HUMAS PAPUA INFO - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia menggelar Apel Bersama yang diikuti oleh jajaran kementerian di seluruh Indonesia. Kegiatan rutin ini melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja, meningkatkan semangat kebersamaan, serta meneguhkan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
Apel yang berlangsung pagi ini dilaksanakan secara hybrid, yakni luring (tatap muka) dan daring (virtual), sehingga jajaran ASN di seluruh Indonesia dapat mengikuti, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Papua, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Imigrasi Papua. Di Jayapura, apel ini bertempat di Aula Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, yang berlokasi di Jalan Raya Abepura, Nomor 37 Kota Raja, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Hadir langsung dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua, Samuel Toba, serta jajaran pejabat dari Kementerian HAM Papua Barat. Sementara itu, jajaran Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua mengikuti apel di lokasi terpisah di Batas Kota.
Apel Bersama ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. Dalam sambutannya, Otto Hasibuan menyoroti situasi terkini di Indonesia yang diwarnai dengan berbagai unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik. "Kita disambut dengan unjuk rasa yang luar biasa, aspirasi publik disampaikan melalui demonstrasi. Namun perlu kita sadari, kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menciderai demokrasi itu sendiri," ujarnya dengan tegas.
Dalam konteks ini, Otto Hasibuan menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN di tengah dinamika masyarakat. "Situasi ini mengukur integritas kita sebagai ASN. Kita harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kepentingan apapun. Kita harus profesional dan berintegritas," katanya.
Otto Hasibuan lalu menegaskan tiga catatan penting terkait netralitas ASN pasca unjuk rasa. Pertama, ASN harus netral terhadap sikap dan tindakan; dilarang terlibat dalam politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui opini di media sosial, serta harus menahan diri dari menyebarkan narasi yang menyesatkan. Kedua, ASN diminta untuk tegas dan adil dalam pelayanan publik. Ketiga, ASN harus netral dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam organisasi; menjaga integritas agar tidak menjadi alat kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Netralitas menjadi asas utama dalam tubuh ASN, yang harus diiringi dengan memegang teguh moral dan etika," ujar Otto Hasibuan.
Lebih lanjut, Otto Hasibuan menyampaikan empat pesan kunci kepada jajaran ASN. Pertama, ASN harus berperan sebagai perekat bangsa, hadir sebagai penyejuk bukan perusak netralitas. Kedua, profesionalitas dalam berkinerja bukan sekadar kata-kata, melainkan harus diwujudkan dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, ASN harus menjaga integritas dan kedisiplinan, terutama dalam penggunaan media sosial di era digital; ASN dituntut cerdas dalam berdigitalisasi dan perlu menjaga integritas digital. Keempat, sinergi dan kolaborasi antar instansi adalah suatu keharusan; tantangan birokrasi semakin kompleks dan tidak bisa dihadapi sendirian, semua saling terkait, sehingga harus bergerak dalam satu visi yang sama dan saling mendukung.
"Sebagai ASN, kita tentu mengikuti dinamika yang ada di tengah masyarakat dengan berbagai tuntutan. Kita tidak boleh terpancing dengan menyatakan sikap politik kita. Kita harus netral dan menjaga marwah birokrasi agar masyarakat tetap percaya kepada kita dan harus tunduk pada aturan hukum," tutup Otto Hasibuan dengan penekanan pada pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui integritas dan profesionalitas ASN.
Apel pagi Bersama ini menjadi momentum penting bagi ASN untuk mere danungkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
