Nabire, 06 Februari 2024

INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Anthonius M Ayorbaba terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual terlebih khusus perlindungan hak cipta bagi seniman penyanyi dan pencipta lagu. Kali ini, Kanwil Kemenkumham Papua berkesempatan berbagi informasi tentang layanan kekayaan intelektual melalui siaran RRI Pro 1 Nabire di dampingi oleh Wilem Mesido salah satu seniman ternama di Kabupaten Nabire.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba menjadi narasumber dalam siaran RRI Pro 1 Nabire bertema ' Perlindungan hak cipta bagi seniman khususnya Penyanyi dan pencipta lagu di tanah papua', Selasa (06/2/2024). Anthonius menjelaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan mendorong masyarakat Papua mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

Kakanwil menyampaikan Kekayaan Intelektual adalah kreasi dari olah pikir manusia seperti Invensi/temuan teknologi, karya seni dam Artistik, seperti halnya dengan simbol, nama, gambar, desain, yang dipakai dalam bisnis / perdagangan / komersial. Ada 2 hal yang mendasar yaitu Hak Moral dan Ekonomi.

“ Akan kita bicarakan malam ini adalah Hak Ekonomi, kalau Hak Moral pastinya melekat siapa penciptanya sampai dunia kiamat, Hak Ekonomi ini apakah mensejahterakan pencipta,”Ungkap Anthonius

Lebih lanjut Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba menyampaikan berbagai kendala yang kerap dihadapi oleh para seniman baik pencipa lagu dan kesenian lainnya yang terindentifikasi di lapangan sehingga mereka belum bisa mendaftar ciptaannya.

“ Sistem yang ada sangat sulit, ditambah juga dengan tidak memiliki biaya yang cukup untuk mendaftar hasil karyanya, ini yang harus kita pikirkan untuk menerobos permasalah ini untuk sebuah solusi,” Ungkap Anthonius.

Anthonius beraharab, Pemerintah Provinsi maupun Daerah harus menjadi leading sector untuk membantu Masyarakat mendaftarkan Karya ciptanya, karena jika ini berhasil akan membakitkan daya saing peninkatan perekonomian di daerah provinsi Papua tengah terlebih khusus di Kabupaten Nabire. " Ujarnya

Pada kesempatan tersebut, Kakanwik Anthonius M Ayorbaba menjawab salah satu pertanyaan dari pendengar mengenai cover lagu di platform online. Anthonius pun menjelaskan bahwa cover lagu diperbolehkan sepanjang tidak menerima keuntungan, dan akan lebih baik jika mendapatkan izin dari pencipta lagu dan penyanyi aslinya.

"Kalau cover lagu di YouTube itu sepanjang tidak mengambil manfaat ekonomi, diperbolehkan. Namun sebaiknya memang perlu izin dari pencipta lagu dan penyanyinya," tegasnya.

Anthonius, mendorong masyarakat di Papua tengah, termasuk para pegiat UMKM, untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Proses pendaftarannya mudah, dan Kanwil Kemenkumham Papua selalu siap melayani konsultasi masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual.

Di akhir bincang-bincang tersebut, Kakanwil Kemenkumham Papua, mengatakan. Sudah saatnya kita Bekerja di Papua Jangan Meninggalkan Air Mata, tapi Meninggalkan Mata Air Kehidupan Bagi Masyarakat Papua. Jangan Ragu Karena kami hadir untuk masyarakat Papua, Kamenkumham memiliki Tata Nilai kami PASTI yaitu (Profesional,Akuntabel,Sinergi,Transparan,Inovatif) serta Kanwil Kemenkumham Papua PASTI TIFA (Transformasi,Improvmen,Fisibilitas,Aktualisasi

Sementara itu Wilem Mesido salah satu seniman pencipta dan penyanyi lagu asal kabupaten Nabire yang telah mendapat lima sertifikat dari hak cipta lagunya menyampaikan harapanya kepada para seniman yang ada di Papua, Papua tengah terlebih khusus di kabupaten Nabire untuk terus berkarya dengan talenta talenta yang Tuhan berikan.

" Jangan bosan untuk terus berkarya dengan apa yang telah Tuhan berikan mari kita sebagai anak Papua harus bisa tunjukan talenta talenta itu sebagai bukti bahwa kita anak anak Papua juga bisa berkarya di atas tanah kita Papua ini. " Tutur Wilem Mesido ( Humas Kemenkumham Papua)

Nabire, 06 Februari 2024

INFO HUMAS PAPUA - Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba beraudiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah dalam hal ini di wakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus
Ukkas, S.Sos., M,KP di Kantor Gubernur Papua Tenggah, Selasa (2/2). Kakanwil Anthonius M Ayorbaba bersama Tim berdiskusi perihal pembentukan gugus tugas daerah bisnis dan hak asasi manusia (HAM).

Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba diterima langsung Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus
Ukkas, S.Sos., M,KP di ruang kerjanya. Turut mendampingi Kabid HAM Fatrixs C Manufandu, Kasubid Pengkajian Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Korinus J H Umbora serta JFT Perancang Merdeka Putra.

"Kami berharap dibentuknya gugus tugas daerah bisnis dan HAM memudahkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap aksi bisnis dan HAM, sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis, efektif, dan efisien," ujar Anthonius

Anthonius mengatakan, pembentukan gugus tugas tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Dalam pasal 7 perpres tersebut, seluruh provinsi harus membentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang diketuai oleh gubernur dan ditetapkan dengan keputusan gubernur sedangkan sekretariat berada di kantor wilayah Kemenkumham. Gubernur akan memimpin Gugus Tugas Daerah ini, bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta SKPD yang ditunjuk oleh gubernur.

Dengan adanya gugus tugas tersebut, lanjut Anthonius, akan memberikan panduan bagi pelaku usaha, sekaligus juga melakukan pengawasan serta kontrol agar implementasi HAM dapat diwujudkan dalam kegiatan bisnis pelaku usaha di Provinsi Papua Tengah.

Kabid HAM Fatrixs C Manufandu menambahkan, Kemenkumham Papua berkomitmen melalui program unggulan kakanwil dalam mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM.
"Kita harus membangun kesadaran bersama dalam membentuk bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip HAM. Usaha yang mengabaikan HAM dampaknya akan buruk, baik bagi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan di Papua tengah," terang Fatrixs.

Mewakili PJ Gubernur Papua Tengah Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus
Ukkas, S.Sos., M,KP, mendukung pembentukan gugus tugas bisnis dan HAM di Provinsi Papua Tengah. Ini merupakan program pemerintah secara nasional dalam strategi bisnis dan HAM. Nantinya, lanjut Ukkas, secara teknis akan berkordinasi dengan PJ Gubernur Papua Tengah dan Sekda serta akan menugaskan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah serta beberapa Dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Papua.
"Pemda, pelaku usaha, dan stakeholder harus bersinergi dalam memajukan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan HAM di Papua Tengah," kata Ukkas.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai ⁠Aksi HAM Tahun 2024, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Provinsi Papua Tengah, serta Pelaksanan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di lingkungam Provinsi/Kabupaten/Kota se- Papua Tengah serta rencana kerja sama pembentukan unit kerja imigrasi ( UKK) di Papua Tengah terlebih khusus di kabupaten Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah. (Humas Kemenkumham Papua)

NABIRE, 06 FEBRUARI 2024

INFO HUMAS PAPUA - Wem Mesido sangat berterimakasih lantaran telah menerima 5 sertifikat sebagai pencipta lagu daerah tambang kenangan asal Papua. “Ini sebuah langkah maju di tanah Papua, khususnya untuk bidang kesenian,” kata Wem Mesido saat menerimah sertifikat di Room Cafe Sarih Kuring Nabire, Selasa (06/02/2024).

Dikatakan, hal tersebut merupakan suatu mimpi yang baru terwujud bagi para musisi di Bumi Cenderawasih dibawah Kepemimpinan Putra Papua, Anthonius M.Ayorbaba yang terus lakukan sosialisasi akan pentingnya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Tanah Papua.

“Gebrakan-gebrakan dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua sebagai wujud nyata kepada kita para seniman pencipta lagu di Papua,” katanya. Menurut Wem Mesido yang juga merupakan salah satu seniman musisi hebat di papua, hal tersebut menjadi langkah hebat bagi Pencipta lagu di Tanah Papua terlebih khusus Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.

Sementara itu kakanwil Anthonius M Ayorbaba menyampaikan "Pada hari ini, kami menyerahkan sertifikat pencatatan Hak Cipta sebanyak 5 sertifikat kepada bapak Wem Mesido, Kanwil Kemenkumham Papua akan terus meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Papua, Papua Tengah, Maupun Papua Selatan dan Papua Pegunungan yang ingin mendaftarkan Hak Ciptanya agar mendapatkan manfaat ekonomis dan perlindungan hukum pagi para seniman di Bumi Cenderawasih yang kita Cintai ini."Ujar Anthonius M Ayorbaba.

Lebih lanjut Wakil Bupati Nabire Ismail Djamaluddin, Saat menyerahkan sertifikat hak cipta kepada Wem Mesido menyampaikan apresiasinya kepada kakanwil Kemenkumham Papua Bapak Anthonius M Ayorbaba yang telah membantu seniman di tanah Papua terlebih khusus di kabupaten Nabire kiranya dengan penyerahan sertifikat hak cipta ini bapak Wen Mesido sudah mendapatkan perlindungan Hukum dari Negara atas karya karyanya ini salah satu bentuk penghargaan dari negara melalui provinsi papua maupun kabupaten Nabire.

Kiranya apa yang telah dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Bapak Anthonius M Ayorbaba memberikan sebuah presepsi bagi masyarakat bahwa pemerintah ada untuk melayani, wujud nyata Negara hadir di Papua Tengah terlebih khusus kabupaten Nabire. " Ujar Ismail ( Humas Kemenkumham Papua)

Nabire, 06 Februari 2024

INFO HUMAS PAPUA - Wakil Bupati Kabupten Nabire Ismail Djamaluddin membuka dengan resmi Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupatan di wilayah Nabire dan sekitarnya tahun 2024, bertempat di Room Cafe Sarih Kuring Kabupaten Nabire Papua Tengah, Selasa (06/02/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sinergi antara anggota Timpora dari berbagai instansi terkait di wilayah Kabupaten Nabire dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di daerah tersebut.

Rapat koordinasi diawali dengan laporan dari Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Biak, Edy Firyan dan di lanjutkan dengan sambutan Kakanwil Anthonius M Ayorbaba.

Dalam sambutannya kakanwil Anthonius M Ayorbaba menginginkan terjalinnya koordinasi yang harmonis antar Instansi terkait dalam penindakan maupun pengawasan Orang Asing di Kabupaten Nabire.

Mengingat Permasalahan aktual dan faktual yang mengemuka pada daerah di Papua terlebih khusus di Papua tengah tepatnya di kabupaten Nabire yang banyak terjadi adalah illegal entry, kejahatan perdagangan/ penyelundupan narkotika dan kejahatan transnasional lainnya. Sehingga memerlukan perhatian, pengawasan, dan penanganan secara serius oleh anggota Tim Pora, melalui rapat ini kakanwil berharab ada pengawasan khusus terkait hal tersebut di kabupaten Nabire ini mengingat kabupaten Nabire sebagai ibu kota Papua tengah . " harabnya

Di kabupaten Nabire Papua Tengah saat ini terdapat sebelas perusahaan yang mengunakan tenaga kerja WNA dengan jumlah 83 Tenaga WNA terdiri dari WNA China, Malaysia dan Srilangka yang kebanyakan bekerja di bidang pertambangan.

Kami meyakini bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia selain berdampak positif juga memiliki potensi kerawanan yang dapat di tintau dari berbagai aspek meliputi ideologi, politik L, ekonomi, sosia budaya, pertahanan dan keamanan apa lagi dalam pemilu tahun 2024 dimana isunya yang perlu menjadi perhatian kita bersama antara lain netralitas ASN (Anggota Timpora) orang asing pemegang tingal yang terdapat di DPT ( daftar pemilih tetap) pemilihan umum.

Anthonius menjelaskan bahwa sinergitas dan kalaborasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap orang asing. Ia menyampaikan bahwa Timpora harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, kepolisian, dan lainnya, guna memastikan data yang diperoleh akurat dan terkini. Selain itu, Anthonius juga mengigatkan bahwa pihak Kantor Imigrasi Biak akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang ada, guna meningkatkan keakuratan dan efektivitasnya." Ucap Anthonius

Lebih lanjut sambutan Wakil Bupati Nabire Ismail Djamaluddin,
yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Timpora tingkat Kabupaten, Djamaluddin
berharap dengan rakor ini dapat memberikan manfaat sekaligus dalam rangka pertukaran informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang asing sehingga akan mudah untuk dipantau, dan juga tidak menimbulkan dampak negatif dalam hidup bermasyarakat khususnya di Kabupaten Nabire.

Ismail Djamaluddin,
berharap rapat ini  dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama antara semua pihak yang terlibat dalam tim pengawasan orang asing kabupaten Nabire,
Semoga kita dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan lancar dan produktif." Pungkasnya

Kegiatan di akhiri dengan penyerahan cenderamata dari Kakanim biak Edy Firyan kepada Wakil Bupati Kabupaten Nabire Ismail Djamaluddin (Humas Kemenkukham Papua)