Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tahun 2026 bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Horison Kotaraja, Kamis (21/05/2026) pukul 09.00 WIT.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai forum penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat di Tanah Papua.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tanah Papua.” Dalam pemaparannya, Anthonius menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan regulasi guna menghasilkan produk hukum yang responsif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Anthonius.
Selain itu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Yulius Manurung, membawakan materi “Membangun Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembentukan Perdasi dan Perdasus.” Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penyusunan regulasi daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua, Mukri M. Hamadi, menyampaikan materi “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Bermanfaat bagi Masyarakat.” Menurutnya, keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam menciptakan peraturan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut dipandu oleh Elizabeth Steffanie Austien Haurissa selaku moderator dan berlangsung aktif melalui sesi diskusi serta tanya jawab bersama peserta dari berbagai pemerintah daerah di Tanah Papua.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Tanah Papua.
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
