Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menerima 4 orang siswa magang dari SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Kota Jayapura, Program Keahlian Desain Komunikasi Visual, pada Senin, 29 Juni 2026.

Pertemuan penerimaan siswa magang tersebut berlangsung di ruang Kepala Bagian Tata Usaha, Victor Lucky Maturbongs, bersama Ketua Pokja SDM, Immanuel. Dalam kesempatan itu, pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menyambut baik pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam memberikan pengalaman kerja nyata bagi para siswa.

Adapun 4 siswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yaitu Anisa Sintiya Ardila, Citra Shaum Ayuandira, Avril Princess Masengi, dan Arfiandhi Nadhi Ilahi. Keempat siswa tersebut merupakan siswa kelas XII jurusan Desain Komunikasi Visual.

Kegiatan magang akan berlangsung selama 4 bulan, mulai 29 Juni sampai dengan 28 Oktober 2026. Selama pelaksanaan PKL, para siswa akan diarahkan dan didampingi oleh guru pembimbing serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, terutama dalam pengenalan lingkungan kerja, kedisiplinan, etika pelayanan, serta praktik pendukung tugas-tugas administrasi dan publikasi.

Kabag Tata Usaha, Victor Lucky Maturbongs, menyampaikan bahwa kehadiran siswa magang diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran langsung bagi peserta didik untuk memahami dunia kerja, sekaligus mengembangkan keterampilan sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

“Melalui kegiatan magang ini, kami berharap para siswa dapat belajar secara aktif, menjaga disiplin, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pokja SDM, Immanuel, juga menekankan pentingnya pendampingan selama masa magang agar para siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta memperoleh pengalaman yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mereka.

Dengan adanya kerja sama ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang terarah dan edukatif.

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah

Jayapura, 29 Juni 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 dengan mengangkat tema " Ayah Wajib Hadir " yang berlangsung di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua (Anthonius Mathius Ayorbaba) bertindak sebagai Upacara Inspektur. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi untuk menegughkan peran seorang Ayah sebagai pilar penting dalam pembangunan bangsa.

Dalam upacara tersebut, Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba membacakan Berbagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam Berbagai Menteri yang disampaikan pada momentum HARGANAS ke-33 Tahun 2026, disampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekedar sekedar peringatan seremonial tahunan, namun menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat kembali peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa.

Keluarga memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang sehat, tangguh, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Di tengah era perubahan yang cepat atau dikenal dengan era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), keluarga diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, serta mampu memberikan dukungan bagi tumbuh kembang anak.

“Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menghadapi perubahan global dan memastikan masa depan generasi penerus bangsa,” demikian pesan yang disampaikan dalam Menteri Berbagai yang di bacakan Kakanwil.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase bonus demografi yang menjadi peluang besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, peluang tersebut harus dipersiapkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan keluarga, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental.

Berbagai hal tersebut juga menekankan pentingnya peran orang tua, terutama ayah, dalam proses mengasuh anak. Kehadiran orang tua secara fisik dan emosional menjadi faktor penting dalam membentuk karakter, kepercayaan diri, serta ketahanan anak dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitar.

Selain itu, keluarga juga diingatkan untuk bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Penggunaan gawai perlu mendapatkan pengawasan agar tidak mengurangi interaksi dan komunikasi dalam keluarga serta tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Tahun 2026, pemerintah mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan keluarga sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Upacara peringatan HARGANAS ke-33 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas demi terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kanwil Kemenkum Papua berharap semangat diberikan terhadap peran Ayah yang terus tumbuh, sehingga setiap Ayah Indonesia dapat berpartisipasi secara penuh, setara, dan berkeadilan dalam pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan berkeadilan.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah

Jayapura– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 4 yang dipimpin oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Jumat (26/06/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Forum ini diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum, di antaranya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama Kementerian Hukum, serta masyarakat dan pengguna layanan Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Papua, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Muhammad Ilham, Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum, Victor Lucky Maturbongs serta jajaran JFT dan JFU.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa “PASTI ADA SOLUSI” merupakan wadah komunikasi dua arah antara Kementerian Hukum sebagai penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, serta masukan terhadap berbagai layanan yang berada di lingkungan Kementerian Hukum.

Sejumlah layanan menjadi perhatian masyarakat dalam forum tersebut, khususnya layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Masyarakat juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai berbagai program dan layanan Kementerian Hukum lainnya.

Sesi tanya jawab berlangsung secara interaktif, baik dari peserta yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat, antara lain terkait kewarganegaraan ganda, layanan Administrasi Hukum Umum, pendaftaran dan perlindungan merek, serta layanan lain yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum.

Setiap pertanyaan, pengaduan, dan masukan yang disampaikan masyarakat mendapatkan penjelasan serta tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi wujud nyata upaya Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan yang semakin terbuka, mudah diakses, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi sarana penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk pada satuan kerja di wilayah.

“Kanwil Kemenkum Papua mendukung penuh pelaksanaan Forum Pengaduan Pelayanan Publik 'PASTI ADA SOLUSI' sebagai ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Setiap masukan dan pengaduan masyarakat menjadi bahan penting bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan,” ujar Anthonius.

Anthonius menegaskan, Kanwil Kemenkum Papua akan terus berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang responsif, akuntabel, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan merupakan bagian penting dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin baik.

Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa setiap aduan masyarakat harus mendapat perhatian, penjelasan, dan solusi sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua
#KementerianHukum
#layananHukumMakinMudah

Mimika – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan program Kekayaan Intelektual (KI) di daerah, Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua yang di pimpin oleh Rionard Simanjuntak Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama melakukan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika pada Jumat (26/6), bertempat di Kantor BRIDA Kabupaten Mimika.

Koordinasi ini bertujuan mempererat sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Papua dan BRIDA Kabupaten Mimika dalam mendorong perlindungan serta pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari penguatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Mimika.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala BRIDA Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, S.STP., M.Si, menyampaikan komitmen BRIDA untuk membentuk Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai pusat pelayanan, pendampingan, dan fasilitas perlindungan Kekayaan Intelektual bagi masyarakat, pelaku usaha, serta para inovator di Kabupaten Mimika.

Selain itu, BRIDA juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Mimika Fashion Week pada bulan Agustus 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi media promosi produk kreatif daerah sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran para pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual atas karya dan produk yang dihasilkan.

Pada tahun berjalan, BRIDA Kabupaten Mimika juga memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta berbagai bentuk Kekayaan Intelektual milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan kegiatan peluncuran Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Mimika, yang akan menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua sebagai narasumber bersama direktur terkait dari Kementerian Hukum. Momentum tersebut juga direncanakan untuk menjadi ajang penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual kepada para penerima manfaat.

BRIDA Kabupaten Mimika turut menyampaikan rencana pendaftaran merek atas logo BRIDA sebagai bentuk perlindungan identitas institusi. Di sisi lain, BRIDA menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan Kekayaan Intelektual dan menjadi satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika yang membuka layanan di Mal Pelayanan Publik, termasuk layanan fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pembentukan Sentra KI nantinya akan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan BRIDA Kabupaten Mimika bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memperluas akses layanan dan mempercepat perlindungan Kekayaan Intelektual di wilayah Mimika.

Saat ini BRIDA Kabupaten Mimika telah memiliki 118 inovasi yang tercatat dan akan didorong untuk memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai dengan jenis dan karakteristik inovasinya. Penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual direncanakan akan dilaksanakan pada kegiatan TIFA Creative serta pada momentum peluncuran Sentra KI.

Pertemuan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan menghasilkan kesepahaman untuk terus memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Papua dan BRIDA Kabupaten Mimika dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang lebih maju, sehingga mampu mendorong inovasi, melindungi karya masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah melalui perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasi.

==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua

#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua
#KementerianHukum
#layananHukumMakinMudah