Jakarta, Selasa 30 Januari 2024
HUMAS PAPUA INFO - Akses keadilan bagi Masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata, wujud dari Negara hadir bagi Masyarakat, hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah, Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si Usai bertemu Sofyan S.Sos., M.H
Kapus Pembudayaan dan Bantuan Hukum) pada BPHN Kemenkumham RI, di Jakarta.
Pertemuan dengan Kapus Pembudayaan & Bantuan Hukum, Sofyan dilaksanakan di Ruang Kerjanya, Lantai 6 BPHN Jl. Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pertemuan tersebut Kakanwil melaporkan progres kinerja Kanwil Kemenkumham Papua serta
Koordinasi pelaksanaan Bantuan Hukum, Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Paralegal Justice Award Tahun 2024 di Papua
Kakanwil melaporkan, Capaian Kinerja Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2023 di Provinsi Papua sudah sangat baik dimana Pagu Anggaran Bantuan Hukum (Litigasi dan Nonlitigasi) Tahun 2023 Sebesar Rp. 444.150.000,-dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 443.060.000,- (99,75%);
Ayorbaba pun melaporkan kerja-kerja OBH di Papua yang selama 2 tahun berjalannya kontrak perjanjian tidak melakukan penyerapan anggaran sama sekali, yaitu LBH Papua-YLBHI.
Langkah-langkah yang diambil oleh Kakanwil dan Jajaran yakni Panitia Pengawas Daerah telah melakukan teguran secara lisan dan tertulis namun tidak terdapat tindaklanjut dan upaya yang baik dari 2 OBH tersebut, dan akan terus menjadi atensi Kakanwil untuk dievaluasi.
Anthonius M. Ayorbaba berharap agar OBH yang aktif dan konsisten dalam melaksanakan program layanan bantuan hukum untuk dapat diberikan penghargaan yang diberikan oleh BPHN
Dari laporan serta Koordinasi yang dilaksanakan Kakanwil Papua, ditanggapi oleh Kapus Sofyan mengatakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, BPHN mendorong Kantor Wilayah untuk mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Tahun 2023 Nomor PHN-HN.04.03-810 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum.
Hal ini dikatakan Sofyan mengingat pada Tahun 2024, BPHN akan melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap OBH Lama dan Calon OBH Baru bersama dengan kantor Wilayah Papua dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.03-812 tentang Tata Cara Verfikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.
Dijelaskan Sofyan, Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Verifikasi dan Akreditasi bagi Organisasi Bantuan Hukum Baru dan Reakreditasi Pemberi Bantuan hukum periode tahun 2022 s.d 2024.
Oleh karena menurut Kapus, Sofyan Jumlah Desa atau Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Papua sebanyak 59 Desa atau Kelurahan Sadar Hukum yang Terdiri dari 36 Desa atau Kampung dan 23 Kelurahan.
"Adanya Konsep Perubahan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum dengan menggunakan levelling yaitu terdiri dari Desa atau Kelurahan Sadar Hukum Pratama, Madya, dan Pelopor," Ujarnya (30/1)
Sementara itu menurutnya, jumlah Peserta dari Papua yang mendaftar Paralegal Justice Award sebanyak 1 peserta, sehingga perlu didorong untuk terus memberikan sosialisasi kepada Para Kepala Desa atau Kelurahan untuk mendaftar.
Usai bertemu Kapus, Sofyan di BPHN, Kakanwil melanjutkan Agenda Pertemuan dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
Irjen. Pol. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga, S.H., M.H., M.Si pada saat akan ke Kementerian, Kakanwil melaporkan Bantuan Pemerintah Daerah Mimika dalam Renovasi Tembok Lapas dan Dapur Lapas, serta Kabag SDM Ditjen PAS, tentang pengembangan SDM Pemasyarakatan di Jajaran Kanwil Papua dan selajutnya ke Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said, Kuningan Jakpus. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua
