemuan di Ballroom Hotel Gran Melia Jakarta yang berisi pengarahan awal terkait pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung pada hari berikutnya. Dalam arahannya, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan kantor wilayah dalam mempercepat layanan Perseroan Perorangan melalui sistem digital. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha.

Memasuki hari kedua, Rabu (4/3/2026), kegiatan dilanjutkan dengan agenda utama yaitu Diskusi Interaktif Ekosistem Usaha dan Bimbingan Teknis Layanan Perseroan Perorangan pada aplikasi AHU Link. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo.

Dalam sambutannya, Dirjen AHU menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan Perseroan Perorangan melalui digitalisasi layanan pada aplikasi AHU Online. Ia juga menyampaikan target ambisius pemerintah pada tahun 2026 yaitu mencapai 80 ribu pendaftaran Perseroan Perorangan.

Widodo menegaskan bahwa target tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia juga menyampaikan rencana peluncuran Super App layanan Kementerian Hukum pada pertengahan April mendatang. Dari sekitar 160 layanan yang telah terdigitalisasi, layanan Perseroan Perorangan dan Apostille akan menjadi dua pintu utama layanan yang dijadikan percontohan.

Lebih lanjut, Dirjen AHU mendorong 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk mempercepat capaian target tahun 2026 sekaligus memperkuat kolaborasi nasional dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kita harus terus bersinergi, meningkatkan kinerja, dan memperkuat kebersamaan. Transformasi digital sudah berjalan dan hasilnya mulai terlihat,” ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan peserta dalam memanfaatkan aplikasi AHU Link untuk layanan Perseroan Perorangan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan informasi terkait persyaratan, biaya, serta tata cara pendaftaran hingga penerbitan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan.

Selain itu, sesi diskusi interaktif juga dilakukan untuk membahas berbagai tantangan serta solusi dalam penggunaan aplikasi AHU Link. Dari hasil diskusi tersebut, aplikasi AHU Link dinilai sangat membantu dalam menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Perorangan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kantor wilayah dapat semakin optimal dalam memberikan layanan administrasi hukum kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem usaha melalui pemanfaatan teknologi digital di bidang layanan hukum. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaMenujuWBBM
#NyamanBersama

Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Rabu, 4 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh berbagai instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs beserta jajaran Analis Sumber Daya Manusia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, khususnya dalam aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi, mutasi, hingga penilaian kinerja ASN secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dapat semakin memahami kebijakan terbaru terkait sistem merit, sehingga penerapannya dapat berjalan secara optimal dan mendukung terwujudnya manajemen ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaWBK2025
#MenujuWBBM2026

Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara serentak di lingkungan Kementerian Hukum pada Rabu, 4 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

Pelaksanaan ujian ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur serta sebagai sarana bagi pegawai untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka penyesuaian kenaikan pangkat dan pengembangan karier di lingkungan Kementerian Hukum.

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, sebanyak tiga orang pegawai mengikuti ujian tersebut. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara di tingkat pusat.

Pelaksanaan ujian di Kanwil Kementerian Hukum Papua turut diawasi langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, guna memastikan proses ujian berjalan secara transparan, objektif, serta sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengikuti ujian dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal, sehingga dapat mendukung peningkatan kompetensi serta profesionalitas aparatur di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilPapuaWBK2025
#MenujuWBBM2026