Senin, 04 Desember 2023
Jayapura _ Bertempat di Ball Room Hotel Horison Kotaraja Abepura Jayapura, Kanwil Kemenkumham Papua melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat koordinasi Layanan Hukum terkait pendirian Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual bersama pemerintah provinsi Papua beserta instansi terkait. Hadir membuka kegiatan rakor pelayanan hukum tahun 2023 di lingkungan kerja kanwil kemenkumham Papua Kakanwil (Anthonius M Ayorbaba)didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Zuliansyah). Adapun Stakeholder yang turut serta dalam kegiatan ini antara lain, BAPPEDA Provinsi Papua, BAPPEDA Kota Jayapura, BAPPEDA Kabupaten Jayapura, BAPPEDA Kabupaten Keerom, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Jayapura, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi kabupaten Keerom, Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Jayapura, Dinas Pariwisata Kabupaten Keerom, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Jayapura, Bank BI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Pelaku UKM serta Para Pendaftar Merek dan Indikasi Geografis di Provinsi Papua. Kegiatan di awali oleh laporan ketua panitia pelaksanaan kegiatan Kadiv Yankumham Zuliansyah yang melaporkan rincian jalannya kegiatan rapat kordinasi layanan hukum tahun 2023.
Membuka kegiatan ini, Kakanwil Anthonius M Ayorbaba menyampaikan singkat mengenai latar belakang munculnya entitas kekayaan intelektual dan perseroan perorangan . Dengan adanya kebijakan ini, akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada UMK untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah telah menyusun suatu regulasi yang memangkas berbagai peraturan yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah dan memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Regulasi ini memungkinkan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang yang memenuhi kriteria UMK dalam bentuk Perseroan Perorangan. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mendirikan Perseroan Perorangan, karena akses permohonan pendirian yang mudah, murah dan cepat, ungkapnya. Lebih jauh dijelaskan Anthonius, selain PT Perseorang Perorangan, KI Paten yang merupakan hak ekslusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Kanwil Kemenkumham Papua merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Provinsi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan serta pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanan Sistem Kekayaan Intelektual (KI) secara menyeluruh khususnya pada kegiatan ini promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual pada Kegiatan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro Keci yang diselenggarakan Disperindakop Papua. Menurut Anthonius, HKI perlu dikenalkan kepada Pelaku UMKM sejak dini dengan mengimplementasikan HKI secara total dan benar, sangatlah besar peluang untuk dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dengan kegiatan rakor layanan hukum ini diharapkan timbul kesadaran Pelaku UMKM tentang pentingnya PT Perseorang Perorangan dan HKI dalam menumbuhkan motivasi untuk berkreasi, berinvensi dan berinovasi untuk bangsa ini dari Tanah Papua. Saat ini riilnya pergerakan ekonomi di Papua sudah jalan dengan baik tapi produk yang dihasilkan oleh masyarakat ini hanya produk yang sifatnya konsumtif tidak bisa pengembangan ekspansi pasar tidak bisa menguasai lintas daerah karena apa Karena tidak bermerek karena tidak berbadan hukum untuk itu kami Kementerian Hukum dan HAM akan membantu bapak ibu sekalian untuk bisa mendapat layanan hukum. " ucapnya
Memang untuk memulai sesuatu tidak mudah harus memiliki satu strategi ke strategi yang lain untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan produk yang mereka lakukan ini bisa membawa mereka mencapai kesejahteraan. Untuk itu rapat koordinasi layanan hukum hari ini tentu kita berharap ada masukan dari bapak ibu peserta yang hadir kita sama-sama bisa bersinergi kita upaya bersama supaya implementasi di 2024 itu bisa kita fokus untuk memajukan pelayanan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. " Jelas Anthonius Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya melakukan sosialisasi maupun Kerjasama dengan stake holder terkait untuk terus mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan perseroan perorangan. Pendirian perseroan perorangan banyak memiliki kelebihan, diantaranya memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya yang lebih luas dan beragam, Pengelolaan lebih professional dan lebih mudah dalam mendapatkan akses ke perbankan atau lembaga keuangan dan dengan bentuk badan hukum perseroan. Selain itu melalui pendirian perseroan perorangan, diharapkan dapat membuka peluang serta mendorong para pelaku UMK untuk memasuki pasar ekspor. " pungkas Anthonius M Ayorbaba saat membuka secara resmi kegiatan Rakor Layanan Hukum Tahun 2023. Kegiatan di lanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari direktur perdata direktorat jenderal AHU Kemenkumham RI dan Narasumber dari Direktur merek dan indikasi geografis direktorat jenderal kekayaan intelektual kemenkumham RI dan di akhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang di pandu oleh moderator Kasubid AHU Muhammad Ilham. ( Humas Kumham Papua).
