Jayapura, Kamis 3 Juli 2025
HUMAS PAPUA INFO - Deputi HAM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan
1 Pemasyarakatan RI, Ibnu Chuldun, melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Papua di Jayapura pada 3 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengarusutamaan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Dalam pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, Yohanes Walilo bersama Kepala OPD terkait. Ibnu Chuldun menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menegakkan HAM. Sektor-sektor yang terlibat termasuk aparatur sipil negara, aparat keamanan, akademisi, dan lembaga bisnis.
Pengarusutamaan HAM di Papua saat ini sudah semakin terstruktur dan komprehensif dengan melibatkan ASN, aparat keamanan, akademisi, dan sektor bisnis. Pemerintah Provinsi Papua aktif menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran HAM melalui pendekatan praktis seperti pelatihan, audit HAM, pembentukan gugus tugas, dan pemulihan pengungsi.
Namun, tantangan nyata seperti konflik bersenjata dan tekanan ekonomi masih memerlukan perhatian ekstra agar HAM tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi realitas bagi setiap warga Papua. Oleh karena itu, Kementerian HAM akan melakukan audit HAM terhadap dunia bisnis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Chuldun juga mengapresiasi kerja Komnas HAM Papua yang terus bekerja menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua. Komnas HAM Papua sendiri menyampaikan beberapa isu strategis HAM yang menjadi perhatian, termasuk situasi HAM di Papua, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan regulasi hukuman mati.
Papua sendiri memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM, termasuk insiden di Nduga pada tahun 2019 yang menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban. Otonomi Khusus Papua yang diperkenalkan sebagai solusi sejak 2001 bertujuan memberikan kebebasan lebih besar kepada Papua dalam mengelola sumber daya alam dan pemerintahannya. Namun, implementasi kebijakan ini terhalang oleh berbagai tantangan, seperti birokrasi yang korup dan kurangnya akuntabilitas.
Baru-baru ini, Koalisi HAM Papua menyerukan investigasi dugaan pelanggaran HAM berat oleh Satgas TNI di Intan Jaya. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan aparat negara dalam menjalankan prinsip-prinsip perlindungan masyarakat sipil di wilayah konflik bersenjata.
Dengan pengarusutamaan HAM yang semakin terstruktur dan komprehensif, diharapkan Papua dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menegakkan HAM dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pusat dan daerah makin aktif berkolaborasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di tengah kompleksitas sosial dan konflik lokal.
Yohanes Walilo Ass I Pemprov mengapresiasi kehadiran Deputi HAM bersama Rombongan dan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama, kiranya dengan diakusi ini dapat memotivasi Pemerintah Provinsi Papua dalam menjunjung tinggi nilai - nilai HAM di Papua dalam semua sektor.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, Plt Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Para Kalapas, Kakanim, bersama Pejabat Administrator lintas Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan pemasyarakatan. (*)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum Papua
#KementerianHukumRI
#LayananHukumMakinMudah
#LangkahKitaMasaDepanIndonesia
#BersamaKitaLindungiKaryaAnakBangsa
#supratman08
