Jayapura, Selasa 27 September 2023

INFO HUMAS PAPUA _ Sebagai salah satu bentuk pembinaan kedisiplinan kepada pegawaianya, Kanwil Kemenkumham Papua hari ini Rabu (27/09) menyelenggarakan apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Wilayah. Bertindak sebagai Pembina apel pagi kali ini adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammad Mufid. Mengawali sambutannya, Kadivyankumham mengajak seluruh peserta apel pagi untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan sehingga bisa menghadiri apel pagi. “Terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir mengikuti apel pagi” tutur Mufid. Dirinya menyampaikan bahwa hari ini ada agenda kegiatan Pelatihan Paralegal. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai yang tidak ada halangan agar dapat saling mendukung dalam kegiatan tersebut. " lanjut Mufid. Memasuki akhir september, Mufid berharap kepada pihak terkait untuk menyiapkan segala kelengkapan data dukung terkait pemenuhan target kinerja B09. “Sehingga pada triwulan selanjutnya yaitu triwulan empat, kita agak ringan dalam pengumpulan data dukung” ucapnya. Untuk itu mari kita bekerja dengan harus cek ricek dan kroscek seperti halnya yang telah di sampaikan oleh pimpinan kita bapak kakanwil dalam bekerja sehingga apapun yang kita kerjakan dapat terlaksana dengan baik. "Karena seorang yang berintegritas pasti profesional dan berinovasi dalam bekerja dalam mengembangkan kemampuannya untuk kementerian Hukum dan HAM RI dari kanwil Papua ini." Tutur Muhamad Mufid. Turut hadir mengikuti apel pagi ini Kepala Kantor Wilayah Anthonius M Ayorbaba, Pejabat administrator Pengawas dan Staf serta Siswa Maggang di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua. (Humas Kumham Papua.HR)

Jayapura, Selasa 26 September 2023

INFO HUMAS PAPUA - Dalam rangka mempersiapkan Pencanangan Kawasan Karya Cipta yang merupakan salah satu program unggulan yang diampu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Kantor Wilayah Kemenkumham Papua laksanakan sosialisasi Kawasan Karya Cipta yang berlangsung di Ball Room Lantai 2 Hotel Aston jayapura, Selasa (26/09). Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba, membuka kegiatan Sosialisasi Pencanagan Kawasan Karya Cipta di Kota Jayapura Sosialisasi tersebut mengambil tema “Parawisata Berbasis Kekayaan Intelektual Untuk Pembagunan Ekonomi Daerah”. Anthonius M Ayorbaba dalam Sambutanya mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal dalam melindungi sumber daya genetik, indikasi geografis, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Papua. Juga untuk menginventarisasi Kawasan Karya Cipta yang dapat meningkatkan sektor kepariwisataan di Provinsi Papua terlebih khusus kota Jayapura.

“Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah dan Pelestari Budaya serta para pencipta kreatifitas akan pentingnnya Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Kawasan Karya Cipta (KKC),” ujar Kakanwil Anthonius. Lebih lanjut Anthonius menyampaikan Tahun 2024 direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) kemenkumham RI tengah menyiapkan kawasan kawasan karya cipta, kawasan ini nanti akan menjadi pusat kebudayaan, wisatawan serta pameran karya cipta yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah. Kita tau bahwa setiap daerah di Papua memiliki budaya kerja cipta yang begitu beragam sehingga pemerintah daerah atau pun organisasi non pemerintah pun acap kali melakukan berbagai jenis acara festival atau pun pameran pembagunan berbasis kekayaan intelektual." Kata Anthonius. Anthonius juga menyampaikan tahun 2024 juga DJKI canagkan KKC dan akan di kerahkannya seluruh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) salah satunya kanwil kemenkumham Papua untuk berkaloborasi dengan para pemangku kepentingan parawisata dan kekayaan intelektual serta melakukan verifikasi data guna pengusulan kepada DJKI terkait Pencanagan kawasan karya cipta tahun 2024.

Kantor wilayah telah melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah dan telah memetahkan daerah tersebut menjadi kandidat kawasan karya cipta, kandidat KKC yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Jayawijaya dengan kriteria yang di rekomendasikan ke DJKI dari beberapa daerah di antaranya Pelaku seni, Penggiat Cipta, Creator dan Pencipta serta Karya Cipta , Pencatatan Ciptaan, Pelestarian dan potensi ekonomi dan wisata. " ucapnya. Mengakhiri sambutannya Anthonius M Ayorbaba berharab Sosialisasi Kekayaan Intelektual tentang Kawasan Karya Cipta, di harapkan dapat mendorong peningkatan perlindungan dan pemeliharaan budaya kekayaan intelektual lainnya serta mendorong stakeholder di setiap daerah agar memberikan perhatian nyata terhadap kekayaan intelektual di Papua sehingga hasil karya Intelektual baik personal maupun komunal dapat memberikan manfaat nyata secara ekonomi bagi masyarakat kita di Papua." Tutur Anthonius M Ayorbaba.

Kegiatan di lanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber Analis Hukum Madya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Ditjen KI Rikson Sitorus, S.H.,C.N.,M.H dengan materi Pelindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan di lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Turut hadir mengikuti kegiatan ini Kabid pelayanan Hukum Habel Way, Kasubbid Kekayaan Intelektual Sri Isyati, Kepala Dinas Kota Jayapura Matias B Mano S.par, Perwakilan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Papua, Perwakilan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Jayapura, Perwakilan Dinas Parawisata Kabupaten Keerom, Perwakilan Ketuan Dewan Kesenian Tanah Papua, Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat, serta wadah anak mudah numbay kreatif.

Jayapura, Selasa 26 September 2023

INFO HUMAS PAPUA - Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto menyampaikan wilayah Papua merupakan salah satu wilayah piloting, untuk pelaksanaan program prioritas nasional pemberdayaan masyarakat tahun 2023, yaitu program pembentukan Rumah Singgah atau lebih tepatnya dikenalkan sebagai Rumah Kolaborasi “Griya Abhipraya”, sebagai program lanjutan prioritas nasional yang telah diusung sejak tahun 2020.hal ini di sampaikan Pujo Harinto saat mengawali arahanya pada rakor pembentukan Griya Abhipraya di Ball Room Hotel Horison Kotaraja Jayapura, Selas(26/06). "Besar harapan kami, melalui kegiatan ini kita dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergitas antara Bapas, Pokmas Lipas, dan Pemerintah Daerah juga stakeholder lainnya, untuk saling menguatkan komitmen keterlibatan, dan peran masing-masing dalam memberikan layanan Griya Abhipraya, sekaligus mengembangkannya menjadi kelembagaan yang eksis dan mandiri dalam mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan", Ujar Pujo Harinto. Sementara itu Kakanwil Anthonius M Ayorbaba dalam membuka kegiatan menyampaikan Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mengarah pada paradigm keadilan restorative, yakni pendekatan keadilan yang tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum dan penjatuhan pidana, tetapi juga berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku serta melibatkan peran aktif masyarakat." Ucap Anthonius.

Lebih lanjut, Anthonius sampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginisiasi program pembentukan Griya Abhipraya sebagai wadah pemberdayaan Pokmas Lipas sekaligus persiapan dalam penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang telah terbentuk di Bapas Seluruh Indonesia. Wilayah Papua menjadi salah satu wilayah piloting pembentukan Griya Abhipraya tahun 2023. “Penerapan Restorative Justice dalam Pemasyarakatan ditunjukkan dengan keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan, Nomor 12 tahun 1995 yang telah diperbarui dengan Undang-undang No 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik sekaligus untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana. Hal tersebut juga diperkuat dengan keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang Undang ini kepentingan terbaik bagi Anak diutamakan, pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam memberikan pidana bagi Anak”, ucap Anthonius.

“Dengan dibentukya Griya Abhipraya di wilayah papua diharapkan dapat menjadi rumah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan mendasar bagi WBP maupun mantan WBP dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kondusifitas lingkungan masyarakat,” ungkap Anthonius. Hal ini akan sejalan dengan amanah Presiden Republik Indonesia guna membangun ekosistem yang aman dan kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat berjalan baik dengan saling bersinergi dalam mendukung visi misi presiden. “Semoga dengan adanya Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhipraya di wilayah Papua ini dapat meningkatkan pelaksanaan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan dan dapat membawa kebaikan bagi semua pihak,” harap Anthonius.

Anthonius berharap kepada para peserta untuk dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum dalam meningkatkan sinergitas dan kerja sama demi mewujudkan pembentukan Griya Abhipraya pertama di Papua serta pelaksanaan kegiatan menjadi wadah dalam menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen mewujudkan Griya Abhipraya sebagai rumah harapan bagi para pelanggar hukum demi kemajuan Pemasyarakatan dan Indonesia. " ujar Anthonius M Ayorbaba Saat membuka kegiatan Acara dilanjutkan Sosialisasi Konsep Rumah Singgah “Griya Abhipraya”, Pembahasan Draft Naskah Kerjasama tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Griya Abhipraya Bapas Kelas II Jayapura, Pembahasan lanjutan Draft Naskah Kerjasama tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Griya Abhipraya Bapas Kelas II Jayapura dan Finalisasi Draft Naskah Kerjasama tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Griya Abhipraya Bapas Kelas II Jayapura. Turut hadir Perwakilan Instansi dan Dinas terkait, Ka. UPT PAS sekitar Jayapura , Koordinator, Sub koordinator dan Mitra Pokmas Lipas Bapas Kelas II Jayapura. (Red/Dok.Humas Kumham Papua.HR)

Jayapura, 26 Agustus 2023

Bertempat di aula Utama Kanwil Kemenkumham Papua Kegiatan Pelatihan paralegal hari Kedua, dilaksanakan dengan penuh antusias. Kegiatan pelatihan paralegal yang berlangsung mulai pukul 09.00 wit hingga 18.00 wit, terbagi menjadi empat sesi. Sesi pertama di isi oleh Febranto Pratana Siahaan dengan membawakan materi tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI). Febrianto dalam paparannya menyebutkan, pengertian dari SPPI adalah Penggagas pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington dalam laporan pilot proyek 1985, diletakan kepada mekanisme Administrasi peradilan pidana yaitu Criminal Justice System. Selain itu Jika ditelaah dari isi ketentuan UU No.8 Tahun 1981 maka Criminal Justice System di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. R.S Habibi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama dari Pusat Penyuluhan Dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI menjelaskan peran paralegal dalam tegaknya hukum, mengutip dari Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.