Jayapura, Rabu 7 Mei 2025
INFO HUMAS PAPUA - Dalam upaya mempermudah dan mempercepat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua (Kanwil Kemenkum Papua) kini memberikan layanan penerbitan Sertifikat Apostille di Papua Kota Jayapura. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses legalisasi dokumen yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu lama.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius M Ayorbaba melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Slamet Iman Santoso, Kepala Bidang AHU Muhamad Ilham yang dalam hal di wakili oleh Staf pada Bidang AHU, Wahyuni, menyerahkan 1 Sertifikat Apostille kepada pemohon atas nama Febylina Valencia Agustina Rumaropen, yang akan melanjutkan pendidikan ke New Zealand. Sertifikat apostille yang diserahkan berupa 1 ijazah pemohon sebagai syarat dalam melanjutkan pendidikan.
Dengan kehadiran Apostille, legalisasi dokumen yang rumit, panjang, dan memakan biaya besar dapat dipangkas menjadi lebih cepat dan efisien,
Pelayanan publik yang berkualitas yang di lakukan Kemenkum Papua merupakan salah satu misi Kementerian Hukum (Kemenkum) RepubIik Indonesia dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan apostille.
pemohon, Febylina Valencia Agustina Rumaropen menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum Papua karena telah membantu dalam melakukan penerbitan sertifikat Apostille.
"Proses dari permohonan apostille sangat cepat, saya melakukan pengajuan online dan 2 hari kemudian pengajuan saya sudah disetujui," kata Febylina.
Di bawah Kepemimpinan, Anthonius Mathius Ayorbaba, Kakanwil Kemenkum Papua berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya layanan Apostille, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitas di luar negeri.
Kanwil Kemenkum Papua berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi Layanan Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. (HUMAS KEMENKUM PAPUA)
