Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua mengikuti kegiatan Policy Talks (Forum Kajian Kebijakan/FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau secara berani melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Papua.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Papua, Max Wambrauw, bersama dua Analis Kebijakan, yakni Yuditha Edelyn dan Nurbakti Harisaldi. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Papua dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis dan penyusunan kebijakan publik.
Dalam kegiatan Policy Talks tersebut, narasumber menyampaikan materi mengenai Pengantar Analisis Kebijakan Publik yang mencakup tahapan penting dalam siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Materi tersebut memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses penyusunan kebijakan yang sistematis dan terfokus pada penyelesaian permasalahan publik.
Salah satu poin utama yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah pentingnya penerapan konsep Kebijakan Berbasis Bukti atau kebijakan berbasis bukti. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan yang dirumuskan didasarkan pada data yang valid, fakta lapangan, hasil penelitian, serta bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Melalui forum diskusi ini, para peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya analisis kebijakan yang berbasis data dan fakta. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan penguatan kapasitas dalam menyusun rekomendasi kebijakan serta Policy Brief sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik.
Kepala Divisi P3H, Max Wambrauw, menyambut baik terlaksananya kegiatan tersebut karena memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kompetensi para analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua. Menurutnya, kemampuan melakukan analisis yang tajam dan berdasarkan bukti menjadi kebutuhan penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Melalui keikutsertaan dalam Policy Talks Tahun 2026 ini, diharapkan kapasitas Analis Kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua semakin meningkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi analisis kebijakan secara profesional, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,implementatif, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum#pelayananhukummakinmudah
