
OKSIBIL - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, di undang khusus hadir sebagai salah satu Narasumber Tim Verifikator dalam Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan masyarakat adat kabupaten pegunungan bintang ok mek min yang di selenggarakan bertempat di Aula Soskat Paroki Roh Kudus Mabilabol, Dekenat Pegunungan Bintang.
Kegiatan di buka secara langsung oleh Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, ST.M.Si dalam sambutannya mengatakan, 4 wilayah komunitas Apiwol mencakup wilayah geografis tempat masyarakat adat tinggal, berinteraksi, dan mewariskan pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik budaya Okmekmin.
Dikatakan, di berbagai daerah lain di Indonesia, masalah pemetaan tanah adat sering terjadi klaim mengklaim, untuk mendukung dan mendapatkan pengakuan secara hukum supaya tidak terjadi konflik internal satu dengan yang lain, maka bupati telah mendorong beberapa doktor dan dibantu Universitas Okmin Papua untuk mengkaji secara kajian ilmiah antropologi manusia Okmekmi Melanesia yang kita selesaikan hari ini." Ucap Spei Yan Bidana
Usai sambutan Kegiatan di lanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber diantaranya Prof. Dr. Fredrik Sokoy, S.Sos., M.Si (Akademisi) Prof. Dr. Frans Reuni, SH., MA., MH (Akademisi) Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS (Akademisi) Rachman Rifai, S.Si., M.Si., MSc, John N.R. Gobay (Aktivis), Direktur Forest WWF Indonesia, Dr. Imron, Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba
Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, dalam kesempatan ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari kantor wilayah kementerian hukum papua yang mencakup pelayanan Peraturan Perundang undangan, Pelayanan AHU, Pelayanan KI.
Dalam penjelasannyan Anthonius juga meminta kepada para kepala OPD dan masyarakat 4 wilayah adat untuk dapat mendukung kinerja Bupati yang telah memberikan gagasan atas pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang
Kalau kita dukung kinerja Bupati saya rasa kabupaten pegunungan bintang akan menjadi kabupaten yang maju dan masyarakat adatnya pasti akan sejahtera di atas tanah dan negerinya." Ucap Kakanwil
Anthonius berharap kepada pemerintah daerah pegunungan bintang agar dari hasil pemetaan partisipatif diwilayah 4 komunitas AP IWOL Rumpun Kebudayaan Ok Kabupaten Pegunungan Bintang dapat di buat sebuah regulasi Perda yang dapat melindungi masyarakat adat.
Lebih lanjut Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba, juga membuka kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan KI di Kabupaten Pegunungan Bintang bagi 4 komunitas wilayah adat guna melindungi Komunal masyarakat.
Anthonius, mengapresiasi upaya Bupati dan Wakil Bupati dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa Kanwil Kemenkum Papua siap membantu melakukan Harmonisasi Raperda dan juga siap membantu melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Kegiatan di lanjutkan dengan diskusi tanya jawab bupati bersama tim Verifikator dan tim penelitian serta perwakilan masyarakat 4 komunitas wilayah adat pegunungan bintang.
Akhiri kegiatan Kakanwil Kemenkum Papua menyerahkan cenderah mata kepada bupati Kabupaten Pegunungan Bintang guna menjalin kerja sama antar kanwil Kemenkum Papua dan Pemda pegunungan bintang dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.(HUMAS KEMENKUM PAPUA).



#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#Kanwilkemenkumpapua
#kanwilpapuaPASTITIFA
