Jayapura, Selasa 4 Februari 3025

HUMAS PAPUA INFO-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M Ayorbaba, mengikuti Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan diadakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Hukum RI.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Kemenkum, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kakanwil menekankan pentingnya evaluasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Papua.

"Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Kakanwil. "Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya."

Hasil evaluasi ini akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelayanan. Kakanwil berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik di wilayah.

"Kita akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan bahwa kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Kakanwil. "Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya."

Dengan demikian, Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Papua. Kakanwil berharap bahwa evaluasi ini dapat menjadi contoh baik bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah lainnya.

"Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya," kata Kakanwil. "Kita akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan bahwa kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat."

Dengan komitmen yang kuat, Kakanwil Kemenkum Papua berharap bahwa Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dapat menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Papua.(*) LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA

Jayapura - Anthonius Mathius Ayorbaba, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua di dampingan staf Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Papua mengikuti kegiatan rapat Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 Bidang Kekayaan Intelektual secara virtual di ruang rapat kakanwil, Selasa (04/2/2025).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Technical Meeting (TM) Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) di Kanwil Kemenkum Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh jajaran layanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkum secara daring.

Memasuki masa transisi serta dihadapkan dengan tantangan efisiensi anggaran, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu mengingatkan kepada seluruh pemangku jabatan KI, perlunya kerja sama dan komitmen yang kuat.

Razilu berharap semangat, dedikasi serta sinergi antara jajaran pimpinan dan pelaksana di Kanwil Kemenkum dapat terus terjaga.

DJKI telah menyusun berbagai rencana kerja yang dikemas dalam 2 program utama, yakni Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). Adapun usulan bentuk kegiatan yang mendukung kinerja program KI di kanwil tahun 2025 ini mencakup 6 Target Kinerja." Jelas Razilu

Semantara itu, Sesditjen KI Andrieansjah dalam paparannya menyampaikan Rujukan Program dan Kegiatan Kanwil di bidang Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman Kanwil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja Program KI, guna  mewujudkan asta cita pemerintahan Presiden RI 2024-2029. DJKIpun memiliki peran strategis dalam klaster agenda pembangunan supremasi hukum.

Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba dalam mengikuti kegiatan ini mengatakan, "Kantor Wilayah Papua pada prinsipnya selalu mendukung dan berupaya untuk mensukseskan seluruh program unit Eselon 1, termasuk di bidang kekayaan intelektual dan tentunya menjadi semangat dan tantangan bagi kita semua untuk dicapai". (HUMAS KEMENKUM PAPUA)

Jayapura, Selasa 3 Februari 2025

HUMAS PAPUA INFO - Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar Rapat Perdana yang dihadiri oleh 17 Orang ASN JFT dan JFU. Rapat ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

Rapat digelar di Ruang Rapat Lt 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua di Jln. Raya Abepura Nomor 37 Kota Raja, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Kabag Tata Usaha dan Umum, Viktor Lucky Maturbongs, dalam arahannya menekankan pentingnya kerja sama dan disiplin dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan.

"Kita harus bekerja sama sebagai satu tim, tidak ada lagi pembagian-pembagian sebagaimana sebelumnya," tegas Kabag Viktor. Ia juga menekankan pentingnya disiplin masuk kantor dan menjaga kebersihan ruangan dan tempat kerja.

Selain itu, Kabag Viktor juga menegaskan bahwa ke depan, tugas akan dibagikan dalam setiap Kelompok Kerja (Pokja) untuk bekerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dengan demikian, diharapkan kinerja dan pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dapat meningkat dan menjadi lebih baik.

Rapat Perdana ini juga menjadi kesempatan bagi Kabag Viktor untuk membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pegawai. Ia berharap bahwa dengan kerja sama dan disiplin, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor lain di Papua.

Dengan demikian, Rapat Perdana Bagian Tata Usaha dan Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergitas dan kolaborasi menuju WBK. (*) LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA

Jayapura, Selasa 4 Februari 2025

HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba, bersama Kepala Divisi P3H, Max Wambrau, menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Djaniko Janiko M.H Girsang, Selasa (4/2). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing demi pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Rapat digelar di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkum Papua di Jln. Raya Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Djaniko Janiko M.H Girsang, bersama jajaran pejabat lainnya disambut hangat oleh Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba.

Kakanwil menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Kemenkum dan Pengadilan Tinggi. "Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Kakanwil.

Pembahasan dalam silaturahmi ini menyoroti peran strategis Kemenkum dalam bidang hukum. Salah satu tugas utama Kemenkum memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi memiliki peran penting sebagai pengadilan tingkat banding yang menjamin keadilan dalam penyelesaian perkara hukum.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Djaniko Janiko M.H Girsang, menyambut baik inisiatif Kemenkum dan menyatakan dukungannya terhadap program-program Kanwil Kemenkum Papua. Menurutnya, kolaborasi antar instansi sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

"Kami berharap, sinergi ini tidak hanya memperkuat institusi tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan," ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi momen untuk saling bertukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi di masing-masing institusi. Kakanwil menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkum secara optimal.

Di akhir pertemuan, kedua institusi sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kakanwil mengungkapkan harapannya agar sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan.

Melalui pertemuan ini, Kemenkum Papua dan Pengadilan Tinggi Jayapura kembali menegaskan peran strategis masing-masing dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan. Sinergi yang terjalin diharapkan menjadi contoh baik bagi kolaborasi antar instansi di wilayah lainnya.

Dengan demikian, pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat sinergi antara Kemenkum Papua dan Pengadilan Tinggi Jayapura, serta memperkuat sistem hukum yang berkeadilan di Papua. (**) LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA

Jayapura, Selasa 4 Februari 2025

HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba, bersama Kepala Divisi P3H, Max Wambrau, menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Djaniko Janiko M.H Girsang, Selasa (4/2). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing demi pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Rapat digelar di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkum Papua di Jln. Raya Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Djaniko Janiko M.H Girsang, bersama jajaran pejabat lainnya disambut hangat oleh Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius M Ayorbaba.

Kakanwil menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Kemenkum dan Pengadilan Tinggi. "Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Kakanwil.

Pembahasan dalam silaturahmi ini menyoroti peran strategis Kemenkum dalam bidang hukum. Salah satu tugas utama Kemenkum memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi memiliki peran penting sebagai pengadilan tingkat banding yang menjamin keadilan dalam penyelesaian perkara hukum.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Dr. Djaniko Janiko M.H Girsang, menyambut baik inisiatif Kemenkum dan menyatakan dukungannya terhadap program-program Kanwil Kemenkum Papua. Menurutnya, kolaborasi antar instansi sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

"Kami berharap, sinergi ini tidak hanya memperkuat institusi tetapi juga memberikan dampak nyata di lapangan," ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi momen untuk saling bertukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi di masing-masing institusi. Kakanwil menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemenkum secara optimal.

Di akhir pertemuan, kedua institusi sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kakanwil mengungkapkan harapannya agar sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan.

Melalui pertemuan ini, Kemenkum Papua dan Pengadilan Tinggi Jayapura kembali menegaskan peran strategis masing-masing dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan. Sinergi yang terjalin diharapkan menjadi contoh baik bagi kolaborasi antar instansi di wilayah lainnya.

Dengan demikian, pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat sinergi antara Kemenkum Papua dan Pengadilan Tinggi Jayapura, serta memperkuat sistem hukum yang berkeadilan di Papua. (**)

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum Papua