Merauke, Rabu 20 Maret 2024
HUMAS PAPUA INFO - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si hari ini Rabu 20/3/2024 bertemu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua Selatan, Joko Guritno. Kunjungan Kakanwil Kemenkumham Papua bersama Jajaran diantaranya Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Hendrik Pagiling, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Zuliansyah (20/3) bertempat di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Papua Selatan. Kakanwil, besar Merauke yang didaftarkan hingga mendapatkan Surat Pencatatan Merek oleh karena memiliki peluang besar ke depan entitas beras merauke dapat menguasai pangsa pasar Wilayah Timur Indonesia bahkan Indonesia secara umum. Selain itu juga, Produk terasi dari Udang Merauke juga sangat luar biasa, dan Hasil bumi lainnya, Kakanwil mendorong agar produk asli olahan masyarakat Merauke harus didaftarkan untuk dilindungi pada Kemenkumham RI.
"Tahun 2024 digagas menjadi Tahun Indikasi Geografis di Kemenkumham RI, dan kami siap mendukung tugas-tugas Pj Gubernur Papua Selatan," Ujar Ayorbaba. Selain itu juga Kakanwil mendorong Berkaitan dengan dukungan Pemerintah daerah bagi UMKM di Papua Selatan untuk mendaftar pada Peserseroan Perorangan agar usahanya mendapat perlindungan hukum. Juga Kabupaten sadar Hukum, Kelurahan Sadar hukum, Desa Sadar hukum dan Pelatihan Paralegal bagi Hamba-hamba Tuhan di PPS, ujar Ayorbaba. Sementara dari Divisi Imigrasi, saat ini di Papua Selatan ada PLBN Soeta yang menajdi Batas Negara dengan PNG, dengan Dilantiknya Dirjen Imigrasi yang baru untuk terus mendorong data-data perlintasan agar segera dilaporkan kepada Pj Gubernur Papua Selatan.
"Mengingat Mobilitas WNA PNG prosentasinya mengalami peningkatan dan banyak yang berdampak negativ, dengan pintu perlintasan Kondo yang aksesibilitasnya sulit dan banyak titik baru WNA masuk ke NKRI khsusnya di Merauke, " Ungkap Ayorbaba.(20/3). Jika ada rencana Pj Gubernur ke Boven Digoel bisa kita bersama-sama dengan pembangunan PLBN yang baru PLBN Yeftetun dengan jarak tempuh ke PNG hanya 4 Km sementara di Soeta 14 Km jauhnya. Imigrasi juga memiliki beberapa bentuk layanan di tempat dengan melayani pasport. Hal lain juga yang dibahas Kakanwil mendorong jika Pj Gubernur dapat mendorong Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Selatan. Tinggal dari Pemerintah Daerah jika dapat menyediakan lahan maka dapat diproses untuk Pembangunan Kantor Wilayah. Menurut Kakanwil Provinsi Papua Selatan sudah cukup memenuhi Pembangunan Kanwil karena telah memiliki Lapas, Kantor Imigrasi dan Bapas.
Sementara untuk Perekrutan Taruna Poltekip dan Poltekim agar bisa ada Putra dan Putri asli terbaik dari Negeri Animha menempuh pendidikan Politeknik di Kemenkumham. Sedangkan Berkaitan dengan 23 Pergub yang diharmonisasi Perancang secara teknis nanti segera diinfokan ke Ass I Setda PPS, Intinya kami Jajaran Kemenkumham Kanwil Papua siap mendukung kinerja Pj Gubernur Papua Selatan dan jajaran. Sementara itu, ASS I Setda PPS, Guritno kepada Kakanwil dan Jajaran menjelaskan sejak dipimpin oleh PJ Gubernur PPS Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan akan terus membangun kerja sama dan kolaborasi bersama Kanwil Kemenkumham Papua yang memiliki 2 UPT berada di Papua Selatan. Guritno mengapresiasi kunjungan Kakanwil Papua bersama Jajaran yang terus berkomitmen untuk membangun hubungan baik sinergi bersama kamindi Merauke. Menurutnya hal ini menjadi prioritas upaya pelayanan kepada Masyarakat sesuai Visi Misi Presoden yangbke 9. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua
#Fbpro #Reelfb #fyp #trendingreel
#viralreel #pengikut #semuaorang #kanwilkemenkumhampapua #speeduphumaskanwilpapua #pastitifa
