Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui Tim Analisis dan Evaluasi Hukum (AIEK) kembali melakukan kegiatan pengumpulan data dalam rangka Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan pada Selasa (9/6/2026) pukul 15.00 WIB bertempat di Hotel Swill Bell-Inn, Kota Jayapura.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengumpulan data yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tim AIEK Kanwil Kemenkum Papua. Pada kesempatan kali ini, wawancara dilakukan terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Papua Justice & Peace (PJP) sebagai salah satu organisasi bantuan hukum yang aktif memberikan layanan kepada masyarakat.
Direktur Papua Justice & Peace, Yuliyanto, hadir sebagai responden dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, wawancara dilakukan oleh Nurbakti Harisaldi selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama yang tergabung dalam Tim AIEK Kanwil Kemenkum Papua.
Dalam sesi wawancara, diperoleh informasi bahwa implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum pada umumnya berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti bagi PBH Papua Keadilan & Perdamaian. Salah satu isu yang sebelumnya menjadi perhatian sejumlah organisasi bantuan hukum, yaitu terkait persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), juga tidak menjadi hambatan yang signifikan bagi PBH tersebut.
Menurut Yuliyanto, organisasi pemberi bantuan hukum perlu memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi dalam membantu masyarakat memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar layanan bantuan hukum tetap dapat diberikan kepada mereka yang berhak menerima.
Meski demikian, PBH Papua Justice & Peace menyampaikan perhatian terhadap kondisi anggaran bantuan hukum yang dinilai terus mengalami keterbatasan. Menurut responden, kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum masih sangat tinggi, sehingga dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Dana bantuan hukum seharusnya dapat ditingkatkan agar akses terhadap keadilan semakin inklusif dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan hukum namun memiliki keterbatasan ekonomi,” ungkap Yuliyanto dalam wawancara tersebut.
Berbagai masukan dan informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan menjadi bahan penting bagi Tim AIEK Kanwil Kementerian Hukum Papua dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan standar layanan bantuan hukum serta menjadi dasar rekomendasi rekomendasi kebijakan di masa mendatang.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum masyarakat serta memastikan regulasi yang berlaku dapat diimplementasikan secara efektif guna mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #pelayananhukummakinmudah
