Jayapura, Rabu 13 Januari 2026
HUMAS PAPUA INFO – Dalam langkah monumental yang menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan keadilan yang merata, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI Provinsi Papua, Anthonius M Ayorbaba, menginisiasi kerja sama strategis yang kuat dengan Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Port Numbay Kota Jayapura. Kolaborasi ini fokus utama pada pembangunan jaringan Pos Bantuan Hukum (PosBankum) yang akan menjangkau setiap sudut jemaat-jemaat di wilayah Kota Jayapura, bahkan hingga pelosok daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan hukum resmi.
Pertemuan langsung yang penuh semangat berlangsung pada hari ini di Gedung Kantor Klasis GKI Port Numbay Kota Jayapura, dimana Kakanwil Ayorbaba bertemu secara intensif dengan Wakil Ketua Klasis, RD Siahaya, serta Sekretaris Klasis, Pendeta Anike Mirino, M.Th. Tim Kakanwil sendiri didampingi oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Ahli Pertama Bidang Bantuan Hukum, Ayu Merhabia, beserta jajaran staf ahli yang siap mendukung pelaksanaan program ambisius ini.
Kedua pihak sepakat bahwa gereja bukan hanya sebagai pusat ibadah dan urusan spiritual semata, melainkan memiliki peran strategis yang tak ternilai sebagai pusat komunitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan jaringan yang luas dan kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun, gereja menjadi mitra yang sangat ideal untuk menjembatani akses layanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan tinggal di wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis maupun infrastruktur.
"Kita menyadari bahwa banyak saudara kita di Kota Jayapura, terutama di pelosok daerah seperti Kampung Abepura, Waena, dan beberapa wilayah pinggiran kota lainnya, masih mengalami kesulitan luar biasa dalam mengakses bantuan hukum yang layak dan profesional. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Gereja memiliki akar yang dalam di tengah masyarakat, sehingga menjadi jembatan yang sempurna untuk membawa layanan hukum ini ke tangan yang membutuhkan," ujar Kakanwil Ayorbaba dengan penuh semangat dalam pertemuan tersebut.
Wakil Ketua Klasis RD Siahaya dengan antusias menyambut baik inisiatif dari Kanwil Kemenkum Papua dan menegaskan komitmen penuh dari Klasis GKI Port Numbay untuk mendukung pelaksanaan program PosBankum ini hingga tuntas. "Sebagai umat beragama, kita memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk membantu sesama menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk permasalahan hukum yang seringkali menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Gereja siap menjadi bagian dari solusi nyata – kita akan menyediakan tempat yang nyaman untuk operasional PosBankum, serta menyiapkan tenaga muda gereja yang akan dilatih menjadi paralegal handal untuk melayani masyarakat," jelasnya dengan penuh keyakinan.
Dalam pembahasan yang hangat, konstruktif, dan sangat fokus pada pelaksanaan nyata, kedua pihak membahas secara mendalam berbagai poin krusial yang menjadi pondasi untuk mewujudkan program ini dengan sukses. Di antaranya adalah penyusunan kerangka kerja sama resmi yang akan mengikat kedua pihak, perencanaan pelatihan komprehensif bagi para Paralegal yang akan ditempatkan di masing-masing PosBankum, penetapan lokasi-lokasi awal yang menjadi prioritas pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang akan memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Sebagai langkah awal yang konkret, sejumlah jemaat besar dan strategis di Kota Jayapura telah diidentifikasi sebagai titik peluncuran program pada kuartal pertama tahun 2026 mendatang. Di antaranya adalah GKI Pengharapan Jayapura (Lingkungan A), GKI Paulus Dok V, GKI Shalom Pasifik Indah, GKI Eden Tanjung Ria, dan GKI Kalvaria Angkasa. Selain itu, Jemaat Shallom (Kelurahan Hamadi), Jemaat Pniel (Kelurahan Abepura), dan Jemaat Imanuel (Kelurahan Waena) dipilih sebagai lokasi percontohan yang akan menjadi model bagi jemaat-jemaat lainnya di wilayah I Tanah Papua.
PosBankum yang akan dibangun di bawah kerja sama sinergis ini akan menyediakan berbagai layanan bantuan hukum secara GRATIS dan tanpa pamrih bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Layanan yang akan disediakan meliputi konsultasi hukum dasar terkait pernikahan, warisan, tanah dan bangunan, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga; pembuatan surat-surat hukum penting seperti akta kelahiran, akta perkawinan, surat kuasa, dan surat pernyataan; bantuan dalam proses penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi dan musyawarah untuk mufakat); serta pemetaan dan dokumentasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat untuk menjadi masukan berharga bagi Kanwil Kemenkum Papua dalam menyusun kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk melakukan gerakan sosialisasi bersama yang masif mengenai pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat luas, terutama melalui kegiatan-kegiatan yang rutin diselenggarakan di gereja seperti ibadah mingguan, pertemuan kelompok kecil, dan kegiatan kepemudaan. Sosialisasi ini akan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara-cara yang benar untuk menghadapi berbagai masalah hukum yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka konflik dan masalah hukum yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat.
"Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pembangunan PosBankum semata, tetapi juga dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk kolaborasi yang lebih luas dan mendalam di masa depan. Kita merencanakan program pelatihan paralegal bagi pemuda gereja yang berkelanjutan, penguatan hukum masyarakat di daerah-daerah terpencil, hingga pembentukan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang akan menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Tujuan kita adalah menciptakan ekosistem hukum yang inklusif dan ramah masyarakat di Provinsi Papua," tambah Kakanwil Ayorbaba dengan harapan yang tinggi.
RD Siahaya menambahkan bahwa Klasis GKI Port Numbay Kota Jayapura akan segera membentuk tim khusus yang terdiri dari elemen-elemen terbaik dari gereja untuk menangani seluruh aspek kerja sama ini. Tim ini akan langsung mengkoordinasikan dengan seluruh jemaat yang berada di bawah naungan Klasis Port Numbay di Kota Jayapura, mulai dari persiapan tempat operasional, pendaftaran calon paralegal, hingga penyebaran informasi kepada masyarakat tentang keberadaan PosBankum. "Kita akan memastikan bahwa setiap PosBankum yang dibangun tidak hanya beroperasi dengan baik secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan merubah hidup bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini bukan hanya program bantuan hukum, tetapi juga wujud nyata dari cinta kita kepada sesama," pungkasnya dengan penuh kesungguhan.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan bulat untuk segera memperbaharui naskah kerja sama yang akan ditandatangani dalam waktu dekat, serta melakukan kunjungan lokasi bersama ke beberapa jemaat yang telah ditentukan sebagai lokasi percontohan PosBankum. Kedua pihak berkomitmen untuk menjalankan setiap langkah dengan cepat namun tetap teliti, sehingga program ini dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat Papua yang telah menunggu akses hukum yang merata selama ini. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
#KemenkumPapua
#PosBankum
#BantuanHukumGratis
#Sinode KlasisGKIportnumbay
#PapuaMaju
#HukumBagiSemua
#KerjaSamaStrategis
#AksesHukumMerata
#GerejaPeduliMasyarakat
#TanahPapua
