Senin, 13 November 2023
Jayapura _ Kepala Kantor Wilayah Anthonius M Ayorbaba,di dampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan KI, Sry Isyati beserta staf pada Subbidang Kekayaan Intelektual menghadiri Rapat Program Kerja Dekranasda Kota Jayapura Tahun 2024. Menjadikan Dekranasda Kota Jayapura sebagai Lembaga yang handal untuk mendukung perajin Kota Jayapura dalam meningkatkan kompetensi dan berdaya saing, Senin (13/11).
Turut hadir pada kegiatan Rapat Kerja dan Program tahun anggaran 2024, Walikota Jayapura Frans Pekey, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jayapura, Robert L. N. Awi, Perwakilan Dinas Perindagkop Provinsi Papua, Ketua Dekranasda Kota Jayapura, Ketua PKK Kota Jayapura Maria Y.G. Pekey, Forkominda, Perwakilan dari enam UMKM di kota Jayapura.
Kegiatan di awali oleh laporan ketua panitia pelaksanaan kegiatan Maria Y.G. Pekey yang menjelaskan maksud dan tujuan rapat kegiatan program tahun 2023.
Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Jayapura Frans Pekey menjelaskan bahwa Raker Dekranasda kota Jayapura tahun 2024 ini bertujuan untuk menyusun dan mensinergikan program kerja yang akan menjadi pedoman dan pijakan organisasi dalam bekerja selama 1 (satu) tahun berjalan.
"Sinergitas menjadi kata kunci dalam penyusunan program kerja," ujar Frans
Seperti diketahui, Dekranasda sebagai sarana untuk menghimpun potensi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk kerajinan. Ini merupakan upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah. Selain itu, juga berfungsi untuk meningkatkan kontribusi industri kerajinan dalam pembangunan nasional dan daerah.
Kita tau kota Jayapura tidak memiliki potensi sumber daya alam yang mempuni tetapi kota Jayapura memiliki SDM yang cukup ungul dalam menggali potensi seni kerajinan yang dapat bersaing dengan daerah lain. Ujar Walikota Jayapura Frans Pekey dalam membuka kegiatan rapat.
Sementara itu kakanwil kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba dalam memberikan materinya terkait Kekayaan Intelektual menjelaskan Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang terbagi menjadi lima jenis, yaitu paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
"Ini harus didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan Hukum dari Negara. Papua khususnya Kota Jayapura memiliki potensi ekonomi yang harus mendapatkan HAKI. Kami sudah mengeluarkan 1.192 sertifikat untuk OAP tahun 2022, dan yang terbanyak adalah lagi," ujarnya.
Dalam prinsip ekonomi, HAKI dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang diapresiasikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
"Kalau kita sudah melakukan pendaftaran dengan baik maka akan memperoleh manfaat. Jadi, saya minta yang sudah punya produk agar segera mendaftar demi keamanan dan kenyamanan," ujarnya.
Hak atas ciptaan sama halnya dengan hak moral yang secara langsung merujuk pada subjek ciptaannya atau yang melekat pada penciptaan atau pemegang hak cipta tersebut.
"Kementerian hukum dan HAM siap melayani bagi siapapun yang ingin mendapatkan HAKI, asalkan mempunyai produk. Mari kita semua bekerja bersama membangun Papua," ujarnya
Ayorbaba berharap kreativitas dan inovasi harus terus didukung dan butuh sosialisasi dan terus dikawal agar bisa menikmati manfaatnya guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sinergitas dan kolaborasi yang baik. " Pungkas Kakanwil (Humas Kumham Papua)
