Jayapura, 29 Juli 2025 — Semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali digaungkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam kegiatan apel pagi rutin, yang digelar pada Senin (29/7) di halaman kantor.
Apel pagi kali ini dipimpin oleh Dina Aplena, S.H., M.MT, selaku Analis SDM Aparatur Madya. Dalam amanatnya, Dina menyampaikan sejumlah hal penting terkait penguatan integritas ASN, partisipasi aktif dalam agenda nasional, serta percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dina Aplena mengawali arahannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua atas kedisiplinan dan konsistensi dalam mengikuti apel pagi. Menurutnya, kehadiran rutin dalam apel merupakan wujud dari tanggung jawab, komitmen, dan integritas ASN sebagai pelayan publik.
“Kehadiran tepat waktu dalam apel bukan sekadar formalitas, tetapi mencerminkan budaya kerja yang disiplin dan profesional. Terima kasih atas semangat rekan-rekan yang terus hadir dan menjaga komitmen tersebut,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah salah satu nilai dasar ASN yang harus terus dihidupkan dan menjadi contoh bagi masyarakat luas.
Dalam kesempatan itu, Dina juga menyampaikan imbauan kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Gubernur Papua yang akan digelar pada tanggal 6 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini adalah bentuk dukungan terhadap sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan partisipatif. “Saya mengajak seluruh pegawai untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Mari sukseskan Pilgub Papua sebagai bagian dari komitmen kita membangun daerah melalui partisipasi demokratis,” kata Dina. Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN, terutama menjelang hari pemungutan suara, agar proses demokrasi berjalan dengan lancar dan berintegritas.
Bagian penting dari arahan Dina Aplena juga menyasar pada percepatan pemenuhan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) hingga Bulan ke-12 (B12) Tahun 2025. Langkah ini disebut sebagai fondasi penting dalam proses penilaian pembangunan zona integritas, khususnya dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Pemenuhan data dukung LKE dan RKT RB adalah bentuk keseriusan kita dalam menjawab tuntutan reformasi birokrasi. Kita bukan hanya ingin menjadi instansi yang tertib administrasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang bersih, efisien, dan transparan,” tegasnya.
Ia meminta agar seluruh unit kerja mempercepat penyusunan dan pengunggahan data dukung sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Koordinasi lintas bidang dan komitmen bersama menjadi kunci dalam menyukseskan misi ini.
Apel pagi diakhiri dengan doa bersama dan penyampaian semangat kolektif untuk terus memperkuat integritas, kinerja, dan profesionalitas ASN Kemenkum Papua. Dalam suasana yang khidmat namun penuh optimisme, para pegawai menyatakan kesiapan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat.
Kegiatan apel pagi rutin ini tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi kelembagaan, tetapi juga sarana internalisasi nilai-nilai dasar ASN serta penguatan semangat kerja kolektif demi mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Tanah Papua. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#Kanwilkemenkumpapua
#LayananHukumMakinMudah
#KerjaTerlaksana
#ApelPagiPegawai
