Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua bergerak cepat mendokumentasikan hasil evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia. Melalui Rapat Evaluasi Capaian Semester I dan Penyusunan Strategi Semester II Tahun 2026, seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum Papua menyusun langkah-langkah strategi guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat Papua.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Humboldt Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Selasa (7/7), dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw, Kepala Bagian Umum, Victor Lucky Maturbongs, para pejabat administrator dan pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Jabatan Fungsional Umum (JFU), serta para siswa magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua.
Dalam arahannya, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba memaparkan hasil Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Semester I Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam menyusun strategi peningkatan kinerja pada Semester II Tahun 2026.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk melihat capaian yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Ia menegaskan bahwa setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara konkrit agar target organisasi dapat tercapai secara optimal.
Pada bagian pertama materi, Kakanwil menjelaskan mengenai pengawasan dan pemantauan tindak lanjut temuan eksternal maupun internal. Pembahasannya meliputi kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2026, saldo hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kementerian Hukum, temuan hasil pemeriksaan internal, serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Ia mendorong pentingnya penyelesaian seluruh tindak lanjut sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selanjutnya, pada bagian kedua dipaparkan rekapitulasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selain itu, juga disampaikan kondisi sumber daya dan realisasi anggaran sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja.
Materi berikutnya membahas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kakanwil menjelaskan proses evaluasi, hasil panel pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, serta capaian satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK maupun WBBM di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Menurutnya, Pembangunan Integritas harus terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas ASN, dan komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi.
Mengakhiri penyampaian materi, Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan sejumlah pesan dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum yang harus menjadi pedoman bagi seluruh ASN Kanwil Kemenkum Papua dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Pesan tersebut antara lain meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga keutuhan, kekompakan, kebersamaan, dan sinergitas dalam bekerja. Selain itu, setiap pemimpin yang diharapkan mampu menjadi teladan yang melindungi serta menghargai anggotanya, sekaligus memastikan setiap Arah yang diberikan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan-undangan.
Inspektorat Jenderal juga menekankan pentingnya loyalitas yang diwujudkan melalui kontribusi nyata terhadap organisasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta upaya menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin maupun etika. Seluruh jajaran juga diingatkan untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi serta melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan tetap menjaga integritas.
Hal lain menyankut evaluasi kinerja kanwil kemenkum papua juga turut disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw, Kepala Bagian Umum, Victor Lucky Maturbongs .
Kakanwil menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekedar menilai capaian kinerja, melainkan menjadi pijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif pada Semester II Tahun 2026. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh jajaran, Kanwil Kementerian Hukum Papua optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan berfokus pada kepuasan masyarakat di Tanah Papua.
==============
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
==============
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
