Jayapura - Dukung pembangunan di Papua Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba turut hadiri Kegiatan Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua pada Kamis 5 Maret 2026 di Ball Room hotel Suny Abepura Kota Jayapura.
ll hanya dikenal memiliki sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga kekuatan besar pada keragaman budaya, kohesi sosial masyarakat, serta kualitas generasi muda yang terus berkembang. Modal sosial dan potensi tersebut menjadi landasan utama dalam mendorong transformasi pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan daerah diarahkan pada pemerataan antarwilayah, peningkatan akses dan mutu layanan dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, serta pemeliharaan stabilitas dan harmoni sosial. Seluruh upaya ini memerlukan konsistensi kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan agar berbagai tantangan dapat dikelola menjadi peluang kemajuan.
Semangat tersebut kemudian diformulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 melalui visi kepala daerah, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua Cerah)”.
Visi ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memasuki era “Papua Baru”, yaitu fase transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, struktur ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pasca pemekaran daerah otonomi baru, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat ata kelola pemerintahan yang responsif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan pengembangan wilayah darat, laut, dan pesisir sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Transformasi pembangunan juga difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan mutu pendidikan, literasi, vokasi, serta keterampilan masyarakat. Di sisi lain, penguatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial akan terus ditingkatkan.
Secara simultan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah akan dipercepat untuk mendorong pemerataan pembangunan dan efisiensi distribusi barang serta jasa. Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memastikan keberpihakan kepada masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta wilayah tertinggal dalam kerangka persatuan dan stabilitas daerah.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan lima misi pembangunan sebagai arah kebijakan daerah, yaitu:
1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif.
2. Peningkatan kualitas SDM Papua yang unggul dan inklusif.
3. Pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis.
4. Penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah, terutama daerah tertinggal.
Kelima misi tersebut akan diterjemahkan secara konsisten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang terukur dan akuntabel.
Dokumen RPJMD 2025–2029 ditegaskan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama perencanaan dan pengendali pembangunan Papua selama lima tahun ke depan melalui kinerja nyata dan capaian yang terukur.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua juga merumuskan sejumlah program unggulan yang diharapkan memberikan dampak cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program pertama adalah Kartu KASIH (Keluarga Sehat Ibu Hamil). Program ini dirancang untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, termasuk prioritas penanganan medis serta dukungan gizi dan nutrisi gratis selama masa kehamilan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan bayi sekaligus mencegah stunting pada anak Papua.
Program kedua adalah Kartu MACE (Mahasiswa Cerdas). Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa terhambat masalah ekonomi.
Program ketiga adalah Kartu JALAN (Jaminan Sosial Lansia). Program ini memberikan dukungan bagi kelompok lanjut usia melalui bantuan tunai untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta layanan kesehatan seperti kunjungan dokter ke rumah dan kemudahan akses obat-obatan kronis.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan modernisasi sarana dan prasarana perdagangan melalui pembangunan pasar rakyat modern. Program ini bertujuan menciptakan ruang perdagangan yang bersih, tertata, dan manusiawi bagi pedagang kecil, petani, nelayan lokal, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga menempatkan peningkatan konektivitas antarwilayah sebagai prioritas strategis melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, serta infrastruktur digital. Upaya ini bertujuan memperkuat integrasi ekonomi wilayah, menekan biaya logistik, dan mengurangi disparitas harga antar daerah.
Program unggulan lainnya adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penataan kawasan permukiman. Program ini akan menyasar masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk penataan kawasan kumuh di wilayah perkotaan dan pesisir.
Seluruh program tersebut diharapkan menjadi instrumen konkret untuk memastikan visi pembangunan tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan terimplementasi dalam kebijakan dan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan akan disusun berbasis data yang akurat, selaras dengan kebijakan nasional, serta terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas, sasaran yang realistis, serta strategi yang dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
Arah pembangunan ini juga sejalan dengan agenda nasional yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Di sisi lain, pembangunan Papua diharapkan tetap berakar pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Integrasi antara pembangunan modern dan nilai lokal dinilai penting agar setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial serta diterima secara luas oleh masyarakat.
Pada kesempatan itu, Fakhiri mengajak seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk berpartisipasi aktif dalam menyempurnakan rancangan RPJMD 2025–2029. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Hadir pada pembukaan Musrembang Wamendagri, Ribka Haluk, Bupati Jayapura, Bupati Sarmi, Waki Bupati Biak, wakil bupati Keerom dan perwakiland dari delapan kabuputen/kota se Papua.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
