Jumat, 12 Desember 2025

Serui, Papua — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Pemasaran Digital Pariwisata Dana Non Fisik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Parawisata Kabupaten Kepulauan Yapen guna meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata lokal dalam memanfaatkan teknologi dan platform digital.

Kegiatan ini di laksanakan bertempat di Ball Room Lantai 1 Hotel Merpati Serui diikuti oleh pelaku UMKM, komunitas kreatif, pengelola destinasi wisata, serta generasi muda yang ingin mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis digital. Kehadiran Kakanwil Kemenkum Papua sebagai narasumber memberikan perspektif penting terkait aspek perlindungan hukum, kekayaan intelektual, serta branding daerah dalam mempromosikan potensi wisata.

Dalam paparannya, Anthonius Ayorbaba menekankan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual seperti merek, desain, hak cipta foto dan video promosi menjadi elemen penting dalam strategi pemasaran digital masa kini.

“Pemasaran digital bukan hanya soal konten dan promosi, tetapi juga bagaimana kita melindungi identitas, karya, dan produk lokal. Dengan perlindungan Kekayaan Intelektual yang tepat, potensi wisata Papua dapat dipasarkan secara lebih aman, profesional, dan bernilai ekonomi,” tegas Ayorbaba.

Beliau juga mendorong para pelaku wisata di kota Serui untuk mendaftarkan merek destinasi, motif budaya, serta produk kreatif yang menjadi bagian dari paket promosi pariwisata daerah. Dengan demikian, promosi digital tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Peserta kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan. Mereka mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana melindungi konten digital, mengembangkan citra destinasi, serta menciptakan identitas pariwisata yang otentik dan dapat dipasarkan secara nasional maupun internasional.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku pariwisata di Papua terlebih khusus di kabupaten Kepulauan Yapen dalam menghadapi tantangan pemasaran era digital, sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif yang lebih besar di tahun 2025.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#Kanwilkemenkumpapua
#KanwilpapuaPASTITIFA

Jumat, 12 Desember 2025

Serui — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) serta Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen sebagai langkah strategis memperkuat sinergi di bidang pelayanan hukum, pembinaan masyarakat, dan penguatan regulasi daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dihadiri Ketua DPRK Ebzon Sembai, Wakil Ketua III DPRK Bernard Worumi, Ketua Bapemperda Yulius F. Wayangkau, Bupati Kepulauan Yapen yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Yohanes Matayani dan jajaran Pemerintah Daerah, serta perwakilan instansi terkait.

Penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting dalam membangun kerja sama terarah antara Kemenkum Papua dengan pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten Kepulauan Yapen.

Kegiatan di buka oleh ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Ebson Sembai, dalam sambutannya Ebson mengatakan bahwa penandatangan PKS ini merupakan momen yang sangat penting.

“Kami sangat mengapresiasai PKS ini hasil yang positif dari PKS ini kami siap melakukan pendampingan oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Papua. Agar bisa ada perubahan besar yang terjadi, dimana kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan semakin baik dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Asisten I , Yohanes Matayani menyampaikan penandatanganan PKS pendampingan pembentukan produk hukum daerah ini memiliki arti yang penting di karenakan perubahan regulasi setiap saat mengalami perubahan.

"Dalam membuat rancangan produk hukum daerah, pemda yapen kadang tidak terstruktur sehingga belum efektif. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Perancang Kanwil Kemenkum Papua, perlahan-lahan hal tersebut tidak terjadi lagi," ungkapnya

Bahkan secara khusus mewakili Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Asisten I Yohanes Matayani meminta dilakukan coaching sebelum pembentukan produk hukum daerah, pendampingan penyusunan naskah akademik, kerjasama dalam penyuluhan hukum, pendampingan evaluasi produk hukum daerah dan pendampingan pengisian indeks reformasi hukum

Sementara itu Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, Dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik di sektor hukum.

“PKS ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat Yapen. Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi daerah dan program pelayanan hukum dapat berjalan efektif melalui dukungan dan harmonisasi antar-instansi,” ujar Ayorbaba.

Melalui PKS ini, beberapa ruang lingkup kerja sama yang akan dijalankan meliputi pendampingan penyusunan produk hukum daerah, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pelayanan administrasi hukum umum, serta pemberdayaan masyarakat melalui program penyuluhan hukum dan Pelatihan paralegal.

Penandatanganan ini diharapkan menjadi titik awal peningkatan pelayanan dan hadirnya kebijakan daerah yang semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen yang lebih baik kedepan.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukunMakinMudah
#Kanwilkemenkumpapua
#KanwilPapuaPASTITIFA

Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kembali melaksanakan tugas penguatan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamberamo Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat, 12 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Youtefa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai.

Rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengajuan permohonan pengharmonisasian yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, dalam rangka memastikan agar setiap penyusunan peraturan daerah memenuhi standar peraturan perundang-undangan, selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan konsepsi.

Adapun dua Ranperbup yang dibahas adalah:
1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi P3H (Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum) Kanwil Kementerian Hukum Papua, Max Wambrauw, yang memimpin proses pengharmonisasian secara langsung. Beliau juga didampingi oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Manutur Simbolon, serta staf Yostavia dan Adelia Dwi Pratiwi, yang turut melakukan asistensi teknis selama rapat berlangsung.

Selain itu, hadir pula Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, perangkat daerah terkait, serta tim penyusun dari pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut, dilakukan pendalaman materi, perumusan kembali norma-norma yang memerlukan penguatan, serta penyamaan persepsi teknis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui forum pengharmonisasian ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Daerah dalam menghadirkan produk hukum yang berkualitas, operasional, dan implementatif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Kegiatan ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut berupa penyempurnaan draf Ranperbup oleh tim penyusun daerah sesuai hasil pembahasan bersama, sebelum nantinya dilakukan proses finalisasi.

Dengan terselenggaranya rapat ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua berharap kedua Ranperbup tersebut dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kamis, 11 Desember 2025

Jayapura – Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan dalam Penutupan Rapat Paripurna DPR Papua yang digelar pada Kamis malam (11/12/25). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPR Papua dan dimulai pukul 21.00 WIT hingga selesai.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yang diwakili Kabag Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap proses legislasi daerah, khususnya dalam memastikan landasan hukum APBD tersusun secara akuntabel dan selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Rapat penutupan berlangsung dengan dihadiri Gubernur Papua, Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, serta pejabat daerah lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antar-lembaga dalam merumuskan kebijakan anggaran strategis bagi pembangunan Papua.

Pengesahan Raperdasi APBD 2026 menandai babak akhir dari rangkaian pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. Selama proses tersebut, pembahasan telah melalui tahapan penyampaian pendapat akhir, harmonisasi kebijakan, hingga pematangan aspek teknis agar APBD 2026 dapat menjalankan fungsi pembangunan secara optimal.

Pimpinan DPR Papua memimpin prosesi penandatanganan persetujuan bersama sebagai bentuk legitimasi formal atas disahkannya Raperdasi APBD 2026. Momen tersebut disambut dengan antusias oleh peserta sidang, termasuk jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Forkopimda.

Situasi ruang sidang terasa khidmat saat hasil persetujuan bersama diserahkan secara resmi oleh pimpinan DPR Papua. Penyerahan ini sekaligus menjadi simbol dimulainya tahap implementasi APBD 2026, yang akan menjadi pijakan bagi perencanaan pembangunan daerah di tahun mendatang.

Kanwil Kemenkum Papua menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung tindak lanjut penyusunan regulasi turunan maupun penguatan kerangka hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Dukungan ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah dapat berjalan dalam kepastian hukum.

Dengan pengesahan ini, Rapat Paripurna DPR Papua menegaskan tonggak awal pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Diharapkan seluruh kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan memperkuat arah pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Humas Kemenkum Papua)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumPapua
#KanwilPapuaPASTITIFA

Kamis, 11 Desember 2025

Jayapura – Upaya penyelarasan hukum kembali diperkuat melalui pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (11/12/25), bertempat di Ruangan Rapat Youtefa Kanwil Kementerian Hukum Papua, dimulai pukul 15.00 WIT hingga selesai, dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Merauke bersama Tim Perancang Kanwil.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Max Wambrauw, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya harmonisasi sebagai fondasi keteraturan hukum dalam pembentukan produk hukum daerah. Ia mengapresiasi kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Merauke yang menunjukkan komitmen terhadap penyusunan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Acara dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Merauke, Kasubag Hukum, staf bagian hukum, serta Tim Perancang dari Kanwil Kemenkum Papua. Kehadiran berbagai unsur teknis ini memastikan proses harmonisasi berjalan komprehensif, mencakup peninjauan aspek yuridis, administrasi, serta teknis penyusunan.

Dalam proses harmonisasi, peserta berdiskusi mengenai beberapa penyempurnaan penting, termasuk penajaman dasar hukum dan penyesuaian redaksional terkait norma-norma yang diatur dalam rancangan. Kajian ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta agar produk hukum memenuhi kaidah penyusunan peraturan yang baku.

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Merauke turut memanfaatkan forum ini sebagai ruang bertukar pikiran mengenai prosedur legislasi daerah, mendapatkan pendapat ahli, dan memperdalam pemahaman atas teknis pembentukan regulasi yang tepat.

Menjelang penutupan, Kadiv P3H Max Wambrauw menyampaikan harapan agar Raperda yang telah diharmonisasikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola keuangan dan administrasi DPRD Kabupaten Merauke, sehingga berdampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian oleh Kepala Divisi P3H dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Merauke sebagai bentuk persetujuan final atas hasil harmonisasi yang telah dilakukan. (Humas Kemenkum Papua)

#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumPapua
#KanwilPapuaPASTITIFA