Jayapura, Rabu 28 Agustus 2023

INFO HUMAS PAPUA _ Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua melaksanakan kegiatan Apel Pagi Pegawai pada Rabu (30/8/2023).

Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhamad Mufid, memimpin kegiatan apel pagi yang diselenggarakan di lapangan Kanwil Kemenkumham Papua.

Dalam amanatnya, Muhamad Mufid mengingatkan untuk segera mengupdate dan mempersiapkan Target Kinerja B09. "Saat ini kita sudah memasuki akhir Agustus, diminta kepada masing-masing Divisi untuk segera mempersiapkan Target Kinerja B09 dan tentunya juga melengkapi Target Kinerja B07 dan B08," ujarnya.

Selain itu, Mufid juga meminta agar seluruh pegawai agar dapat berpartisipasi untuk mendukung salah satu Satuan Kerja di lingkungan kerja kanwil kemenkumham Papua yaitu Rubasan Kelas I Jayapura yang sedang masuk tahap Verifikasi Internal WBK/WBBM tahun 2023 oleh tim penilai internal kemenkumham RI.

Mari untuk tim pokja saya berharab agar dapat bekerja sama untuk mendampingi Tim Observasi atau Verifikasi dari tim penilaian internal kemenkumham RI pada Rubasan Kelas I Jayapura agar giatnya berjalan dengan lancar.

Tak lupa Mufid juga mengingatkan pegawai agar setiap kegiatan yang di laksanakan baik dari semua Divisi agar di buat laporan atensi agar menjadi laporan kepada pimpinan. "Harabnya

Pada akhir amanatnya Muhamad Mufid meminta kepada seluruh pegawai untuk selalu disiplin, terutama dalam mengikuti Apel Pagi. Mengacu pada hal tersebut, Mufid berpesan agar kesadaran penuh dan komitmen dari seluruh pegawai untuk menjaga integritas dengan selalu mematuhi disiplin pegawai yang sudah di sepakati bersama.

Hadir dalam apel pagi para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Pegawai serta para Siswa magang. " Tambah Muhamad Mufid. (Red/Dok.HR)

Jayapura, Selasa 29 Agustus 2023 

HUMAS PAPUA INFO – Ada banyak cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Tidak perlu membuat forum-forum resmi, bisa juga sambil menyeruput kopi pagi.

Hal itulah yang terjadi pagi ini (29/8). Bersama para pejabat administrasi,Kanwil Kemenkumham Papua, Kadiv Pemasyarakatan, Endang L Hardiman, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Mohamad Mufid, Kadiv Keimigrasian, Ian Fidianto Markos didampingi Kepala Bagian Umum, Dina Aplena menggelar evaluasi kinerja.

Tidak hanya itu saja, dalam kegiatan santai di Aula Utama Kanwil Papua, mereka juga menyusun strategi kinerja ke depannya.

Selain Para pejabat administrasi yang hadir dalam Kegiatan Coffe Morning, juga digelar secara daring yang melibatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian se Tanah Papua serta Staf.

Dalam forum informal tersebut, dibahas banyak hal. Hingga Rapat Kerja Kolaborasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham 2023/2024.

Forum kecil yang berlangsung selama 1 jam itu memang berlangsung hangat dengan diakusi dan tanya jawab. Pembahasan yang serius, disampaikan dengan santai.

Menjadi Agenda penting pada Coffee Morning pagi ini Sosialisasi Kebijakan Baru Terkait Tunjangan Kinerja.

Sosialisasi ini sampaikan Kepala Bagian Umum, Dina Aplena beserta Tim, hal ini berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-KU.01.01-200 tanggal 21 Agustus 2023 hal Pelaksanaan Kebijakan Tunjangan Kinerja pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melalui Tim Kepegawaian lakukan sosialisasi terkait perubahan regulasi dan aturan dalam pemberian Tunjangan Kinerja (Tunkir) pada aplikasi Simpeg Kemenkumham bertempat di Aula Utama Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Selasa (29/08/2023).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan ditujukan kepada seluruh pegawai. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Pejabat Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT Serta para sekretaris Pimpinan.

Dalam sosialisasi ini Robby Staf Kepegawaian menyampaikan agar seluruh pegawai melakukan pengisian jurnal harian secara disiplin satu hari sebelumnya atau pada hari kerja, begitupun pengajuan dinas luar hanya bisa di input oleh bagaian Kepegawaian Tata Usaha.

“Diharapkan seluruh pegawai untuk membuat jurnal tiap hari karena jika lupa akan secara otomatis terpotong, jika ada dinas luar harus melakukan koordinasi dengan tata usaha,” terang Robby (29/8)

Pada kesempatan ini, Staf Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha & Rumah Tangga, Robby Melwan; turut mengingatkan kepada seluruh pegawai agar apa yang disampaikan dan disosialisasikan terkait aturan baru pengisian jurnal harian dan dinas luar, maupun cuti pada aplikasi simpeg dipahami dengan baik karena berkaitan dengan penerimaan tunjangan kinerja masing-masing pegawai.

Dalam Kesempatan ini pula Kepala Bagian Umum, Dina Aplena; juga mengharapkan dengan adanya perubahan peraturan ini seluruh pegawai untuk selalu berkoordinasi dan komunikasi terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas, Cuti Sakit serta Cuti Tahunan.

“Mohon bantuan dan kerjasamanya supaya kita mengerti dan memahami, mohon apa yang disampaikan materinya kita bisa pahami. Intinya kita jaga komunikasi, semua sudah kita kerjakan hanya lebih ditekankan kembali. Dimohon juga Pejabat Administrator dan Pengawas untuk mengawasi dan menyampaikan kepada jajarannya tentang sosialisasi yang dilaksanakan ini,” tutup Dina Aplena.

LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA

WEB : www.papua.kemenkumham.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumhampapua
FB : Humas Kemenkumham Papua

Praha – Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengunjungi Ceko untuk memberikan peluang repatriasi bagi para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para korban itu, khususnya eks Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) diberi kemudahan melalui prioritas layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

Kepada eks Mahid di Ceko, Menteri Hukum dan HAM menegaskan kembali layanan prioritas eks Mahid untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan dan dokumen keimigrasian ketika ingin berkunjung ke Indonesia, atau bahkan kembali menjadi warga negara Indonesia.

“Dari 14 eks Mahid di Ceko, 13 di antaranya memiliki kewarganegaraan Ceko sedangkan satu orang lagi kewarganegaraan Indonesia. Kemenkumham menjamin layanan prioritas jika ingin kembali ke Indonesia,” ujar Yasonna di Praha, Senin (28/08/2023) waktu setempat.

Yasonna menuturkan, Kemenkumham telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan 14 eks Mahid di Ceko bisa mendapatkan layanan visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali secara gratis.

“Korban peristiwa pelanggaran HAM berat diberikan tarif nol rupiah atas layanan keimigrasian,” ucap Yasonna dalam kunjungannya bersama Menko Polhukam, Mahfud MD.

Untuk wilayah Ceko, layanan prioritas untuk eks Mahid dapat diperoleh melalui permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ceko. Selanjutnya KBRI akan melanjutkan permohonan tersebut hingga mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam.

Per hari ini, Kemenkumham telah memberikan Prioritas Pelayanan Keimigrasian terhadap 5 (lima) orang eks Mahid sejak Kick Off Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Pidie Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, yakni kepada:
1. Ing. Jaroni Soejomartono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
2. Prof. Sudaryanto Yanto Priyono, berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Sri Budiarti Tunruang, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
4. Wahjuni Kansilova, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Visa) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
5. Siswartono Sarodjo, berupa Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan ( Multiple Visa ) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, total eks Mahid yang masih ada hingga kini berjumlah 139 orang. 138 tersebar di 10 negara Eropa dan 1 di negara Asia. Belanda merupakan negara dengan eks Mahid terbanyak (67 orang), disusul Ceko (14 orang). Di Rusia, masih ada 1 orang eks Mahid, tetapi terdapat 38 orang keturunan eks Mahid di negeri beruang tersebut. Sementara itu satu-satunya negara non Eropa tempat eks Mahid tinggal adalah Suriah sebanyak 1 orang.

Salah seorang eks Mahid kini sedang mengalami sakit keras. Yang bersangkutan berharap dapat dimakamkan di Indonesia jika meninggal nanti.

Kunjungan Yasonna ke Ceko merupakan upaya pemerintah menindaklanjuti penyelesaian HAM berat secara non-yudisial. Perwakilan Pemerintah dipimpin oleh Menko Polhukam bersama Menteri Hukum dan HAM didampingi Duta Besar RI di Ceko, Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM).

Jayapura, Senin 28 Agustus 2023

INFO HUMAS PAPUA _ Tim Observasi / Verifikasi Internal (TPI) Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI secara khusus menyambangi Kanwil Kemenkumham Papua Bertemu Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Administrasi beserta Kepala Rubasan Kelas I Jayapura.

Kedatangan rombongan di Kanwil Papua yang berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, , Senin {28/08/2023), mengevaluasi dan Observasi serta Verifikasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada satuan kerja pada Kanwil Papua yakni Rubasan Kelas I Jayapura.

Dalam pertemuan tersebut mewakili kakanwil Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang L Hardiman di dampingi Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Karubasan Jayapura Friyanti Sanang bertemu secara langsung Tim Penilai dari Itjen Dan Ditjen Pas di ruang Rapat Kepala Divisi Administrasi.

Dalam pertemuan tersebuta kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Administrasi, Tim Penilai Internal yang terdiri dari Taufik Tri Prabowo, Syaifu Ramadhan, Gishca Putri Anjar Sari, Dini Anggreini, Humaria Febrianharnum, Muhamad Helmi Rahma Alauddin, Dimas Dhanang Sutawijaya, Indana Nadya
Zulva, Aji Krisnanto, Lutfi Kurniawan menyampaikan maksud dan tujuan dalam rangka
Observasi/ Verivikasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan para Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Papua yang ada pada Rubasan Kelas I Jayapura.

Menanggapi hal tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang L Hardiman, sangat berterimah kasih kepada Tim Observasi dari Ditjen Pemasyarakatan yang sudah datang ke Kanwil Kemenkumham Papua dalam rangka Verifikasi atau penilaian WBK / WBBM pada salah satu unit kerja kita yaitu Rubasan Kelas I jayapura yang mana kita tau bawah Rubasan merupakan satu satunya satuan kerja dari kanwil Papua yang masuk penilaian WBK hal ini tentu menjadi kebanggan bagi kami di kanwil maupun satuan kerja Pemasyarakat di Papua semoga dengan Verifikasi dari tim internal ini kiranya Rubasan jayapura dapat bisa meraih hasil yang memuaskan. " Tutur Kadivpas Endang L Hardiman. (Red/Dok.HR)