_Kabupaten Biak_- Dalam rangka rapat bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentang evaluasi terhadap Percepatan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak Tahun 2024, bertempat di Ballroom Swissbell Hotel Biak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Jose Rizal menggelar rapat evaluasi bersama para kontraktor dan konsultan. Jumat (13/12/2024).
Pemaparan awal dilakukan oleh pihak Pelaksana yaitu CV. Putra Papua Sejati menyampaikan laporan progress pekerjaan pada minggu ke-19 periode tanggal 02 s.d 08 Desember 2024 kumulatif prestasi pekerjaan 82,9%, kumulatif rencana pekerjaan 86,21%, sehingga terdapat deviasi minus 3,3%. Waktu untuk penyelesaian pekerjaan sisa 3 minggu sampai dengan tanggal kontrak terakhir 29 Desember 2024. Untuk rencana pekerjaan sampai tanggal 29 Desember 2024, progress capaian yang diinginkan harus mencapai 97,25% sedangkan 2,75% pelaksana meminta penambahan waktu maksimal 2 minggu sampai dengan tanggal 12 Januari 2025.
"Terkait kendala signifikan yang dihadapi dilapangan saat pembangunan yaitu cuaca dimana sering terjadi hujan. Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak saat ini sudah masuk dalam tahap finishing yang mana terdapat juga kendala yaitu masih kurangnya tenaga terampil. Saat ini kami sudah mendatangkan beberapa dari Surabaya dan Makassar, tetapi masih juga kurang." Ungkap perencana.
Pemaparan kedua oleh CV. Nifana Sketsa Engineering selaku pihak Pengawas menyampaikan bahwa jadwal penyelesaiaan pembangungan adalah tanggal 29 Desember 2024, tetapi dari pihak pelaksana meminta dilakukan penambahan waktu.
"Secara kontrak pada tanggal 29 Desember 2024, secara fisik gedung kantor itu sudah harus 100% tetapi ada penambahan pekerjaan di luar area gedung kantor diantaranya pengecoran jalan depan kantor, pemasangan paving blok, dan area akses difabel. Dimana penambahan pekerjaan itu menambah waktu untuk penyelesaian pembangunan dari tanggal kontrak yang sudah disepakati bersama." Ujarnya.
Dari pihak Perencana menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dilapangan saat pembangunan adalah cuaca dimana selalu menghambat pembangunan atap gedung kantor. Jika atap kantor dapat di selesaikan, pembangunan selanjutnya bisa diselesaikan tepat waktu.
"Masukan dari kami terkait kendala cuaca agar dapat segera dikejar penyelesaian pembangunan atap gedung kantor supaya pembangunan selanjutnya dapat dikerjakan," Ungkap perwakilan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dari pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak menyampaikan langkah-langkah yang dibuat yaitu telah dilakukannya koordinasi dengan KPPN terkait administrasi keuangan mengenai pembayaran di akhir tahun. Dimana setelah diperhitungkan oleh tim teknis mengalami keterlambatan dari KPPN yaitu pemberian kesempatan, dimana pemberian kesempatan dilakukam selama 90 hari. Pemberian kesempatan pertama pada tahun berjalan tersisa pada tanggal 30 s.d 31 Desember 2024. Pemberian kesempatan kedua diberikan saat penyelesaian pekerjaan ditanggal 12 Januari 2025. Pihak dari KPPN menyampaikan denda per hari adalah 1/1000 dari sisa pembayaran yaitu 1.800.000 per hari. Langkah kedua adalah adendum kontrak pertama yaitu terkait perubahan pekerjaan dan adendum terkait waktu.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba menyampaikan beberapa hal yaitu yang pertama beliau mengungkapkan rasa terima kasih karena rapat evaluasi selalu dilakukan saat telah selesai melakukan pengecekan progress pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak. Hal yang kedua yaitu pertimbangan pekerjaan progress yang dicapai sampai hari ini adalah 97,25%.
"Terkait kendala cuaca perlu dilakukan perhitungan ulang. Sedangkan untuk penambahan waktu yang diminta, alangkah baiknya dilakukan perhitungan ulang terkait tenaga pekerja finishing. Terkait kendala cuaca, dalam review Inspektorat Jenderal gangguan cuaca tidak termasuk dalam kategori force merger untuk menghambat capaian pekerjaan, sehingga proses ini dikembalikan kepada Pelaksana." Ungkap Anthonius.
Harapan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga dan waktu penyelesaian semua pekerjaan harus sesuai target yang telah ditetapkan bersama.
Hadir dalam rapat evaluasi yaitu Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Ben Yudha Karubaba beserta rombongan, dan Pejabat Eselon IV dan V beserta pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak.
