

Jayapura – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, memimpin apel pagi jajaran Kanwil Kemenkum Papua yang berlangsung di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Kamis (13/8/2026).
Dalam arahannya, Anthonius menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Menurutnya, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata jajaran Kemenkum Papua dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah.
“Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan donor darah kemarin. Hal ini tentu merupakan bentuk dukungan dan kepedulian kita untuk menolong sesama yang membutuhkan darah,” ujar Anthonius.
Selain mengapresiasi kegiatan donor darah, Kakanwil juga menekankan pentingnya kesiapan panitia dalam menyelenggarakan berbagai perlombaan dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Ia meminta seluruh panitia untuk mempersiapkan setiap rangkaian perlombaan dengan matang dan melakukan koordinasi secara baik, sehingga seluruh kegiatan dapat berlangsung tertib, terorganisir, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Terkait beberapa agenda perlombaan menyongsong HUT Pengayoman yang akan dilaksanakan, saya mohon panitia dapat menyiapkan dengan baik sehingga semua perlombaan dapat terorganisir dengan baik,” tegasnya.
Selanjutnya, Anthonius memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan kegiatan Pasti Mantap Pasar Murah yang akan digelar pada Jumat (14/8/2026). Ia meminta seluruh panitia untuk memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh kebutuhan kegiatan telah dipersiapkan secara optimal.
Menurutnya, kegiatan pasar murah tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi Kanwil Kemenkum Papua dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung rangkaian kegiatan menyongsong HUT Pengayoman ke-81 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Anthonius juga menyampaikan bahwa kegiatan Pasti Mantap Pasar Murah telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan mendapatkan apresiasi serta dukungan.
“Besok seluruh panitia saya harap dapat saling berkoordinasi dengan baik, sehingga kegiatan Pasti Mantap Pasar Murah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah kita laporkan kepada Bapak Menteri. Beliau sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilakukan Kanwil Kemenkum Papua,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk terus membangun kebersamaan, saling mendukung, dan mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang telah diagendakan.
“Mari kita bersama-sama saling mendukung guna terlaksananya dengan baik seluruh rangkaian kegiatan kita dalam menyongsong HUT Pengayoman ke-81 Tahun 2026,” pungkas Anthonius.
Apel pagi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan koordinasi, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan menyongsong HUT Pengayoman ke-81 dapat terlaksana secara maksimal dan memberikan manfaat bagi jajaran maupun masyarakat.
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©️2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah

Jakarta – Kekayaan intelektual (KI) perlu ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional agar mampu mendorong inovasi, memperkuat daya saing, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan Deputy Director General World Intellectual Property Organization (WIPO), Hasan Kleib saat menyampaikan keynote speech pada Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual (FKNKI) Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum di Hotel Fairmont Jakarta pada 4–5 Agustus 2026.
Hasan menilai forum tersebut diselenggarakan pada momentum yang sangat tepat, seiring langkah Indonesia menyusun Peta Jalan dan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional. Menurutnya, KI saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen hukum atau administrasi, melainkan telah berkembang menjadi instrumen kebijakan yang menghubungkan inovasi dengan dunia usaha, penelitian dengan industri, serta kreativitas dengan pertumbuhan ekonomi.
"Pertanyaannya bukan lagi apakah kekayaan intelektual itu penting. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan intelektual secara lebih strategis, koheren, dan inklusif di berbagai sektor, lembaga, wilayah, dan komunitas," kata Hasan dalam kesempatannya memberikan sambutan utama pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa daya saing suatu negara pada masa depan akan semakin ditentukan oleh aset takberwujud (intangible assets) seperti teknologi, paten, merek, desain, data, konten kreatif, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya. Dalam ekonomi global saat ini, negara yang berhasil adalah negara yang mampu mengubah kreativitas, hasil penelitian, dan kewirausahaan menjadi aset intelektual yang terlindungi sekaligus memberikan nilai ekonomi.
Hasan memaparkan bahwa sepanjang tahun lalu terdapat sekitar 24 juta permohonan kekayaan intelektual di seluruh dunia. Investasi terhadap aset takberwujud kini hampir empat kali lebih besar dibandingkan investasi pada aset berwujud, bahkan telah melampaui 10 triliun dolar Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan tiga kali lebih cepat. Selain itu, nilai perdagangan berbasis kekayaan intelektual juga telah mencapai sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat.
Menurut Hasan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan inovasi dunia. Selain memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga didukung ekonomi digital yang berkembang pesat, ekosistem inovasi yang terus tumbuh, kekayaan budaya yang melimpah, serta visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2025, Indonesia kini berada di peringkat ke-55 dunia dan berhasil naik 32 peringkat dalam lima tahun terakhir.
Meski demikian, Hasan mengingatkan bahwa penguatan ekosistem kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi lintas sektor agar kekayaan intelektual benar-benar menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
"Ekosistem kekayaan intelektual yang kuat tidak dapat dibangun oleh satu kementerian atau lembaga saja. Ekosistem ini membutuhkan partisipasi aktif berbagai kementerian dan lembaga, koordinasi kebijakan, kepemilikan bersama, serta pemahaman bahwa kekayaan intelektual harus terhubung dengan prioritas nasional," ujarnya.
Menurut Hasan, penyusunan Peta Jalan dan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional merupakan langkah yang tepat karena akan mengintegrasikan KI ke dalam agenda inovasi, industrialisasi, transformasi digital, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. WIPO pun menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia melalui metodologi National IP Strategy, mulai dari penyusunan hingga implementasinya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, WIPO bersama Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek strategis yang mencerminkan luasnya kolaborasi dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual nasional.
Proyek pertama adalah IP Strategy for Enterprises bersama PT JAPFA Comfeed Indonesia dengan dukungan Kementerian Luar Negeri dan DJKI. Program ini mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan KI ke dalam strategi bisnis, bukan hanya sebagai instrumen pelindungan hukum. Melalui proyek tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasi aset takberwujud yang dimiliki, melindunginya, mengelolanya secara optimal, serta memanfaatkannya sebagai sumber pertumbuhan usaha, peningkatan daya saing, dan ekspansi ke pasar internasional.
"Jika kita ingin kekayaan intelektual berkontribusi pada pertumbuhan, kita harus mendekatkan kekayaan intelektual kepada dunia usaha. Kita harus membantu perusahaan memahami di mana aset takberwujud mereka diciptakan, bagaimana aset tersebut dilindungi, dikelola, dan menghasilkan nilai tambah," tutur Hasan.
Proyek kedua adalah Komunitas Kreatif Batik di Cirebon dan Indramayu yang dilaksanakan bersama DJKI. Inisiatif ini berfokus pada pelestarian sekaligus penguatan nilai ekonomi Batik Tulis Complongan Indramayu, Batik Tulis Merawit Cirebon, dan Batik Tulis Waleran Cirebon. Melalui proyek tersebut, para perajin didorong untuk melestarikan, mempromosikan, mengomersialkan, serta melindungi karya budaya mereka melalui sistem KI. Hasan menilai proyek tersebut menjadi bukti bahwa KI mampu memberdayakan komunitas, memperkuat UMKM, menjaga identitas budaya, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.
Sementara itu, proyek ketiga bertajuk Animate and Innovate with IP – Empowering Indonesia's Next Generation of Creators dikembangkan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperkuat industri animasi nasional. Hasan menjelaskan bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia telah menyumbang sekitar 94 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar tujuh persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja. Dalam empat tahun terakhir, industri animasi Indonesia juga tumbuh sebesar 153 persen dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 26 persen. Menurutnya, pelindungan KI akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi kreator baru yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri animasi yang berkembang di Asia Tenggara.
Menutup keynote speech-nya, Hasan menegaskan bahwa WIPO akan terus menjadi mitra Indonesia dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual.
"WIPO siap mendampingi Indonesia dalam perjalanan ini. Namun kepemilikannya adalah milik Indonesia, ambisinya adalah milik Indonesia, kreativitasnya adalah milik Indonesia, dan potensi inovasinya adalah milik Indonesia. WIPO hadir di sini sebagai mitra Indonesia," tegas Hasan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual merupakan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang terintegrasi.
"Penguatan ekosistem kekayaan intelektual tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat, berkelanjutan, dan saling melengkapi. Melalui forum ini, kita menyelaraskan kebijakan dan program agar mampu meningkatkan inovasi, nilai tambah produk dan jasa, serta memperkuat daya saing Indonesia," ujar Edward.
Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia Tahun 2026 dihadiri oleh Chief Executive Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) Tan Kong Hwee, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, pejabat dari 36 kementerian/lembaga, akademisi, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual

Kanwil Kemenkum Papua Bahas Perubahan Perda Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2018 Bersama Pemkot Jayapura

Jayapura – Kantor Kementerian Wilayah Hukum Papua juga mengambil bagian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Selasa (9/6/2026) bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura.
Kegiatan ini dilaksanakan bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura. Dari Bagian Hukum Setda Kota Jayapura hadir Mona selaku Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, sementara BPKAD diwakili oleh Nur Hikmah selaku Kepala Bidang Aset Daerah.
Adapun dari Kanwil Kementerian Hukum Papua hadir Merdeka Putra K. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ardi K. Yepese selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, serta Nurbakti Harisaldi selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama.
Dalam pembahasan tersebut, Tim Perancang Kanwil Kemenkum Papua memaparkan matriks perubahan terhadap pasal-pasal yang diusulkan untuk direvisi dalam Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sebanyak 20 pasal yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dari keseluruhan substansi Peraturan Daerah yang berlaku saat ini.
Proses pembahasan berlangsung secara konstruktif dan interaktif. Perwakilan BPKAD maupun Bagian Hukum Setda Kota Jayapura turut memberikan berbagai masukan dan pandangan terhadap sejumlah pasal yang diusulkan untuk diubah. Salah satu materi yang mendapat perhatian dan pembahasan yang cukup mendalam adalah ketentuan mengenai hibah yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, mengingat pentingnya pengaturan tersebut dalam mendukung tata kelola aset yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui diskusi yang komprehensif, para peserta berupaya menyamakan persepsi terhadap substansi perubahan yang akan dilakukan sehingga rancangan perubahan Peraturan Daerah tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Jayapura.
Di akhir kegiatan, Tim Survei dari Kelompok Kerja BSK Kanwil Kemenkum Papua juga membagikan barcode Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) kepada para peserta sebagai penerima layanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum.
Melalui kegiatan pembahasan ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan-undangan yang berkualitas. Diharapkan hasil pembahasan ini dapat menjadi langkah strategis dalam menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jayapura.



==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum#pelayananhukummakinmudah

Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua turut berpartisipasi dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Deiyai tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin (8/6/2026). Kegiatan berlangsung di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan diikuti secara berani melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST, Ketua DPRK Deiyai beserta jajaran, unsur Forkopimda Kabupaten Deiyai, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, SH, M.Si., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Manutur Simbolon, SH, serta perwakilan kelompok masyarakat dan perangkat terkait sebagai peserta uji publik.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan penyusunan dan pengharmonisasian produk hukum daerah. Menurutnya, inisiatif Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam menyusun Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam menanggapi berbagai persoalan yang timbul akibat peredaran dan mencakup minuman beralkohol di masyarakat.
“Kementerian Hukum siap memberikan pendampingan dalam proses pembentukan peraturan daerah agar menghasilkan peraturan yang berkualitas,implementatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku,” ujar Anthonius.
Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan bahwa pelaksanaan uji publik merupakan wujud transparansi pemerintah dalam proses pembentukan regulasi. Melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, diharapkan Ranperda yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga nantinya dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata.
Pada sesi pemaparan materi, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kanwil Kemenkum Papua, Manutur Simbolon, SH, selaku narasumber menjelaskan secara komprehensif substansi Naskah Akademik dan pasal-pasal yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan rancangan regulasi tersebut.
Diskusi berlangsung interaktif dan mendapat respon positif dari para peserta. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan dalam sesi tanya jawab. Tercatat sekitar tujuh pertanyaan dan masukan yang disampaikan, antara lain terkait definisi minuman lokal, keterlibatan lembaga adat dalam tim pengawasan terpadu, mekanisme perizinan yang berusaha terkait dengan minuman beralkohol beserta persyaratannya, serta efektivitas pengaturan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deiyai.
Secara keseluruhan, kegiatan uji publik berjalan dengan tertib, lancar, dan kondusif. Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan Ranperda sehingga menghasilkan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta mendukung terciptanya izin dan keamanan di Kabupaten Deiyai.



==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum#pelayananhukummakinmudah
- Kanwil Kemenkum Papua Ikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Secara Daring
- Laporan Triwulan Capaian Kinerja
- Pendampingan dan Verifikasi Awal Unggahan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Mimika
- KAKANWIL KEMENKUM PAPUA APRESIASI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN BERGERAK : KOPERASI MERAH PUTIH UNTUK KEMAJUAN EKONOMI
|
|
|
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMPROVINSI PAPUA |
||||||
| Jl. Raya Abepura No.37 Jayapura | ||
| Telp. (0967)586147 | ||
| Email Kehumasan | ||
| kanwilpapua@kemenkum.go.id | ||
| Email Pengaduan | ||
| papuapengaduan2022@gmail.com |
