Jayapura, Rabu 17 Januari 2024
HUMAS PAPUA INFO - Ditandai dengan Tabuh Tifa oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba,S.H.,M.Si Kegiatan REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN & PEMUTAKHIRAN DATA BMN Semester II Tahun 2023 secara resmi ditutup.
Kakanwil saat menutup kegiatan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman, Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulyansah, juga disaksikan oleh Pejabat Administrator, Pengawas, JFT dan JFU serta Operator.
Acara penutupan, yang dihelat di Aula Utama Kanwil Kemenkumham Papua, menjadi saksi selesainya rangkaian tahapan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tersebut.
Sebelumnya dalam Laporan Ketua Panitia Penyelenggara, Dina Aplena selaku Kepala Bagian Umum, menyampaikan Kegiatan Rekonsiliasi Merupakan Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistim yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Lanjut Dina Aplena, Pelaksanaan Rekonsiliasiw Laporan Keuangan merupakan salah satu2 bagian dari mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara yang di mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai dengan Pelaporan Anggaran, untuk itu bagi Operator yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pra Rekon, agar mampu memahami dan bekerja sesuai dengan aturan serta mekanisme keuangan yang telah diatur.
Sementara itu, Dalam Sambutan Penutupnya Anthonius M. Ayorbaba kembali menegaskan tujuan digelar Pra Rekonsiliasi upaya meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Negara dan kepatuhan akan peraturan dalam pegelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip Good Governance.
Menurut Ayorbaba, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
" Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 untuk dapat mempertahankan predikat WTP ," Ungkap Ayorbaba (17/1)
Lantas Ia juga mengharapkan Satuan Kerja (Satker) yang sampai hari ini masih terdapat kendala terkait perbedaan data laporan keuangan maupun barang milik negara, segera berkoordinasi dengan Koordinator Satuan Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua,w sehingga data yang dipersiapkan untuk Rekonsiliasi Nasionalw tersinkronisasi dengan baik dan benar.
2
Ayorbaba pun tegas memerintah Jajaran, dari hasil kegiatan Pra Rekonsiliasi ini, hasil Rekapan Inventarisasi permasalahan yang dilakukan oleh Koordinator Satuan Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan antara lain : (Satu) Satuan Kerja Imigrasi belum menindaklanjuti edaran Sekretaris Jenderal tentang Revisi Akun Covid-19 ke Akun Belanja Lain; (Dua) Satuan Kerja Imigrasi belum melakukan penyusunan Jurnal Manual Pengakuan Pendapatan Diterima Di muka atas permohonan paspor bulan Desember 2023 yang dicetak pada bulan Januari 2024 karena masih menunggu data dari bagian SIMKIM sehingga belum dapat tutup periode pada Aplikasi SAKTI (Tiga),Terdapat selisih kuantitas tanah pada Satuan Kerja Rudenim yang belum bisa ditindaklanjuti karena menunggu pengukuran ulang dari Pertanahan;
(Empat) Satuan Kerja Lapas Wamena dan Lapas Nabire yang nilai asetnya masih tercatat dalam aplikasi senilai Rp.1,- (Satu Rupiah) agar dapat berkoordinasi dengan KPPN di Wilayah Satuan Kerja masing-masing atau KPKNL Jayapura terkait dengan pencatatan nilai yang seharusnya atas aset tersebut; (Lima) Terdapat Satuan Kerja Pemasyarakatan yang belum melakukan perbaikan kodefikasi aset yang tidak sesuai dengan kodefikasi aset seharusnya diantaranya adalah Satuan Kerja Lapas Abepura, Lapas Timika, Lapas Biak, Lapas Tanah Merah, Lapas Narkotika dan Lapas Nabire;
(Enam) Satuan Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memenuhi dokumen pendukung pada ANDALAKU dan Link GoogleDrive BMN karena masih akan dilakukan pemeriksaan oleh Unit Eselon I hari ini.
Mantan Kakanwil Pabar tersebut juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Operator Pengelolaan Keuangan dan BMN di Satuan Kerja Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, atas segala usaha, kerja keras serta dedikasi yang telah saudara-saudara. (**)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua
