Jakarta, 17 Desember 2025
HUMAS PAPUA INFO – Tim Pokja Program dan Pelaporan, Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, pada hari Rabu (17/12) melanjutkan kegiatan krusial yaitu finalisasi penyusunan identifikasi anggaran guna memenuhi prioritas direktif presiden tahun anggaran 2026 di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan hari kedua ini dipimpin langsung oleh RONNAL LUMATAUW,A.Md. S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Pokja, bersama dengan anggota-anggotanya yang berkompeten yaitu AGUSDINE RAGIL IRAWAN, SHINTA YARANGGA, ASIH MARIYANI, dan DEWI SUEBU. Tim tersebut diterima dengan ramah oleh REYMUDA RADJA SIPAYUNG, Pelaksana pada Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan Setjen Kementerian Hukum RI.
Tujuan utama finalisasi identifikasi anggaran ini adalah untuk mengantisipasi dan menyesuaikan program-program yang menjadi fokus perhatian Presiden pada tahun depan. Langkah strategis ini direncanakan melalui pembentukan Rincian Output (RO) khusus yang akan diinput ke dalam aplikasi SAKTI – sistem manajemen anggaran pemerintah yang modern – sehingga proses alokasi dana menjadi lebih terstruktur dan terarah.
Yang menarik, berbagai satker Unit Eselon I pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah menyelesaikan tahap finalisasi ini, antara lain Setjen, KI (Kekayaan Intelektual), AHU (Administrasi Hukum dan Umum), PP (Peraturan Perundang-undangan), BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan BSK (Badan Strategi Kebijakan). Semua satker tersebut telah menyiapkan data dukung yang lengkap, mulai dari matriks semula menjadi, RKA (Rencana Kerja Anggaran) Form A & Form B, hingga kertas kerja yang rinci sebagai dasar pertimbangan.
Ronnal berharap pada kegiatan ini semua upaya finalisasi identifikasi anggaran ini akan dituangkan ke dalam Revisi Anggaran pada aplikasi SAKTI serta diperbarui dalam matriks semula menjadi. Langkah ini dapat memastikan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 benar-benar terarah pada program-program yang sesuai dengan arahan presiden, sehingga pelayanan publik di bidang hukum di Papua dapat lebih optimal dan terukur.
"Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan, dengan harapan mendapatkan perhatian dan dukungan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua," ujar Ronnal Lumatauw dalam penutup kegiatan. (***)
