Jayapura – Sebagai tindak lanjut audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dengan Direktur Utama Bank Papua, Kanwil Kemenkum Papua menerima kedatangan perwakilan Bank Papua dalam rangka pelaksanaan Rapat Rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kegiatan ini berlangsung di Aula Youtefa Kanwil Kemenkum Papua, pada Rabu, (20/01/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Max Wambrauw serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Slamet Iman Santoso.
Dalam sambutannya, Kadiv P3H Max Wambrauw menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan rapat perancangan PKS ini. Menurutnya, kerja sama antara Kanwil Kemenkum Papua dan Bank Papua merupakan langkah strategis dalam membangun hubungan kelembagaan yang kuat, khususnya dalam perlindungan hukum serta dukungan pembiayaan bagi masyarakat Papua, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kedua instansi.
Sementara itu, Kadiv Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso menyampaikan terima kasih atas respons cepat Bank Papua dalam menindaklanjuti rencana perjanjian kerja sama. Ia menilai PKS ini akan menjadi fondasi penting dalam melancarkan pelayanan di sektor ekonomi daerah Papua.
“Melalui PKS ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Papua agar semakin berkembang dan mampu bersaing di kancah global,” ujar Slamet Iman Santoso.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan berbagai layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, meliputi layanan Kekayaan Intelektual (KI), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta layanan Kenotariatan.
Mewakili Bank Papua, Perwakilan Divisi Hukum Bank Papua, Reimon Mateos, menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang baik dari jajaran Kanwil Kemenkum Papua. Ia menjelaskan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bank Papua yang mencakup penanganan litigasi dan non-litigasi, serta pentingnya penyusunan PKS yang mampu merangkum peran dan fungsi kedua institusi secara komprehensif.
Lebih lanjut, Reimon berharap melalui rapat perancangan PKS ini, sinergi antara Kanwil Kemenkum Papua dan Bank Papua dapat dituangkan secara jelas dan terstruktur dalam dokumen kerja sama.
Dalam sesi pemaparan teknis, Kabid AHU Muhammad Ilham menjelaskan terkait layanan AHU, Rionard Simanjuntak memaparkan layanan Kekayaan Intelektual, Manutur Simbolon menjelaskan mengenai layanan Peraturan Perundang-undangan, serta Mulai Wari Sonny memaparkan mekanisme turunan MoU dan PKS dari tingkat pusat hingga daerah sebagai dasar penyusunan PKS.
Kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, sebagai wujud komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi ke depan.(HUMAS KEMENKUM PAPUA)
