RIO DE JANEIRO - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual (KI) saat menghadiri 17th Heads of BRICS Intellectual Property Offices Meeting yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 21–23 September 2025.

Kehadiran Indonesia dalam forum ini merupakan momentum bersejarah, menandai partisipasi perdana sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerja sama strategis melalui peluncuran Protokol Jakarta.

“Protokol Jakarta merupakan inisiatif multi-sektor yang fokus pada pelindungan dan pemanfaatan karya digital, khususnya di bidang musik, audiovisual, dan karya jurnalistik dalam ekosistem platform daring,” ujar Menteri Supratman, dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk memperoleh keadilan dalam distribusi royalti digital. Selama ini, para pencipta dari negara berkembang kerap tidak mendapatkan pembagian royalti yang proporsional meskipun karya mereka digunakan secara luas.

“Protokol Jakarta adalah kontribusi nyata Indonesia untuk memastikan KI menjadi katalis pembangunan ekonomi global yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam forum BRICS tersebut, Menteri Supratman juga menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan pilar utama pembangunan nasional dan dapat memperkuat kemitraan global, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia saat ini tengah melakukan modernisasi regulasi KI melalui pemberlakuan Undang-Undang Paten terbaru serta pembaruan Undang-Undang Hak Cipta dan Desain Industri agar selaras dengan standar global dan perkembangan teknologi.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sertifikat KI sebagai jaminan pinjaman perbankan bagi pelaku UMKM, serta mempercepat transformasi digital layanan KI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Menteri Supratman menyatakan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan negara anggota BRICS dalam pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas guna mengurangi ketimpangan antar negara.

Kehadiran Indonesia di forum ini menandai babak baru diplomasi KI di tingkat global. Menteri Supratman juga meminta dukungan negara-negara BRICS terhadap Protokol Jakarta yang akan dibawa ke forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO di Jenewa, Desember 2025 mendatang.

Sebelumnya, dalam forum bilateral di Warsawa, Polandia, Menteri Supratman telah bertemu dengan Menteri Kehakiman Waldemar Zurex dan Wakil Menteri Luar Negeri W.T. Bartowzewski untuk menyampaikan Protokol Jakarta sebagai langkah maju dalam perlindungan hak cipta global bagi para pencipta seni dan karya jurnalistik.

Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom di kesempatan lain menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Pabar siap mendukung Protokol Jakarta sebagai inovasi dalam perlindungan KI.

Jayapura, 23 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasi) Papua Selatan mengenai Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2025–2035. Rapat ini menjadi langkah penting dalam memastikan substansi regulasi yang dibentuk selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mendukung arah pembangunan energi berkelanjutan di Papua Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Hukum Papua tersebut dihadiri oleh tim perancang peraturan perundang-undangan bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan sejumlah pemangku kepentingan di sektor energi. Forum ini membahas secara mendalam mengenai arah kebijakan energi daerah, strategi pengelolaan sumber daya energi lokal, hingga langkah-langkah transisi menuju energi baru terbarukan.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan krusial agar setiap norma dalam Ranperdasi tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta mampu menyelaraskan kepentingan daerah dengan program strategis nasional. Ia juga menekankan pentingnya RUED sebagai landasan kebijakan jangka panjang dalam pengelolaan energi yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, berbagai masukan konstruktif dari tim perancang maupun peserta rapat menjadi bahan penting dalam memperkuat naskah Ranperdasi RUED. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyusun kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Kementerian Hukum Papua berkomitmen untuk terus memberikan fasilitasi dan pembinaan dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga setiap peraturan yang dihasilkan memiliki kepastian, kejelasan, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilPapuaPastiTifa