JAYAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil) RI Papua bergerak cepat menyusun langkah perbaikan pasca Rapat Koordinasi pusat. Bertempat di Aula Humboldt, seluruh jajaran ASN berkumpul dalam Rapat Evaluasi Capaian Semester I dan Penyusunan Strategi Semester II Tahun 2026, Senin (6/7).
Kegiatan ini digelar tak lama setelah Rapat Koordinasi Pengendalian Semester I yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI di tingkat pusat. Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Anthonius M. Ayorbaba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Victor Lucky Maturbongs selaku moderator, rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah menuju peningkatan kinerja yang nyata.
Dalam arahannya, Kakanwil Ayorbaba, menyampaikan kembali poin-poin strategis dari Kemenpan RB terkait transformasi pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan Kementerian Hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif.
"Standar layanan publik kini berubah. Masyarakat tidak lagi sekadar butuh layanan yang ada, melainkan layanan yang mudah diakses, cepat diproses, dan pasti hasilnya. Digitalisasi serta kenyamanan pengguna kini menjadi tolok ukur utama," tegas Ayorbaba.
Dari sisi capaian, Kementerian Hukum mencatat prestasi membanggakan:
- Indeks Pelayanan Publik: 4,58 (Kategori A / Pelayanan Prima)
- Survei Kepuasan Masyarakat: 97,17 (Predikat A)
- Catatan: Perlu peningkatan pengelolaan SDI dan aset, serta nilai Survei Penilaian Integritas 2025 yang mencapai 77,17.
Meski nilai tata kelola terus naik, penguatan integritas menjadi kunci agar tidak sekadar mengejar angka, melainkan menghasilkan layanan yang berdampak nyata. Empat pilar utama perbaikan yang diarahkan: Transformasi Digital Terintegrasi, Reformasi Regulasi, Akselerasi Kekayaan Intelektual, dan Perluasan Akses Keadilan hingga ke Desa.
Beralih ke materi Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Kakanwil menyampaikan kabar menggembirakan sekaligus tantangan besar. Tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum mencapai 95,20, naik signifikan 4,82 poin dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya: Nilai RB Generik 89,27 dan RB Tematik 5,93.
"Kenaikan ini bukan angka semata. Ini bukti komitmen kita, dan pintu menuju penyesuaian tunjangan kinerja hingga 100% kini semakin terbuka lebar," ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Namun, capaian nasional ini harus diimbangi oleh kinerja seluruh wilayah. Kakanwil menegaskan, Kepala Bagian, Bidang, hingga Kadiv wajib memantau nilai RB setiap minggu agar Kanwil Papua selaras dengan target pusat.
Di tengah semangat keberhasilan nasional, Kakanwil menyampaikan keprihatinan mendalam. "Saat ini kinerja kita masih sering berada di urutan paling akhir. Ini hal yang sangat memprihatinkan," ujarnya jujur.
Ayorbaba mengakui belum berani bertanya atau berbagi dalam forum pusat karena belum ada capaian yang pantas dibanggakan. "Saya akan terus mengawal setiap minggu. Perubahan tidak ditentukan oleh skema baru, melainkan oleh sikap pimpinan. Jika kita masa bodoh, kita tidak akan pernah bergerak maju," tegasnya.
Kunci peningkatan nilai organisasi bukan sekadar mengejar angka tinggi, melainkan memastikan indikator tepat, capaian merata, bukti kuat, target realistis, dan predikat SAKIP yang membaik. "Rumusnya sederhana: Perbaiki kualitas manajemen kinerja, maka nilai organisasi pun otomatis naik," tambahnya.
Rapat ini berakhir dengan komitmen bersama untuk segera menyusun rencana aksi konkret, mengejar ketertinggalan, dan memastikan layanan hukum di tanah Papua semakin baik, berkeadilan, dan membanggakan. (*)
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
