HUMAS PAPUA INFO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Papua menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pengayoman ke-80 di halaman Utama Kanwil Papua pagi ini (22/8/2025). Upacara ini dipimpin oleh Asisten III Setda Provinsi Papua, Triwarno Purnomo, sebagai inspektur upacara.
Sementara sebagai Komandan Apel Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso membacakan sejarah singkat Kiprah Kementerian Hukum sejak awal mengabdikan diri bagi Nusa dan Bangsa.
Dalam amanatnya, Menteri Hukum dan HAM, Triwarno Purnomo, membacakan sambutan yang menekankan pentingnya menjaga warisan bangsa berupa hukum yang berakar pada Pancasila dan melanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, transparansi, dan keterbukaan.
Dikatakan Tahun ini, tema HUT Pengayoman ke-80 adalah "Transformasi Pengayoman untuk Indonesia Emas 2045" dan "Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan". Menteri Hukum Andi Agtas menekankan, reformasi hukum bukan pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Delapan puluh tahun adalah waktu yang panjang. Generasi demi generasi telah bergantian mengabdi, membawa Pengayoman hingga seteguh hari ini. Maka, peringatan ke-80 bukan sekadar seremonial. Ini adalah titik refleksi: apakah kita telah menjaga warisan itu dengan baik? Apakah hukum kita benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberi rasa aman, rasa adil, dan rasa pasti?
Menteri Hukum RI juga menekankan, demokrasi kita hari ini adalah demokrasi matang, yang terbukti lewat transisi kepemimpinan yang damai dan penuh kehormatan. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya juga menegaskan bahwa pembangunan hukum adalah prasyarat bagi pembangunan nasional.
Dalam bidang tata kelola regulasi, capaian Kementerian Hukum membanggakan. Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 mencapai nilai sempurna yaitu 100. Kita juga berhasil menjaga Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada angka 3,7 yang menunjukkan adanya peningkatan konsistensi dalam harmonisasi serta pelaksanaan pembaruan regulasi.
Melalui aplikasi E-Harmonisasi, ribuan rancangan regulasi kini dapat disinkronkan lintas kementerian. Melalui JDIHN, masyarakat memiliki akses langsung ke lebih dari 670 ribu dokumen hukum terbesar dalam sejarah kita.
Dalam bidang akses terhadap keadilan, capaian kita terasa nyata. 2.045 penerima bantuan hukum litigasi telah kita dampingi sampai ke pengadilan. 542 kelompok masyarakat menerima penyuluhan hukum, konsultasi, hingga mediasi. Dan di akar rumput, kita berhasil membentuk 7.212 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, didukung oleh 8.277 paralegal.
Bayangkan, ribuan paralegal ini adalah jembatan antara rakyat kecil dan sistem hukum. Bidang Kekayaan Intelektual, lonjakan permohonan mencerminkan kreativitas bangsa. Hanya dalam setengah tahun 2025, tercatat lebih dari 78 ribu permohonan hak cipta, 91 ribu permohonan merek, serta ribuan permohonan paten dan desain industri.
Semua ini menandakan bahwa hukum hadir untuk melindungi inovasi, ide, dan kreativitas Pilar ekonomi kita di masa depan. Bidang pendidikan hukum, kita meresmikan Kampus Pengayoman Pancasila. Kampus ini tidak hanya mendidik teknisi hukum, melainkan juga membentuk insan hukum yang berkarakter, berlandaskan Pancasila, dan memiliki daya saing global.
Namun, mari kita jujur pada diri sendiri: masih banyak tantangan yang harus kita jawab. Kita masih menghadapi regulasi yang tumpang tindih, kebijakan lintas sektor yang belum terintegrasi, literasi hukum yang rendah, serta penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang belum optimal.
Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya percaya pada sistem hukum, karena merasa keadilan belum selalu berpihak pada mereka. Inilah tantangan kita: bagaimana menjadikan hukum bukan hanya instrumen negara, tetapi juga milik rakyat. Hukum yang sederhana, jelas, dan bisa dipahami siapa pun. Hukum yang melindungi, bukan membebani. Diharapkan Raperda ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Jayapura, dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Dirgahayu Hari Pengayoman ke-80. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu membimbing langkah kita, memberikan kekuatan, dan meneguhkan hati kita untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. Pengayoman hadir untuk rakyat, hukum tegak untuk Indonesia maju.
Asisten III Setda Provinsi Papua, Triwarno Purnomo juga menyampaikan pesan untuk majunya insan pengayoman dan sinergi harga mati. Upacara ini dihadiri oleh pejabat Forkopimda Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba sebagai tuan rumah, Kepala Kantor Ditjen Pemasyarakatan Wilayah Papua, Herman Mulawarman, Kakanwil Ditjen Imigrasi Papua, Samuel Toba dan tamu undangan lainnya.
Penghujung Upacara dilaksanakan Penyerahan Penghargaan Pegawai teladan, Penghargaan Sinerfitas terbaik dan Sertifikat Kekayaan Intelektual bagi Pelaku seni, UMKM serta Penulis Buku di Papua. (***)
LAPORAN TIM HUMAS KANWIL KEMENKUM PAPUA
WEB : www.papua.kemenkum.go.id
Twitter : @kanwilpapua
IG. : humaskemenkumpapua
FB : Humas Kemenkum RI
