Jayapura - Menutup rangkaian kegiatan Rakor Capaian Kinerja Dan Evaluasi Satuan Kerja Akhir Tahun Di Masa Transisi Kemenkumham, di lingkungan kanwil kemenkumham Papua, 7 penghargaan di berikan kepada 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Papua (Jumat, 20 Desember 2024).
Adapun penyerahan piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kakanwil Anthonius M Ayorbaba, di dampingi Kadivmin Hendrik Pagiling dan Kadivim Ganda Samosir serta disaksikan langsung oleh Para Pejabat Struktural di lingkungan kanwil maupun satuan kerja yang turud hadir pada penutupan rakor.
Adapun 6 satuan kerja yang mendapat pengahargaan atas keberhasilan capaian kinerjanya di tahun 2024 di antaranya Bapas Keerom, Lapas Wamena, Kanim Jayapura, Kanim Merauke, Rupbhasan Jayapura, Lapas Biak.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba dalam sambutannya memaparkan seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi, Anthonius memberikan beberapa catatan untuk seluruh peserta Rakorwil.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita atas dedikasi dan kerja keras yang telah kita berikan dalam mencapai tujuan organisasi selama satu tahun kinerja.
Kita telah meninjau kinerja kita melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Satuan Kerja pada Masa Transisi Tahun 2024.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini kita melihat bahwa sudah banyak pencapaian yang berhasil kita raih selama tahun 2024, baik oleh Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, tentu saja masih ada kinerja-kinerja kita yang perlu untuk kita perbaiki dan tingkatkan bersama pada tahun kinerja yang akan datang." Katanya
Anthonius juga menyampaikan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Satuan Kerja pada Masa Transisi Tahun 2024 yang telah kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjadi ajang pertemuan rutin pada akhir tahun saja, tetapi juga adalah sebuah kesempatan bagi kita semua yang hadir untuk bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi dan berdiskusi menyusun strategi serta mencari solusi dalam menyongsong agenda tahun 2025, agar pada tahun kinerja 2025 kita dapat meningkatkan lagi semua pelaksanaan kinerja kita untuk memenuhi semua target kinerja pada tahun kinerja berikutnya.
Kegiatan ini juga merupakan kesempatan terakhir bagi kita semua untuk dapat berkumpul bersama mengevaluasi kinerja kita semua. Hal ini dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah bertansformasi menjadi tiga Kementerian berbeda.
Tahun 2024 merupakan Rapat Koordinasi Tahun Terakhir bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah berkinerja selama ini bersama Kementerian Hukum dan HAM." Ucap Anthonius
Lebih lanjut Anthonius berharap agar proses transformasi ini akan membawa hubungan yang sinergi diantara seluruh kementerian di era Kabinet Merah Putih untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sinergi yang baik antar kementerian akan memastikan bahwa pembangunan hukum dan HAM berjalan selaras dengan kebutuhan negara dan harapan rakyat.
Pada tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia telah berhasil meraih berbagai pencapaian, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik. Keberhasilan ini akan dilanjutkan bersama pada tahun 2025 baik pada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Salah satu kinerja yang masih harus terus dilaksanakan oleh tiga Kementerian baru ini adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan penerapannya akan dilaksanakan secara merata dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar 80% untuk setiap Kementerian.
Pelaksanakan penerapan Reformasi Birokrasi pada Tingkat satuan kerja dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya namun pelaksanaannya masih akan tetap di monitoring dan diawasi oleh Kementerian Hukum sampai dengan periode kinerja Semester I Tahun 2025." Jelas Anthonius
Akhiri sambutannya Anthonius mengajak seluruh jajaran yang akan bergabung di tiga kementerian baru ini agar bersama kuatkan sinergi, terus bekerja secara profesional untuk mewujudkan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selalu berdampak positif bagi pembangunan bangsa dan negara.
Selamat bekerja dan berkinerja di tahun kinerja 2025 pada Kementerian masing-masing, semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dan upaya kita bersama dalam melakukan perbaikan kinerja." Pungkas Kakanwil Anthonius M Ayorbaba (Humas Kumham Papua - Pasti Tifa)
