JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, hadir langsung di Graha Pengayoman untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026. Dalam kegiatan ini, Kakanwil Papua didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs; serta Ketua Pokja Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Mulia Wari Sonny.
Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta beserta seluruh Pimpinan Tinggi Madya, para Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa sebagai pelayan negara, tugas utama yang harus diemban adalah melaksanakan program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto secara bersama-sama. "Saya sependapat bahwa seluruh capaian yang kita raih saat ini adalah amanah besar yang dititipkan kepada kita, untuk mewujudkan cita-cita dan program prioritas Bapak Presiden," ujarnya. (2/7)
Lebih lanjut Menteri Hukum menyampaikan, segala keberhasilan yang diraih tak lepas dari kerja keras seluruh jajaran. "Di mana pun saya berada, saya selalu sampaikan bahwa yang paling hebat adalah pegawai Kementerian Hukum, karena rekan-rekanlah yang menjalankan tugas di lapangan. Semua prestasi ini adalah wujud nyata upaya kita membawa negara ke arah yang lebih baik, sesuai Asta Cita Presiden, khususnya dalam keberhasilan digitalisasi layanan publik yang diharapkan dapat terwujud sepenuhnya tahun ini."
Menteri juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh elemen di lingkungan kementerian, mulai dari unit utama, kantor wilayah, pejabat manajerial maupun non-manajerial. Terkait pemantauan kinerja, Menteri mengakui dirinya jarang turun langsung ke lapangan dan mempercayakan hal tersebut sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal.
"Jujur saya tahu betul tantangan birokrasi kita tidak ringan. Jangankan menyatukan antar kementerian dan lembaga, menghapus sekat antar unit kerja di dalam satu kementerian saja agar mau berkolaborasi demi tujuan bersama—saya sadar itu bukan pekerjaan mudah," tegas Menteri.
Menteri pun memuji inovasi yang terus berkembang, salah satunya penyelesaian tumpukan berkas paten. "Saat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dilantik, tumpukan penundaan pendaftaran paten mencapai hampir 5.000 berkas. Berkat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk mengatasi kekurangan pemeriksa paten, kini backlog tersebut tersisa sekitar 40%. Saya menargetkan seluruhnya selesai tahun ini juga," jelasnya.
Selain itu, telah terbentuk lebih dari 1.600 Sentra Kekayaan Intelektual di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Dukungan bagi UMKM juga terus diperkuat, terutama untuk pengembangan Indikasi Geografis agar produk khas daerah yang bernilai premium mendapatkan akses pasar yang layak melalui kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan—terutama pasca penandatanganan perjanjian CEPA dengan Uni Eropa. "Alhamdulillah, dari peringkat kedua beberapa tahun lalu, kini Indonesia menjadi negara nomor satu di Asia dalam jumlah pendaftaran Indikasi Geografis," ungkap Menteri bangga.
Di akhir sambutan, Menteri menyampaikan kebijakan baru dalam pengisian jabatan: mulai dari Sekretaris Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan jabatan setingkat akan dinilai oleh Dewan Kepangkatan berdasarkan sistem merit, kemudian diseleksi tiga nama terbaik secara objektif dan demokratis. "Tiga nama ini nantinya akan diserahkan kepada masing-masing unit kerja, agar merekalah yang memilih langsung pemimpin bagi lingkungan kerjanya sendiri," pungkas Menteri.
Sementara itu, usai mengikuti rangkaian rapat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan apresiasinya atas arahan dan kebijakan strategis yang disampaikan dalam Rakor ini, serta menyampaikan harapan besar bagi kemajuan pelayanan hukum di tanah Papua.
Ia berharap semangat kolaborasi dan penghapusan sekat antar unit kerja yang ditekankan Menteri dapat segera terwujud hingga ke tingkat wilayah, sehingga berbagai hambatan birokrasi yang selama ini dirasakan dapat teratasi dengan lebih cepat. “Kami di Papua siap menjadikan momen ini sebagai pemicu untuk semakin mempererat kerja sama antar seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham Papua, serta membuka pintu selebar-lebarnya bagi kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat,” ujar Ayorbaba.
Terkait keberhasilan pengelolaan kekayaan intelektual dan indikasi geografis, Ayorbaba menegaskan potensi luar biasa yang dimiliki Papua layak mendapatkan perhatian yang sama besarnya. “Papua memiliki kekayaan budaya, hasil alam, dan produk khas yang tak ternilai harganya, yang belum banyak dikenal dunia. Kami berharap dukungan pusat dapat mempercepat pendaftaran indikasi geografis dan hak kekayaan intelektual bagi masyarakat adat dan pelaku usaha di sini, sehingga produk unggulan Papua dapat bersaing dan mendapatkan nilai yang setara di pasar nasional maupun internasional,” tambahnya.
Menyikapi kebijakan baru pemilihan pemimpin unit kerja, Ayorbaba menyambut baik langkah tersebut dan menilai akan melahirkan kepemimpinan yang lebih dekat dengan kebutuhan riil di lapangan. “Ini adalah langkah yang sangat berani dan tepat. Pemimpin yang dipilih oleh lingkungan kerjanya sendiri tentu akan lebih memahami tantangan dan harapan rekan-rekan di daerah, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat Papua dapat semakin maksimal, cepat, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Ia juga berkomitmen untuk segera menyosialisasikan seluruh hasil arahan Rakor ini kepada seluruh jajaran di wilayah Papua, guna menyatukan langkah mewujudkan Asta Cita Presiden bagi kemajuan seluruh masyarakat di tanah Papua. (*)
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
