Jayapura, 22 Juli 2026 – Sebagai batas akhir toleransi dan tonggak perubahan budaya kerja, seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua secara resmi menandatangani Pakta Integritas Peningkatan dan Disiplin Kerja di Aula Ombo hari ini. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, menjadi bukti kesadaran bersama untuk memperbaiki kinerja yang selama ini dinilai masih perlu ditingkatkan.
Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas digelar di Aula Humbolt dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Iman Santoso dan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Victor Lucky Maturbongs dan jajarab Pejabat serta seluruh staf.
Dalam pembukaannya, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba menjelaskan dasar penyusunan pakta ini. “Evaluasi sudah dilakukan, berita acara pun dibuat. Ini menjadi batas toleransi terakhir kita. Sebenarnya aturan sudah ada dalam undang-undang ASN, namun pelaksanaannya belum konsisten,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa rata-rata jumlah pegawai yang tidak hadir tepat waktu setiap harinya melebihi 5 orang — angka yang terbilang tinggi dibandingkan kanwil lain. “Padahal kita sudah mendapatkan kemudahan fasilitas dan penghasilan yang layak, baik gaji maupun remunerasi, sehingga kewajiban harus sebanding dengan hak yang diterima,” tambahnya.
Menyadari bahwa mengubah karakter tidak mudah, namun bukan hal yang mustahil jika dimulai bersama, pakta ini akhirnya disempurnakan menjadi 7 poin setelah menerima berbagai masukan dan diperiksa berulang kali hingga tidak ada lagi koreksi. Sebelum ditandatangani, seluruh isinya dibacakan terlebih dahulu agar dipahami sepenuhnya, lalu disepakati bersama.
Adapun 7 poin tekad yang tercantum dalam berita acara adalah:
1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan nilai ASN, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Mematuhi jam kerja: hadir tepat pukul 08.00 WIT, bekerja hingga pukul 16.30 WIT, dan khusus hari Jumat sampai pukul 17.00 WIT.
3. Menjadi teladan kedisiplinan demi terciptanya budaya kerja positif dan pelayanan publik berkualitas.
4. Menjauhi segala bentuk penyalahgunaan NAPZA, minuman keras terlarang, dan perjudian termasuk judi online, baik di dalam maupun luar lingkungan kerja.
5. Berkomitmen melaksanakan tugas dan menerima sanksi administratif atau hukuman disiplin jika melanggar poin 1 sampai 4 sesuai peraturan berlaku.
6. Atasan langsung melakukan pengawasan harian dan penilaian jurnal kerja: nilai 2 untuk yang hadir tepat waktu dan berkinerja, nilai 1 jika hanya absen tanpa hasil kerja.
7. Pelanggaran disiplin akan diproses sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, khususnya Pasal 4 huruf f mengenai kewajiban masuk kerja.
Dengan ditandatanganinya pakta ini, seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Papua sepakat menggunakannya sebagai standar penilaian resmi. Harapannya, komitmen ini melahirkan perubahan nyata menuju tata kelola yang lebih tertib, akuntabel, dan memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat Tanah Cenderawasih.
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
