Jakarta, Selasa 12 Desember 2023
HUMAS PAPUA INFO - Mengusung Tema “Kinerja Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak dan Konsep Resolusi Tahun 2024 adalah Perkuat Sinergi Untuk Kinerja Kemenkumham Yang Berkualitas Dan Pasti Berakhlak”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024. Kegiatan ini digelar bertempat di Hotel Borobudur-Jakarta yang berlangsung dari 12-15 Desember 2023 serta dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua,Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si, Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman, Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,Zulyansyah serta Pimpinan Tinggi Pratama lainnya dari 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang diinginkan harus dilakukan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan pelaksanaannya. Konsistensi dan komitmen bersama senantiasa dibutuhkan dan diwujudkan melalui jalinan koordinasi yang terpadu, terarah, terus-menerus, dan harmoni dalam gerak dan langkah. Upaya lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mempertanggungjawabkan seluruh capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2023, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024. Kegiatan ini juga sebagai wujud evaluasi sekaligus expose capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dapat dimanfaatkan untuk menilai dan menyusun langkah strategis ke depan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin PASTI dan berAKHLAK.
Hasil yang ingin dicapai dari Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 ini meliputi : Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, Capaian Kinerja Tahun 2023, Resolusi Kerja Tahun 2024. Sesuai arahan Presiden R.I Joko Widodo, bahwa Reformasi Birokrasi (R/B) harus: Birokrasi yang Berdampak, Dirasakan Langsung oleh Masyarakat. Reformasi Birokrasi bukan Tumpukan Kertas, Birokrasi Harus Lincah dan Cepat, Tahun 2024 akan mengusung Tema Reformasi Birokrasi Tematik yang dijabarkan lebih rinci menjadi : RB Pengentasan Kemiskinan (tata kelola birokrasi besarnya anggaran harus berdampak pada menurunnya angka kemiskinan) RB Peningkatan Investasi (tata kelola birokrasi agar meningkatkan competitiveness index untuk meningkatkan investasi) RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (menciptakan birokrasi yang tangkas dan pelayanan publik berbasis digital mulai dari struktur, budaya dan kompetisi yang serba digital. RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden (dengan merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden sehingga mampu memitigasi risiko yang berdampak serius). Pelaksanaan Sistem Perencanaan dilakukan sesuai dengan UU SPPN No. 25 Tahun 2004, sedangkan untuk Penganggaran disesuaikan dengan UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi yaitu : 1 Mempercepat Pencapaian Tujuan yang ingin dicapai, 2. Penentuan Skala Prioritas Penyelesaian Masalah. Untuk itu ada 3(tiga) harapan dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu : Perjanjian Kinerja dapat Tercapai dengan Baik, Nilai SAKIP Kemenkumham diatas 80, Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham diatas 80, Untuk mewujudkannya dibutuhkan Resolusi di Tahun 2024 yaitu : “Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Pembagian Kelompok dari Pimti Pratama dengan mengikuti setiap materi yang telah disiapkan panitia Pusat. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua
