Jayapura, Rabu 18 Juni 2025
INFO HUMAS PAPUA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, memimpin rapat Bersama dengan pengawai Kanwil Kemenkum Papua pada Rabu, 18 Juni 2025, di Aula Utama Kanwil Papua. Dalam rapat tersebut, dibahas Disiplin pegawai, Pengisian Survei, Daduk RKT dan LKE B06 serta pembahasan hasil rapat Dharma Wanita persatuan.
Rapat ini dipandu oleh Kabag Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs yang dihadiri oleh seluruh pejabat structural dan perwakilan unit kerja. Dalam tersebut membahas terkait Kedisiplinan Pegawai, di mana Kepala Kantor Wilayah Papua Anthonius M Ayorbaba menekankan pentingnya kepatuhan terhadap jam kerja serta etika professional dalam menjalankan tugas. Penegakan aturan ini dinilai krusial dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.
Selain itu, dibahas terkait pengisian survei internal dan eksternal yang berkaitan dengan jumlah responden yang melakukan pengisian survei, untuk mendapatkan jumlah responden membutuhkan kiat dan strategi khusus yaitu dengan adanya pengelolaan data yang baik agar survey dapat terpenuhi dengan baik. Setiap unit diminta untuk segera menyelesaikan pengisian survei sesuai batas Waktu yang telah ditentukan.
Selanjutnya adalah pemuktahiran dan kelengkapan Data Dukung Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Lembar Kerja Evaluasi (LKE) B06. Pentingnya konsitensi antara target dan capaian serta kelengkapan dokumen sebagai bukti dukung dalam proses evaluasi kinerja yang berjenjang hingga pusat.
Dalam rapat juga membahas hasil pertemuan Dharma Wanita Persatuan Kemenkumham Papua, yang baru-baru ini dilaksanakan. Menyampaikan beberapa rencana program sosial dan pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan termasuk wajib hadir dalam kegiatan arisan dharma Wanita, menjalankan program rencana dengan kepengurusan yang baru, serta peningkatan peran anggota dalam mendukung tugas dan fungsi ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Papua.
Rapat ditutup dengan arahan agar seluruh jajaran meningkatkan kolaborasi, ketetapan pelaporan,dan komitmen terhadap reformasi birokrasi, sejalan dengan semangat pembagunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).(Humas Kemenkum Papua)
