Senin, 22 Desember 2025
Jayapura - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menyelenggarakan rapat internal di Aula Humbolt Kanwil Kementerian Hukum Papua. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Anthonius M. Ayorbaba.
Agenda ini menjadi ruang konsolidasi strategis dalam rangka mempersiapkan penutup tahun dan awal tahun kerja berikutnya. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil mengarahkan peserta rapat untuk mencermati hasil Rapat Koordinasi Kementerian Hukum, mengidentifikasi tindak lanjut yang harus segera disusun, serta memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
Forum ini juga membahas kesiapan internal dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru, terutama menyangkut pelaksanaan kegiatan perayaan, pengaturan tugas pegawai, serta pelayanan publik di lingkungan Kanwil agar tetap berjalan optimal. Kakanwil menegaskan agar seluruh jajaran menjaga disiplin dan koordinasi selama periode libur agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin.
Selain itu, rapat menguraikan langkah penyusunan materi refleksi akhir tahun yang merangkum pencapaian kinerja, program yang telah terlaksana, dan hal-hal strategis yang akan dipublikasikan kepada media. Pembahasan ini menjadi bagian dari penguatan komunikasi publik dan transparansi informasi lembaga kepada masyarakat Papua.
Poin pembahasan lain yang menjadi fokus utama Kakanwil adalah rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum di wilayah Papua. Dalam tahap awal, pembentukan pos tersebut akan difokuskan pada empat provinsi di tanah Papua sebagai upaya memperluas akses layanan hukum bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum secara efektif.
Di akhir rapat, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba memberikan arahan tindak lanjut kepada setiap bidang untuk menyiapkan laporan lanjutan, merumuskan waktu pelaksanaan, serta memastikan koordinasi berjalan selaras.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kementerian Hukum Papua menegaskan komitmen memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan sinergi antarbidang, serta memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat di Papua. Agenda yang telah dibahas menjadi landasan penting dalam menyongsong tahun kerja berikutnya dengan perencanaan yang lebih matang. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
