Rabu, 17 Desember 2025
JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba beserta para Pimpinan Tinggi (Pimti) Kanwil Kemenkum Papua menghadiri kegiatan Malam Harmoni dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Kementerian Hukum Tahun 2025, yang diselenggarakan di Grand Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta (17/12).
Malam Harmoni merupakan salah satu agenda penting dalam Rakordal Kementerian Hukum yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan, memperkuat sinergi, serta membangun soliditas antar pimpinan dan jajaran Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dikemas dalam suasana kebersamaan yang penuh kekeluargaan dan semangat kolaborasi serta juga di barengi dengan aksi penggalangan dana bagi korban banjir di Pulau Sumatra dan Aceh.
Kegiatan di awali dengan perade baju dinas kementeria hukum terbaru yang akan di gunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum Seantero tanah air dari Sabang sampai Merauke.
Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba dalam kesempatan ini di berikan kesepakatan bersama para kakanwil dari setiap wilayah untuk mengisi malam Harmoni dengan membawakan 1 lagu daerah bahasa Batak.
Kakanwil Kemenkum Papua menyampaikan bahwa Malam Harmoni menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi lintas unit kerja, sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum secara profesional dan berintegritas di tahun 2025.
“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menyatukan visi dan semangat dalam mendukung kebijakan serta program strategis Kementerian Hukum, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat,” ujar Kakanwil.
Kehadiran Kakanwil dan Pimti Kanwil Kemenkum Papua dalam Malam Harmoni mencerminkan komitmen jajaran Kantor Wilayah untuk terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kinerja organisasi, serta akselerasi pelaksanaan program prioritas Kementerian Hukum.
Rangkaian Rakordal Kementerian Hukum Tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis yang selaras antara pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan hukum dapat berjalan efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.
