JAYAPURA 18 MEI 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si, menghadiri secara langsung Pembukaan Rapat Paripurna DPR Provinsi Papua, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPR Papua. Rapat tersebut memiliki agenda strategis penting, antara lain Penetapan Rekomendasi DPR Papua atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2025, Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, serta pembahasan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) terkait perubahan atas Perdasi Nomor 17 Tahun 2023 dan Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah, Pemula, dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Kehadiran Anthonius M. Ayorbaba dalam sidang paripurna ini merupakan wujud sinergi dan perhatian serius lembaga-lembaganya terhadap setiap kebijakan, peraturan, dan tata kelola pemerintahan yang disusun dan ditetapkan di Tanah Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum, organisasi, dan pembangunan daerah.
Usai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rapat paripurna tersebut, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan harapannya yang besar terkait hasil keputusan dan penetapan yang telah disepakati bersama.
“Melihat agenda yang dibahas hari ini sangatlah substansial dan menyentuh hal-hal dasar penyelenggaraan pemerintahan, saya berharap, pertama-tama Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Tahun 2025 ini benar-benar menjadi Arahan yang konstruktif, akuntabel, dan menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya, agar setiap program dan anggaran yang digunakan tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Anthonius. (18/5)
Terkait Perubahan Propemperda Tahun 2026, Ayorbaba berharap program pembentukan peraturan masyarakat daerah ke depan mampu menjawab kebutuhan hukum yang dinamis di tengah Papua. Menurutnya, peraturan yang lahir harus selaras dengan semangat Otonomi Khusus, berpihak pada keadilan, serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, namun tetap kental memperhatikan nilai-nilai budaya dan hak-hak Orang Asli Papua.
“Kami berharap perubahan Propemperda ini dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan masyarakat, dan memperkuat tata tertib kehidupan masyarakat. Tidak hanya jumlahnya, namun yang lebih penting adalah kualitas dan daya yang berguna untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Secara khusus mengenai pembahasan Perdasus dan Raperdasi tentang Perubahan Perangkat Daerah (Perdasi No. 17 dan 18 Tahun 2023), Anthonius menekankan bahwa penataan organisasi perangkat daerah adalah kunci efektivitas pelayanan publik.
“Perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah ini saya diperkirakan mampu menciptakan birokrasi yang lebih ramping, cepat, tepat fungsi, dan profesional. Jangan sampai perubahan ini justru memperlebar birokrasi atau menambah beban, melainkan harus memperpendek jarak pelayanan, mempermudah akses masyarakat, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota. Semua ini bertujuan agar pemerintahan berjalan semakin efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Anthonius menegaskan kembali komitmen Kemenkum Papua untuk terus berperan aktif memberikan pelatihan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap pembentukan peraturan daerah, guna menjamin kepastian hukum di tanah Papua. Ia berharap sinergitas antara DPR Papua, Pemerintah Daerah, dan lembaga hukum dapat terus terjalin kuat demi mewujudkan Papua yang damai, tertib hukum, maju, dan sejahtera.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
