Kamis, 16 November 2023
Merauke - PJ Gubernur provinsi papua selatan, Dr.Ir. Apolo Safanpo, ST., MT membuka secara resmi Rapat Tim Pembentukan Pengawasan Orang Asing ( TIMPORA ) yang di selenggarakan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua, bertempat di Aula Hotel Swissbell Hotel Provinsi Papua Selatan, Kamis (16/11/2023). Turut hadir Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba, Kepala Divisi Keimigrasian Ganda Samosir, pejabat Struktural Divisi Keimigrasian, Kakanim Kelas II TPI Biak, perwakilan Kakanim Kelas II TPI Mimika, Karudenim Jayapura, Kalapas Merauke, Perwakilan Kanim Jayapura, Kakanim Merauke, Perwakilan Kejaksaan Papua, Perwakilan Polda Papua,Perwakilan Polres Merauke, perwakilan Kodam VXII Cenderawasih Papua, Perwakilan Komando Resort Militer 174/ATW Merauke, Perwakilan Komandan Pangkalan Udara J.A Dimara Merauke, Perwakilan Pangkalan Utama Angkatan Laut XI Merauke, Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Perwakilan Bais Papua, Badan Nasional Narkotika Papua, , Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan, Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Papua, Perwakilan Dinas Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan kampung provinsi Papua Selatan, Perwakilan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Selatan, Perwakilan, Perwakilan Dinas kesehatan pelabuhan Merauke, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Papua Selatan.
Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan Apresiasinya kepada PJ Gubernur provinsi papua selatan, Dr.Ir. Apolo Safanpo, ST., MT yang telah hadir mengikuti kegiatan pembentukan rapat timpora di provinsi Papua selatan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat pasal 69 undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian " untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu perlu membangun dan meningkatkan kordinasi kerja sama dan sinergitas antar stake holder yang tergabung dalam wadah tim pengawasan orang asing (TIMPORA) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten hal ini yang secara rutin harus di lakukan sebagai langkah dalam menangani keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Papua Selatan. Anthonius berharab dengan kegiatan rapat Pembentukan timpora tingkat provinsi Papua Selatan ini dapat membentuk Tim yang dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi serta stake holder terkait dalam mengawasi kegiatan dan keberadaan orang asing sesuai perundang undang yang berlaku. " Jelas kakanwil
Sementara itu PJ Gubernur provinsi papua selatan, Dr.Ir. Apolo Safanpo, ST., MT dalam membuka kegiatan Rapat Pembentukan Timpora mengatakan kegiatan Rapat Pembentukan Timpora ini memiliki arti penting dan sangat strategis terhadap jumlah orang asing yang akan masuk ke indonesia, khususnya ke Kabupaten Meruake Yang merupakan Ibu Kota Provinsi Papua Selatan Sekarang dimana pembentukan Timpora ini sangat penting di lakukan dimana kita tau banyak sekali pekerja warga negara asing (WNA ) yang bekerja di Perusahan Perusahan yang ada di Meruake ini yang mencangkup wilayah Papua Selatan hal ini perlu harus ada pengawasan yang serius. "Dari posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang maka sangat berpotensi akan terjadinya peningkatan kejahatan. Seperti perdangan manusia, penyeludupan manusia, pemalsuan dokumen dan lalu lintas barang terlarang." ucapnya. Selain itu, Di sisi lain kita mesti bijak dan memahami kehadiran warga negara asing juga dapat membawa dampak positif serta sangat diperlukan terutama bagi investor asing sangat kita butuhkan di Provinsi Papua Selatan ini sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan, pengembangan ekonomi, kepentingan ahli tehknologi dan pengetahuan juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Saya sangat mengharapkan perhatian dan kerjasama yang baik dari segenap aparatur pemerintah Khususnya TIMPORA sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar lebih profesional mengolah data dan informasi tentang keabsahan dan melakukan pengawasan warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan diwilayah hukum Provinsi Papua Selatan ini ". tambah Apolo Safanpo *(Humas Kumham Papua)*
