Jayapura - Penguatan layanan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat kembali diperkuat melalui pelantikan dan pengambilan sumpah 2 pejabat fungsional yang digelar di Aula Hombolt Kanwil Kemenkum Papua pada Kamis (9/4). Hal ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat di Papua.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius Mathius Ayorbaba, Kadiv Yankum Slamet Iman Santoso, Kabag TUM Victor Lucky Maturbongs, Kabid AHU Muhammad Ilham, serta jajaran lainnya. Sebanyak 2 pegawai resmi dilantik, terdiri dari 2 Analis Hukum Ahli Pertama yang di Lantik menjadi Penyuluh Hukum Ahli Pertama yakni pegawai atas nama Onesemus Pahabol dan Lira Sabrina.
Dalam sambutannya, Kakanwil Anthonius Mathius Ayorbaba menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting bagi para pejabat yang baru untuk memasuki fase baru dalam pengabdian dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Ini adalah titik balik bagi saudara berdua. Jabatan ini bukan hanya soal kompetensi, tetapi amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan,” tegas Anthonius
Ia menambahkan bahwa peran pejabat fungsional, khususnya analis hukum dan penyuluh hukum, sangat penting dalam mendukung pembangunan hukum di Papua dan DOB baru di Papua. Tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pemberi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan.
Dengan bertambahnya tanggung jawab, saudara harus mampu memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anthonius menekankan bahwa penyuluh hukum memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat di kabupaten/kota Papua dan DOB. Di tengah keterbatasan sumber daya, dibutuhkan komitmen untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas.
Penyuluh hukum harus menjadi penghubung antara regulasi dan realitas di masyarakat. Sampaikan hukum dengan cara yang mudah dipahami dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar dua JFT Penyuluh Hukum yang baru dilantik terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran berkelanjutan, serta aktif turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat. Keberadaan paralegal dan pos bantuan hukum, menurutnya, harus dioptimalkan agar mampu menyelesaikan permasalahan hukum hingga tingkat desa melalui pendekatan yang humanis, termasuk mediasi.
Menutup sambutannya, Anthonius mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas.
“Koordinasi adalah kunci. Saya minta para pimpinan memberikan arahan dan pendampingan, agar seluruh tugas dapat berjalan selaras dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya.
Harapannya dari pelantikan ini, dua pejabat fungsional yang baru dapat menjalankan amanah dengan profesional, berintegritas, serta mampu memperkuat layanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
=============================
Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi
=============================
©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Papua
#NyamanBersama
#KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumPapua #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah
