Kamis, 11 Desember 2025
Jayapura – Dialog strategis antara legislatif daerah dan instansi hukum berlangsung di Kanwil Kementerian Hukum Papua saat DPR Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja pada Kamis (11/12/25). Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Youtefa mulai pukul 14.00 WIT ini menjadi ruang koordinasi untuk membahas berbagai isu hukum dan kebijakan yang tengah berkembang di Papua Selatan.
Dalam forum tersebut, DPR Papua Selatan memaparkan sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah provinsi, khususnya terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), dinamika sengketa pertanahan, serta tantangan sosial yang melibatkan masyarakat adat. Isu-isu ini dinilai membutuhkan pendekatan hukum yang matang serta kolaborasi lintas lembaga.
Pembahasan mengenai sengketa pertanahan menjadi salah satu titik perhatian. Disampaikan bahwa masyarakat yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah secara sah memiliki dasar untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kabupaten Merauke di Papua Selatan, memiliki lembaga bantuan hukum yang terafiliasi dengan Kanwil Kemenkum Papua yang dapat membantu masyarakat memperoleh dukungan hukum yang memadai.
DPR Papua Selatan juga menyampaikan harapan agar hubungan koordinatif antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan Kanwil Kemenkum Papua terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menyediakan kepastian hukum dan membantu penyelesaian persoalan yang sedang berkembang di daerah.
Pertemuan berlangsung kondusif dan produktif, memperlihatkan komitmen para pihak untuk memperdalam kerja sama dalam menangani isu-isu strategis. Kanwil Kemenkum Papua menyatakan siap melanjutkan dukungan dan pendampingan hukum demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta akses keadilan bagi masyarakat Papua Selatan. (Humas Kemenkum Papua)
#KementerianHukum
#KemenkumPapua
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumPapua
#KanwilPapuaPASTITIFA
