HUMAS PAPUA INFO – Sebuah angin segar yang mencerminkan kencang di Bumi Cenderawasih. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan dua tokoh kunci Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Ali Hamda Bogra dan Yanni, di ruang VIP Bandar Udara Sentani. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 25 November 2025 ini melahirkan gagasan revolusioner: merekrut 10.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan anggota TNI-POLRI untuk Papua dan Papua Barat.
Usulan keinginan ini pertama kali dilontarkan oleh Ali Hamda Bogra, yang melihat potensi besar dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua melalui penambahan aparatur negara. Gayung bersambut, Anthonius M. Ayorbaba menyambut baik ide tersebut, namun dengan beberapa catatan strategi yang perlu diperhatikan.
“Ini adalah langkah maju yang luar biasa untuk Papua. Tapi kita harus berhati-hati dalam pelaksanaannya,” ujar Ayorbaba. Ia menekankan pentingnya membagi fokus rekrutmen menjadi dua jalur utama. Pertama, melalui sekolah-sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian, seperti Politeknik Pemasyarakatan dan Imigrasi. Jalur ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga ahli yang kompeten dan siap pakai di bidang hukum dan HAM.
Kedua, Ayorbaba menyoroti masalah klasik yang kerap menghantui rekrutmen CPNS di Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu peningkatan terkait kuota penerimaan, khususnya dari Orang Asli Papua (OAP) yang seringkali gagal dalam seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT). “Kita harus mencari solusi konkret untuk masalah ini,” tegasnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Ayorbaba mengusulkan intensifikasi kolaborasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua, BKN Pusat, dan Pemda. Tujuannya adalah menyediakan sarana dan prasarana komputer yang memadai, serta akses gratis bagi OAP untuk berlatih menggunakan sistem CAT sebelum masa rekrutmen tiba. Simulasi soal secara rutin diharapkan dapat meningkatkan kesiapan, kepercayaan diri, dan kemampuan teknis OAP, sehingga mereka dapat bersaing secara setara dalam proses seleksi.
“Ketidaklulusan OAP bukan karena kurangnya kemampuan, tapi lebih karena minimnya pengalaman dengan sistem CAT. Kita harus memberikan mereka kesempatan yang sama untuk belajar dan beradaptasi,” jelas Ayorbaba.
Namun Ayorbaba mengingatkan bahwa pengembangan SDM OAP tidak boleh berhenti pada tahap rekrutmen dan Latihan Dasar (Latsar) atau prajabatan saja. Ia menekankan perlunya skema pelatihan jangka panjang yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu pola yang ia usulkan adalah memberikan kesempatan kepada CPNS OAP untuk mengikuti program magang atau penempatan sementara di instansi pemerintah di luar Papua.
Ayorbaba berkaca pada pengalamannya sendiri di tahun 1996, ketika ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, Jawa Timur, melalui skema Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). “Penempatan di luar daerah membuka wawasan dan mempercepat adaptasi terhadap standar pelayanan dan budaya kerja nasional,” ujarnya.
Skema penempatan dan magang lintas daerah ini diharapkan dapat menjadi strategi afirmatif yang efektif untuk memperluas wawasan kerja, meningkatkan kompetensi teknis, serta mempercepat proses adaptasi OAP terhadap standar pelayanan dan budaya kerja nasional. Dengan demikian, kualitas SDM OAP dapat meningkat secara menyeluruh, sekaligus memastikan adanya peluang pemerataan dan pengembangan karier yang lebih setara bagi pegawai OAP dalam lingkungan pemerintahan.
Inisiatif ini bukan sekedar penambahan jumlah ASN, namun juga investasi jangka panjang dalam pembangunan Papua. Dengan SDM yang berkualitas dan kompeten, Papua diharapkan dapat melaju lebih cepat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakatnya. Terobosan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Papua yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
