Sentani, 29 Januari 2024
HUMAS PAPUA INFO - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua gelar Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dalam upaya menciptakan n
Netralitas Aparatur Pemerintah dukung Pemilihan Umum (Pemilu) tersisa 16 hari lagi, 14/2/2024.
Kegiatan Luhkumtak yang dilaksanakan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Papua menyasar ASN di Kabupaten Jayapura, bertempat di Aula Kantor Bupati Gunung Merah, Sentani, pada Senin 29/1/2024.
Tema yang diusung serentak penyuluhan serentak “Menciptakan Netralitas bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu 2024”.
Hadir sebagai Narasumber, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zuliansyah S.H.,M.Si, dengan Sasaran Aparatur pemerintah, terdiri dari Kepala Distrik, Lurah/Kepala Desa/Kepala Kampung, dan perangkat desa se-Kabupaten Jayapura berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang.
Pelaksanaan Kegiatan Luhkumtak oleh Jajaran Divisi Yankumham dilaksanakan pada dua titik yakni Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,didampingi Kepala Bidang Hukum, Ruben K Samay, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Etoo Prawar, S.H bersama seluruh pegawai pada sub bidang Luhkum,Bankum, dan JDIH, melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum serentak hari kedua di Kabupaten Jayapura di Sentani.
Mengawali kegiatan, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Elphira Situmorang, S.Sos.,M.Kp menyampaikan sambutannya lantas berpesan kepada semua Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan Lurah atau pun perangkat desa yang berkesempatan hadir tetap mwnjaga netralitas Aparatur Pemerintah maupun ASN dalam momentum politik ini. Harapnya pesan ini disebarluaskan di wilayah masing-masing, baik melalui banner, baliho, dan lain sebagainya.
Elphira juga berterima kasih dan Apresiasi kepada Zuliansyah dan Tim Kanwil Kemenkumham Papua berkesempatan hadir secara langsung dalam memberikan edukasi kepada segenap jajaran aparatur pemerintah khususnya Kepala Desa/Kampung/Lurah, Ka-Distrik, dan perangkat desa se-Kabupaten Jayapura. (29/1)
Zuliansyah dalam Materinya menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata peran serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mewujudkan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 sebagai sarana integrasi bangsa.
“Sikap jujur dan netralitas aparatur negara yang terlibat di dalam proses pemilu/pilkada, dapat dimaknai, memiliki integritas moral di dalam melaksanakan setiap proses dan tahapan pemilu/pilkada, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan adil bagi aparatur negara, dapat dimaknai bersikap fair dan equal treatment terhadap semua kontestan atau peserta pemilu/pilkada, tanpa terkecuali” Ujar Kadiv Yankumham (29/1)
Juga dijelaskan Zuliansyah peran Bawaslu sebagai pintu masuk utama dalam menangani netralitas ASN ketika pemilu berlangsung. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu wajib memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan pihak mana pun.
“Meskipun dalam kondisi situasi politik yang semakin memanas jelang pemilu, ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilihan” pesannya. (29/1)
Selanjutnya, selaku moderator Kepala Bidang Hukum, Ruben K Samay memberikan penegasan penutup menjelaskan bahwa Netralitas ASN memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial. Jika ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional. Di dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dijelaskan bahwa Pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Netralitas yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.
Usai pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta kepada Narasumber.
Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini dilaksanakan secara serentak di 33 Kantor Wilayah dan 66 titik pelaksanaan di Seluruh Indonesia, termasuk Papua.
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat serta membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup pemerintah sehingga Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua
