Jayapura, Senin 15 Januari 2024
HUMAS PAPUA INFO - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua gelar kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Utama Kanwil Papua kota Jayapura. (Senin, 15/1/ 2024).
Kegiatan pra rekonsiliasi, dihadiri Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,Zulhamzah, Kepala Divisi Imigrasi, Ganda Samosir para Kepala UPT Pemasyarakatan & Keimigrasian di kota Kota Jayapura para operator GLP dan BMN pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua, serta pendamping dari Biro Keuangan, Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi.
Sebelumnya dalam Laporan Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala Bagian Umum, Dina Aplena menyampaikan kegiatan ini dilasanakan selama 3 hari sejak Senin,15 s/d Rabu,17 Januari 2024.
Dijelaskan Dina Aplena, Pelaksanaan Kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2023 Meliputi, Pengarahan Umum
Pengecekan Proses dan Progres Penyelesaian Saldo Akhir pada Semester II tahun 2023 pada Aplikasi SAKTI yang meliputi General Ledger dan Pelaporan (GLP), Aset BMN serta Persediaan
Penandatanganan Berita Acara Pra Rekonsiliasi.
Sementara itu dalam Sambutan Kakanwil, Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si mengatakan Pengelolaan Keuangan dan Penataan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari mekanisme fasilitatif terhadap penyampaian laporan
satuan kerja maupun Wilayah, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam membuat dan menyusun laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
"Kegiatan ini sangat diperlukan untuk
menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel, benar,
tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan," Tegas Ayorbaba (15/1)
Tegas Kakanwil Papua, Kegiatan Pra Rekonsiliasi dilingkungan Kanwil Papua ini merupakan persiapan dalam rangka menghadapi
Rekonsiliasi Tingkat Nasional atau Rekonsiliasi Pusat yang dilaksanakan
oleh kementerian Hukum dan HAM RI.
Hal ini menurut Mantan Kakanwil Pabar, berpengaruh bagi penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian, yang pada akhirnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Opini WTP ini merupakan capaian ke-15 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009 atas kerja keras Jajaran Kemenkumham RI," Ucapnya.
Ayorbaba berharap Kantor Wilayah Papua sebagai pendukung atas tercapainya opini tersebut harus memiliki laporan keuangan yang baik.
Hal lain yang juga menjadi penefadan Kakanwil, ingatkan juga terkait pengelola keuangan
pada setiap satuan kerja, agar memanfaatkan layanan Cash Management
System (CMS) atau Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap transaksi
keuangan, sehingga dapat meminimalisir penggunaan uang tunai. Untuk itu saya mengharapkan di tahun ini, untuk setiap pengelola
keuangan di satuan kerja dan kantor wilayah, agar bekerja lebih keras lagi,
sehingga tidak terdapat permasalahan signifikan yang berdampak pada
kewajaran penyajian laporan keuangan.
"Melalui kegiatan ini, semua permasalahan data laporan keuangan dan barang milik
negara dapat terselesaikan sehingga indikator keberhasilan dari Pra
Rekonsiliasi ini dapat tercapai yaitu tetap mempertahankan opini WTP," Ungkapnya. (15/1)
Dilaporkan Ayorbaba, Penggunaan anggaran, target penyerapan anggaran pada semester II Tahun 2023 adalah sebesar 98.54%. Ia berharap kepada seluruh Satuan Kerja agar dapat mencapai taget penyerapan pada Triwulan I T.A. 2024 yakni sebesar 25%.
"Saya mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja wajib merealisasikan belanja modal peralatan dan mesin di Triwulan I T.A. 2024," tegasnya.
Dikatakan lebih lanjut Tahun Anggaran 2024, hal- hal yang perlu diperhatikan
melakukan Pencatatan, Penatausahaan, Inventarisir Barang Rusak Berat serta segera melakukan Penghapusan pada Barang Rusak Berat.
Mengingat berdasarkan tarikan data per tanggal 02 Januari 2024, masih terdapat 6 (enam) Satuan Kerja yang masih dibawah
target sebesar 95% yakni Lembaga Pemasyarakaan Kelas IIB Wamena
sebesar 94.54%, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah sebesar
93.09%, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jayapura sebesar
92.92%, Rumah Detensi Imigrasi Jayapura sebesar 91.06%, Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Merauke sebesar 78.56%, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Tembagapura sebesar 76.82%. Permasalahan yang sering terjadi di Satuan
Kerja yang menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan tersebut yakni
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pencatatan PDN pada
akun LPSE Kemenkumham secara rutin/berkala sehingga kedepannya
diharapkan agar pada Tahun Anggaran 2024 para PPK melakukan pencatatan per bulan dan bagi PPK dalam hal ini menjabat sebagai pejabat struktural agar menunjuk pegawai menjadi Staff PPK sehingga dapat
membantu dalam pencatatan PDN pada akun LPSE. Perlu diingatkan kepada semua jajaran di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Papua, agar bekerja dengan integritas yang
tinggi dan berpedoman pada Resolusi Kementerian Hukum dan HAM RI
Tahun 2024 yaitu, PERKUAT SINERGI YANG SEMAKIN PASTI DAN BERAKHLAK UNTUK KINERJA KEMENKUMHAM YANG BERDAMPAK (Resolusi Tahun 2024) Sehingga target-target kinerja yang telah ditetapkan ditahun ini dapat kita raih bersama-sama. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua
