Senin, 13 November 2023
Jayapura _ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua laksanakan kegiatan rapat internalisasi terkait pembangunan zona integritas. Fokus kegiatan internalisasi ini adalah pembahasan mengenai data dukung B12 yang harus dipenuhi baik Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Triwulan IV. Senin (13/11/2023). Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Aula Utama Kanwil Kemenkumham Papua dimana kegiatan dibuka sekaligus dipandu langsung oleh Kepala Divisi Administrasi (Hendrik Pagiling) dan dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba, Kepala Divisi Keimigrasian Ganda Samosir, ketua dan perwakilan masing-masing anggota pokja serta staf Subbagian HRBTI. Reformasi Birokrasi mendapat perhatian khusus oleh Sekretariat Jenderal dimana sebelumnya telah dilakukan evaluasi data dukung untuk memaksimalkan capaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) baik untuk unit eselon I, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis. Kanwil Kemenkumham Papua secara keseluruhan baik kantor wilayah dan bebrapa satuan kerja telah mencapai 100% pada triwulan I sampai III sehingga target untuk triwulan IV atau B12 harus 100%.
“Kanwil Kemenkumham Papua telah mencapai 100% baik kanwil dan beberapa satuan kerja untuk pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) di B03-B09 sehingga sangat diharapkan agar seluruh bagian baik tim pokja atau divisi memenuhi data dukung B12 sesuai dengan target yang ditetapkan agar ketercapaian B12 mencapai 100%” tegas Anthonius. Masing-masing tim pokja juga memaparkan progres dan kendala sebagai laporan dalam kegiatan internalisasi ini. Dalam pemenuhan data dukung, ditegaskan kembali harus sudah lengkap di akhir Bulan November untuk selanjutnya akan diverifikasi dan evaluasi oleh unit eselon I. Kabag Program dan Humas Viktor Lucky Maturbongs dan Kepala Subbagian HRBTI Mulia Wari Sonny juga menambahkan bahwasanya jika ditemukan kendala atau hal-hal lain yang dapat menghambat pemenuhan data dukung agar dapat mengkomunikasikan secara langsung kepada tim Sekretariat kanwil. (Humas Kumham Papua).
