Jayapura, 31 Januari 2023

INFO HUMAS PAPUA - Hari ini, Jumat (31/01), sebanyak 6 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang ada di Provinsi Papua menandatangani Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024.

Kepala Kantor Wilayah Anthonius M Ayorbaba, di dampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulaiansya serta Kepala Bidang Hukum Ruben K Samai menyaksikan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Direktur OBH tersebut yang berlangsung di Ruang Rapat Pengayoman Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Anthonius M Ayorbaba menyampaikan setelah ditandatanganinya kontrak ini diharapkan setiap OBH mematuhi isi kontrak dan mempergunakannya tepat sasaran yaitu orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan bantuan hukum. Anthonius juga mengingatkan, seperti tahun sebelumnya, Pemerintah, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali memberlakukan reward dan punishment untuk OBH yang progres kinerja baik dan juga yang kurang baik di tahun 2024 ini.

"Kepada saudara saudari Direktur yang hadir disini, saya harapkan OBH yang saudara pimpin dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran dan pengawasan akan terus dilakukan sehingga bagi OBH yang bagus ada reward dan yang nakal ada sanksinya," ujar Anthonius.

“Saya harapkan agar para OBH lebih memperhatikan dan menerapkan layanan yang diberikan sesuai standar Layanan Bantuan Hukum sehingga setiap indikator akan terpenuhi dan semua akan berjalan dengan baik”, pungkasnya.

Apresiasi setinggi-tingginya juga saya haturkan kepada seluruh pemangku kepentingan masing-masing Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang telah menjadi mitra kerja dan sebagai perpanjangtangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Ucap Anthonius

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak Addendum perwakilin OBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi di wilayah Provinsi Papua. penandatanganan Kontrak Addendum ini dilaksanakan berdasarkan penyerapan anggaran dari masing-masing OBH.

6 (enam) Organisasi Bantuan Hukum yang hadir secara langsung diruang rapat Kanwil Papua yang tersebar diwilayah Kota dan Kabupaten di Papua diantarannya Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace, Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua Merauke, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Muda Nusantara, Lembaga Bantuan Hukum Papua-YLBHI.

serta hadir juga Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Aguestho Prawar, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Dwi Agus Prasetiyo serta
JFT /JFU Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kanwil Papua. (Humas Kemenkumham Papua)

Jayapura 31/01/2024 - Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M. Ayorbaba didampingi Pimti Pratama secara resmi menutup Kegiatan Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan Tahun 2024 tentang Implementasi aundang-Undang Pemasyarakatan, KUHP, Intelijen Negara dan Narkotika yang dilaksanakan di Ballroom Parkside Star Hotel Jayapura Waena.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman, Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling, Pejabat struktural Pada Divisi Pemasyarakatan, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se- Papua, Serta Narasumber dari Dirjen Pemasyarakatan, Drs. Nugroho, Bc.IP., M.Si, Badan Intelijen Daerah Papua, Kolonel Gatot Rahmad Haryono, S.Pd., M.Si, dan Universitas Cenderawasih, Dr . Farida Kaplele, SH.,MH.

Dalam amanatnya kakanwil menyampaikan pesan bahwa di Tahun 2024 yang juga merupakan Tahun politik seluruh ASN harus netral. Dengan Tata Nilai PASTI TIFA kakanwil menegaskan Kinerja 2024 melalui inovasi, disiplin, berkinerja dan olahraga.

"Kegiatan sosialisasi teknis pemasyarakatan merupakan wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan dalam mempersiapkan pemasyarakatan dalam menghadapi berbagai dinamika dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan," jelasnya Ujar Kakanwil.

Resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 disebutkan: “Perkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk kinerja Kemenkumham yang berdampak”. untuk itu hari ini melalui Sosialisasi Perundang-undangan kita mencoba untuk bersinergi dan berkolaborasi antar Lembaga Negara berupa paparan dan penjelasan beberapa Undang-undang yang sangat erat dengan pelaksanaan Tusi Pemasyarakatan, tentu dengan penyaji yang berkompoten dan menguasai bidangnya. " Ucapnya

Selanjutnya Kakanwil menyampaikan bahwa jadilah pemimpin yang bisa membuat perubahan dan inovasi. Sehingga bisa meninggalkan legacy yang baik bagi organisasi.

Diakhir amanatnya kakanwil mengajak seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis agar dapat menindaklanjuti Hasil Sosialisasi hari ini, agar semua ilmu baru dan pengetahuan dapat bermanfaat bagi jajaran UPT baik Pejabat maupun seluruh Staff, kakanwil juga berpesan agar tetap menjaga Tata Nilai PASTI TIFA dan juga 4 Target yaitu Inovasi, disiplin, berkinerja, dan berolahraga.

Laporan Tim Humas Kanwil Kemenkumham Papua

Jayapura, 31 Januari 2024

INFO HUMAS PAPUA - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Papua Endang L Hardiman secara resmi membuka Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Rabu (31/01/2024), di Hotel Parkside Star Waena Kota Jayapura.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulaiansya, Pejabat struktural Pada Divisi Pemasyarakatan serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se- Papua.

Kadiv Pas dalam sambutannya mengatakan pentingnya kegiatan tersebut sebagai salah satu wadah bagi pemasyarakatan dalam menghadapi segala dinamika dalam bekerja.

"Kegiatan sosialisasi teknis pemasyarakatan merupakan wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan dalam mempersiapkan pemasyarakatan dalam menghadapi berbagai dinamika dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan," jelasnya.

Lebih lanjut Endang menjelaskan saat ini dirasakan pentingnya bekerja dengan didasari payung hukum yang jelas. begitu pula di bidang Pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsi yang diemban. Apalagi pelayanan yang diberikan banyak berperan di ranah public. Jangan sampai pelayanan yang diberikan mendapat ketidakpuasan, protes, dan bahkan penolakan oleh masyarakat.

Disadari pemasyarakatan tidak akan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain khususnya Lembaga Pemerintah lainnya, Disinilah perlunya sinergi antar lembaga.

Resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 disebutkan: “Perkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk kinerja Kemenkumham yang berdampak”. untuk itu hari ini melalui Sosialisasi Perundang-undangan kita mencoba untuk bersinergi dan berkolaborasi antar Lembaga Negara berupa paparan dan penjelasan beberapa Undang-undang yang sangat erat dengan pelaksanaan Tusi Pemasyarakatan, tentu dengan penyaji yang berkompoten dan menguasai bidangnya. " Ucapnya

Undang-undang Pemasyarakatan relative baru dan dilakukan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya, beberapa hal baru yang diaturnya sehingga sebagai petugas pemasyarakatan perlu memahami lebih lanjut dan merespon dengan cepat perkembangan penyelenggaraan pemasyarakatan terkini.

Begitu pula Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juga masih terkini, merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan Hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia.

Sementara Undang-undang Intelijen Negara, yang jarang kita mendapatkan materinya dengan baik, padahal pemasyarakatan sangat membutuhkan karena bidang pemasyarakatan juga bergerak di bidang keamanan. Pemasyarakatan mempunyai potensi terjadinya gangguan kamtib, yang tidak hanya mempengaruhi kondusifitas lapas tetapi juga dapat berpengaruh dengan stabilitas daerah dan bahkan Nasional.

Undang-undang berikutnya tentang Narkotika, menjadi permasalahan terbesar pemasyarakatan saat ini yakni over crowded. Dimana penghuni Lapas dengan kasus narkotika merupakan terbesar. Isu negative Lapas adalah pengendalian narkoba dari dalam lapas, pemakaian narkoba dikalangan warga binaan dan banyaknya penggulangan tindak pidana narkotika masih menjadi PR terbesar. Sehingga melalui kegiatan ini dapat kita menimba pengetahuan dari BNN Provinsi Papua terkait payung hukum yang mengatur narkotika ini serta penanganannya. " Kata Endang

Untuk itu tujuan dari Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan ini adalah untuk membahas dan menindaklanjuti secara bersama berbagai permasalahan yang ada didaerah terkait penegakan hukum dan aturan yang mendasarinya serta telah diinventarisasi, baik secara teknis maupun non teknis di lingkup kerja masing-masing instansi, namun tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tema yang diambil pada kegiatan tersebut adalah “Membangun Petugas Pemasyarakatan yang Unggul untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak” merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemasyarakatan berdasarkan prinsip dasar Pemasyarakatan. Meliputi Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien, Keamanan dan Ketertiban,. “Hal tersebut termasuk Rencana Aksi yang harus dikejar untuk meningkatkan mutu dan kualitas,” ucap Endang menyemangati seluruh peserta yang hadir

Akhiri sambutannya mewakili Kakanwil Kemenkumham Papua, Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang L Hardiman berpesan kepada peserta Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan kiranya dapat mengikuti seluruh materi pembelajaran degan baik sehingga nantinya Bapak atau Ibu Pejabat Pemasyarakatan yang akan menjadi Pioner dalam melakukan Perubahan-Perubahan dan Inovasi dilingkungan kerja Bapak Ibu sekalian di lingkungan kerja kanwil kemenkumham Papua. " Pungkas Endang (HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA)

Jayapura, 31 Januari 2024

INFO HUMAS PAPUA - Bertempat di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Tepat pada pukul 08.10 WIB dilaksanakan Apel Pagi. Sedikit berbeda tidak seperti biasanya dikarenakan pada kesempatan Apel ini di lanjutkan dengan perpisahan Purna Tugas salah satu Pegawai Kanwil Kemenkumham Papua yaitu Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) ( Sry Isyati, SH) dari Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM. Rabu (31/01/2024).

Apel Pagi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Papua ( Zulaiansya, SH.,M.Si) diikuti Para Kepala Divisi, Pejabat Struktural Eselon III, IV, JFU dan JFT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Papua.

Dalam amanatnya Kadivyankumham mengajak selaluruh pegawai untuk memberi apresiasi dan penghargaan kepada Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual Sry Isyati, mewakili kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Papua Kadivyankumham Zulaiansya mengucapkan terima kasih dan Apresiasi setingi-tingginya atas pengabdian selama hampir 32 tahun masa kerja di Kanwil Kemenkumham Papua dimana akan resmi memasuki Purna Tugas pada Tanggal 01 Februari 2024.

“Selama saya melaksanakan tugas menjadi Kadiv Yankumham di Papua saya melihat kinerja yang bagus dari Ibu Sry Isyati, menjadi seorang ASN sampai menjelang masa Purna Tugas merupakan suatu kebanggaan, terus berkarya dan selamat berkumpul dengan Keluarga” tutur Zulaiansya

Pesan Zulaiansya kepada Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual Sry Isyati setalah kembali kepada masyarakat kiranya apa yang telah di dapat selama bekerja di organisasi Kemenkumham terlebih khusus kanwil kemenkumham Papua ini dapat di implementasi kepada masyarakat jika sudah pensiun dan menjadi masyarakat. " Ujar Kadivyankumham

Lebih lanjut Zulaiansya meghimbau kepada seluruh pegawai agar dapat berpartisipasi dalam Sostek Pemasyarakatan yang akan di laksanakan pada hari ini." Ajaknya

Kegiatan apel pagi ditutup dengan sesi perpisahan dan bersalaman seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Papua dengan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Momen apel pagi ini juga menjadi salam perpisahan dan ucapan terima kasih yang tidak dapat dilewatkan oleh Ibu Sry Isyati yang telah bertugas di Kantor Wilayah Kemenkumham Papua di Bumi Cenderawasih. (HUMAS KEMENKUMHAM PAPUA)