Featured

HADIR SEBAGAI NARASUMBER PADA SIDANG SINODE AM GPI, KAKANWIL PAPARKAN PENEGAKAN HUKUM YANG SELARAS DENGAN HAM

 

405745615_1447132659197737_3430591681597697385_n.jpg

Jumat, 24 November 2023

Jayapura _ Hadir sebagai Narasumber, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua (Anthonius M Ayorbaba) paparkan terkait Penegakan Hukum Yang Selaras Dengan Ham pada kegiatan Sidang Sinode am Gereja Protestan Di Indonesia (GPI) dengan tema “ Tuhan Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Wahyu 22 : 12-13. Pada Jumat, (24/11/2023). Kepala Kantor Wilayah, Anthonius M.Ayorbaba, SH.,M.Si dalam Materinya menjelaskan terkait Tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari 11 Unit Eselon I yang berada di Wilayah. Hal yang juga penting menjadi penekanan Anthonius M. Ayorbaba dengan aduan Masyarakat terhadap layanan Hukum dan HAM yang terjadi di Papua dan bagaimna Solusi dan pemecahan masalah tersebut dalam Peran Tokoh Agama serta Peran dan tugas Ditjen HAM dan Perancang Peraturan Perundang - Undangan. Hal lain yang menjadi fokus pembicaraan Kakanwil yaitu Penjelasan mengenai otsus dan kaitannya dengan Kementerian Hukum dan HAM serta peran Tokoh Agama dalam menanggapi hal tersebut.

405755363_1447131662531170_8876285821426222480_n.jpg

Anthonius juga menjelaskan ketika beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan di Papua Selatan diundang oleh pemerintah Papua Selatan saya mendapat catatan presiden Dan ini menjadi sesuatu catatan yang unik presiden menulis dengan tangannya sendiri pada tanggal 30 Desember 2015 di Merauke pada saat peresmian monumen kapsul sampai hari ini banyak pemerintah daerah tidak tahu apa sesungguhnya impian Indonesia 2015-2045 jadi 2045 satu abad Indonesia merdeka tapi ada orientasi tersendiri yang dipikirkan dalam visi besar membangun Indonesia yang juga akan berkaitan dengan hak asasi manusia yang ditulis oleh seorang Joko Widodo di Papua Selatan tulisan tangan presiden ini harus menjadi grand desain pembangunan Papua Selatan dan juga Papua. Dengan rencana pembangunan daerahnya untuk percepatan menjawab kebutuhan di tanah Papua untuk peningkatan kesejahteraan dalam beberapa sektor yang telah diputuskan dalam amanat undang-undang otonomi khusus menjadi pengungkit untuk kita terus mensosialisasikan menguatkan semua peran dari pemerintah daerah tapi juga instansi vertikal dan kelompok-kelompok lainnya untuk bersama-sama bekerja bersinergi membangun Indonesia baru.

405746182_1447131139197889_5907422109717434985_n.jpg

Kakanwil juga mengatakan sinode am GPI adalah lembaga yang bertugas melakukan panggilan gereja dan melayani umat. Olehnya dalam sidang sinode am GPI istimewa ini diharapkan lahir program-program strategis dalam pelayanan umat beragama khususnya bagi umat kristiani, untuk menjawab tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami menyampaikan selamat melaksanakan sidang sinode am GPI Semoga ini bisa berjalan lancar, aman dan juga menjadi ajang silaturahim serta mempererat persaudaraan antara umat,” tutur Kakanwil. “Sebagai lembaga gereja, mari kita terus bersinergi bersama pemerintah provinsi dan kota dalam menangani isu-isu keagamaan maupun isu-isu sosial. Tingkatkan kolaborasi dan sinergitas, karena kita tahu bahwa gereja punya peran penting dalam merawat persatuan dan kesatuan umat beragama dalam konteks masyarakat yang maju tanpa melihat sara (suku, agama, ras dan antargolongan),” seru Kakanwil.

405086080_1447131045864565_7022639679769450726_n.jpg

Pada akhir Materi Kakanwil, menyatakan komitmennya untuk Siap bekerja sama dengan Persekutuan Gereja Protestan Indonesia untuk dapat melaksanakan pelatihan paralegal agar para hamba Tuhan bisa juga mendampingi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Mari kita sebagai hamba tuhan dapat mendukung Membangun Indonesia termasuk juga membangun Papua akan menjadi tantangan baru bagi kita semua termasuk juga peran dari gereja untuk itu gereja juga harus mengambil peran penting yang strategis untuk bisa bekerja dan bermitra dalam melihat Papua ke depan sehingga masalah-masalah berkaitan dengan hak asasi manusia tapi juga pemenuhan hak-hak dasar yang ada di Papua dengan amanat undang-undang khusus dan peraturan pemerintah 106 dan 107 itu bisa memberi sebuah jawaban baru dan harapan baru dan kita semua saat ini ada di tengah transformasi dunia yang sedang global percepatannya luar biasa dan proses ini semua harus bisa kita rebut untuk memastikan bahwa tanggung jawab kita sebagai gereja juga harus bisa dilakukan dengan baik terlebih khusus di Papua ini. " Pungkas Anthonius (Humas Kumham Papua )

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI PAPUA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Raya Abepura No.37 Jayapura
PikPng.com phone icon png 604605   Telp. (0967)586147 
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwil.papua@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    papuapengaduan2022@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI PAPUA


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Raya Abepura No.37 Jayapura
PikPng.com phone icon png 604605   +62 813-4674-7744
PikPng.com email png 581646   kanwil.papua@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   rankerarata@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI