Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan, Rekonsiliasi Data Pengaduan Masyarakat, dan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin Pegawai Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum pada tanggal 19–21 Mei 2026 secara hybrid di BPSDM Hukum, Depok dan melalui media virtual, Selasa (19/06).
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs, Kabid AHU Muhammad Ilham, Ketua Pokja Humas Mulia Wari Sonny, Ketua Pokja Keuangan Alwi, serta Admin SIPIDU dan Operator SIMWAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026, tata cara pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mekanisme rekonsiliasi data pengaduan, hingga pengelolaan data hukuman disiplin pegawai melalui aplikasi SIPIDU dan SIMWAS Inspektorat Jenderal Versi 3.0.
Pada sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang, menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
“Pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan disiplin pegawai harus dilaksanakan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal dan memastikan setiap data yang disampaikan valid serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hantor Situmorang.
Selain mengikuti sesi sosialisasi dan diskusi, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua juga berpartisipasi aktif dalam rekonsiliasi data pengaduan masyarakat dan data hukuman disiplin pegawai guna memastikan kesesuaian, validitas, dan akurasi data yang dicatat dalam sistem pengawasan internal Kementerian Hukum.
Turut secara virtual dari ruang rapat Youtefa Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pelayanan publik.
“Melalui kegiatan sosialisasi dan rekonsiliasi ini, kami berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin pegawai secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua,” ungkap Anthonius
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan pengaduan masyarakat dan penanganan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum khususnya khusus di kanwil Kemenkum Papua dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
